KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat kesal dengan fakta bahwa harga obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia terlalu tinggi. Oleh karena itu, hari ini, Selasa, 2 Juli 2024, dia mengadakan rapat internal untuk mencari solusi agar harga-harga ini bisa diturunkan.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk menjadikan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan Malaysia.
"Kami harus bisa menyeragamkan harga alat kesehatan dan obat-obatan dengan negara tetangga. Saat ini, harga-harga tersebut di Indonesia terlalu mahal," kata Budi Gunadi setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juni 2024.
Menurut Budi Gunadi, perbedaan harga antara obat-obatan di Indonesia dengan Malaysia bisa mencapai tiga hingga lima kali lipat.
"Perbedaannya mencapai 300 persen hingga 500 persen," ungkapnya.
Untuk itu, Budi Gunadi mengatakan bahwa semua kementerian terkait diminta untuk mencari solusi guna menekan harga obat-obatan dan alat kesehatan. Dia menyoroti adanya inefisiensi dalam sistem perdagangan di sektor kesehatan, yang menjadi fokus perhatian Jokowi.
"Kami akan melakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang bisa menurunkan harga obat-obatan. Apakah ada masalah dalam tata kelola, sistem pembelian yang tidak efisien, atau transparansi biaya yang harus ditingkatkan," jelas Budi Gunadi.
Rencananya, dua minggu mendatang akan diadakan rapat lanjutan setelah seluruh kementerian dan lembaga terlibat melakukan evaluasi menyeluruh.
"Saat ini kita harus mencari kombinasi solusi terbaik untuk menurunkan harga seefisien mungkin. Ini bukan hanya soal pajak, tapi juga bagaimana kita bisa meningkatkan industri dalam negeri agar lebih kompetitif," tambahnya.
Budi Gunadi juga menyampaikan pesan dari Jokowi agar tata kelola industri kesehatan dalam negeri diperbaiki, sehingga mampu bertahan ketika menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19 lalu.
"Dengan demikian, kami berharap industri obat-obatan dan kesehatan dalam negeri dapat memperbaiki kualitas regulasinya agar lebih konsisten dan mampu menghadapi tantangan di masa depan," tutup Budi Gunadi.
Penyebab tidak Berkembangnya Industri Kesehatan Dalam Negeri
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga mengungkapkan ketidakkonsistenan kebijakan yang menghambat perkembangan industri kesehatan dalam negeri, terutama terkait dengan kebijakan bea masuk untuk alat kesehatan.
Salah satu contoh yang dia berikan adalah terkait impor alat USG di Indonesia, di mana ada perbedaan signifikan dalam penerapan bea masuk antara impor alat USG yang sudah jadi dan impor bahan baku untuk produksi alat USG di dalam negeri.
“Alat USG yang diimpor langsung dikenakan bea masuk yang relatif rendah atau bahkan nol persen, sementara impor bahan baku yang diperlukan untuk produksi alat USG di dalam negeri dikenakan bea masuk sebesar 15 persen,” ungkap Budi Gunadi.
Budi Gunadi menilai bahwa hal ini mencerminkan ketidakselarasan dalam kebijakan yang menghendaki pengembangan industri lokal dengan tidak memberikan dukungan insentif yang sesuai.
Menurut Budi Gunadi, kebijakan yang inkonsisten seperti ini tidak hanya menghambat investasi dalam pengembangan industri kesehatan di dalam negeri, tetapi juga tidak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan tata kelola industri kesehatan agar lebih efisien dan dapat meningkatkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, Budi Gunadi menekankan pentingnya agar sistem kebijakan di Indonesia dapat menyokong visi jangka panjang untuk membangun industri kesehatan yang kuat dan tangguh, khususnya dalam menghadapi tantangan pandemi global yang dapat mengancam kesehatan publik.
“Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan negara untuk memproduksi alat kesehatan secara mandiri, tetapi juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor barang kesehatan yang dapat terganggu oleh fluktuasi pasar internasional atau krisis global,” ujarnya.
Oleh karena itu, Budi Gunadi Sadikin mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri kesehatan dalam negeri secara berkelanjutan, sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional di bidang kesehatan.
“Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai kebijakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi industri kesehatan dalam negeri agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Selama ini saya melihat hal itu belum dilakukan, dan akan kami lakukan itu,” pungkas Budi Gunadi. (*)