KABARBURSA.COM - Harga bahan pokok di pasar tradisional Jawa Tengah (Jateng) mayoritas alami pergerakan turun dan tetap.
Berdasarkan pantauan dari PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional) terlihat mayoritas komoditas alami penurunan, mulai dari bawang merah dan putih sedang, beras kualitas bawah ll, beras kualitas super l, daging ayam ras segar, gula pasir kualitas premium dan lokal, minyak goreng kemasan bermerek ll dan telur ayam ras segar.
Sementara itu, untuk beras kualitas medium ll, aneka cabai-cabaian mengalami kenaikan.
Sedangkan, untuk Beras Kualitas Bawah I, Beras Kualitas Super II, Daging Sapi Kualitas 1, Daging Sapi Kualitas 2, Minyak Goreng Curah, Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 tidak ada pergerakan harga atau tetap.
Lebih lanjut, berikut ini harga sembako untuk pasar tradisional di Jawa Tengah, 22 Mei 2024 berdasarkan PIHPS pukul 14.50 WIB:
Bawang Merah Ukuran Sedang: Rp 48.700/kg
Bawang Putih Ukuran Sedang: Rp 44.500/kg
Beras Kualitas Bawah I: Rp 13.350/kg
Beras Kualitas Bawah II: Rp 12.650/kg
Beras Kualitas Medium I: Rp 14.950/kg
Beras Kualitas Medium II: Rp 14.050/kg
Beras Kualitas Super I: Rp Rp 16.300/kg
Beras Kualitas Super II: Rp 15.350/kg
Cabai Merah Besar: Rp 43.650/kg
Cabai Merah Keriting: Rp 50.450/kg
Cabai Rawit Hijau: Rp 46.900/kg
Cabai Rawit Merah: Rp 51.300/kg
Daging Ayam Ras Segar: Rp 38.900/kg
Daging Sapi Kualitas 1: Rp 139.100/kg
Daging Sapi Kualitas 2: Rp 130.300/kg
Gula Pasir Kualitas Premium: Rp 19.250/kg
Gula Pasir Lokal: Rp 18.500/kg
Minyak Goreng Curah: Rp 16.550/kg
Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1: Rp 20.700/kg
Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2: Rp 19.450/kg
Telur Ayam Ras Segar: Rp 31.300/kg
Sebagai catatan, harga sembako di pasaran juga bisa berubah karena disparitas masing-masing sembako berbeda.
Gerakan Pangan Murah
Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang secara massif dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah beserta jajarannya membuahkan hasil.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan sejak awal Januari hingga 1 April 2024, telah terlaksana kegiatan GPM sebanyak 150 kali, yang tersebar di berbagai kabupaten/ kota.
Nana pun mengklaim, berkat adanya GPM, harga sejumlah komoditas pangan mulai menurun. Seperti, harga beras yang sebelumnya sempat mencapai Rp17.000 per kg, kini telah turun menjadi Rp14.600 per kg.
Keberhasilan tersebut, kata dia, berkat Pemprov Jateng yang serius mengoordinasikan pelaksanaan GPM, baik yang diselenggarakan Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten/ kota, Forkopimda, maupun para pelaku usaha di bidang pangan.
“Bagusnya kita ini kompak, karena GPM ini membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonomi lemah,” kata Nana, Senin, 1 April 2024.
Pelaksanaan GPM merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat pada Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah/2024.
Program GPM ini juga untuk memastikan ketersediaan stok pangan dengan harga terjangkau, sehingga tidak memicu inflasi.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan GPM, Pemprov Jateng memberikan intervensi berupa fasilitasi distribusi berupa bantuan transport, bongkar muat, dan packing kepada para produsen atau vendor.
Dengan intervensi tersebut, jelasnya, masyarakat dapat membeli barang bahan pokok (bapok) dengan harga lebih murah jika dibandingkan dengan harga di pasaran, dan vendor tetap mendapatkan laba.
Untuk pelaksanaan program GPM ini, Pemprov Jateng menganggarkan dana sebesar Rp1 miliar.
Akses Keuangan Masyarakat
Guna perluas akses keuangan untuk masyarakat, khususnya di sektor 3P (pertanian, peternakan, perikanan), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sumarno dorong kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Tiga hal ini sangat penting, karena dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045, Provinsi Jateng ditunjuk sebagai penumpu pangan nasional,” ujarnya seperti dikutip.
Ia berharap, TPAKD dapat memberikan akses perbankan yang mudah dan cepat, untuk kalangan petani, nelayan, dan peternak.
Lanjutnya, sebab sektor pertanian dan peternakan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, rantai distribusi perdagangan hasil panen yang terlalu panjang. Tak pelak, mereka acapkali tidak menikmati hasil panen secara maksimal.
Selain itu, kata dia, kurangnya akses perbankan, menjadikan tidak sedikit petani, nelayan, dan peternak terjerat pinjaman online ilegal dan rentenir. Oleh karenanya, situasi tersebut membutuhkan dukungan TPAKD, serta stakeholder terkait lain.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jateng, Sumarjono, menyatakan siap mendukung pemprov dalam penguatan ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Menurutnya, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Antara lain penyediaan sarana prasarana pertanian dan kemudahan akses perbankan bagi petani.
“Dengan adanya sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait melalui TPAKD, kita ingin adanya peningkatan ekonomi dan pengendalian inflasi, “ kata dia.