Impor Jagung AS Ancam Bisnis BISI hingga USD480 Juta

KABARBURSA.COM – Komitmen pemerintah Indonesia untuk mengimpor produk pertanian dari Amerika Serikat senilai USD4,5 miliar mulai mengundang perhatian pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor benih. 

PT BISI International Tbk (BISI), sebagai produsen benih jagung hibrida terbesar di Tanah Air, dinilai berpotensi terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Kesepakatan dagang bilateral Indonesia–AS yang diumumkan pada pertengahan Juli 2025 mencakup komoditas strategis seperti jagung, kedelai, dan gandum. Nilai keseluruhan paket impor pertanian itu setara Rp73 triliun, menurut laporan Reuters. Jika jagung menjadi salah satu komoditas yang diimpor dalam jumlah besar, industri benih jagung domestik bisa berada dalam tekanan.

BISI saat ini memegang pangsa pasar lebih dari separuh kebutuhan benih jagung nasional, dengan kapasitas produksi berkisar antara 40.000 hingga 80.000 ton per tahun. 

Mengacu pada harga pasar internasional USD3 hingga USD6 per kilogram, potensi nilai usaha dari segmen ini mencapai antara USD120 juta hingga USD480 juta per tahun.

Masalah muncul jika jagung konsumsi dari AS masuk dalam jumlah besar dengan harga lebih murah. Harga jual jagung lokal bisa tertekan, memicu penurunan margin bagi petani, dan pada akhirnya menurunkan minat mereka untuk menanam ulang. Dampaknya, permintaan benih jagung, termasuk dari BISI, turut mengalami penurunan. 

Situasi seperti ini bukan hal baru. Pada periode 2018 hingga 2020, saat harga jagung global anjlok, petani Indonesia sempat menahan tanam karena dianggap tidak menguntungkan.

"Jika jagung impor masuk besar-besaran tanpa perlindungan, maka petani lokal bisa rugi. Ini berisiko mengurangi minat mereka menanam jagung, dan tentu akan berdampak ke permintaan benih," ujar Liza Camelia Suryanata, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, dalam risetnya, Kamis, 17 Juli 2025.

Meski BISI tidak memproduksi jagung konsumsi, kelangsungan bisnis perusahaan tetap erat kaitannya dengan keputusan tanam petani. Bila jagung kehilangan daya tarik, petani berpotensi mengalihkan lahan ke tanaman lain seperti padi atau sayuran, dan hal ini akan mengganggu siklus permintaan benih jagung BISI.

Risiko lain adalah potensi overstock di gudang. Penurunan permintaan bisa menyebabkan akumulasi stok benih yang tidak terserap pasar. Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat menekan margin laba dan meningkatkan biaya penyimpanan.

Meski begitu, analis menilai tidak semua skenario akan berdampak negatif bagi BISI. Jika kebijakan impor dibatasi hanya untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak skala besar, dan pemerintah tetap menjaga harga jagung lokal melalui skema perlindungan seperti subsidi atau harga pembelian pemerintah (HPP), maka tekanan terhadap bisnis BISI bisa ditekan.

“Kalau realisasi impornya terbatas dan pemerintah aktif melindungi petani jagung, maka dampak ke BISI bisa netral. Tapi kalau tidak ada intervensi, efeknya bisa menengah hingga panjang,” lanjut Liza.

Dari sisi kekuatan distribusi, BISI memiliki jaringan pemasaran yang luas, khususnya di wilayah Jawa dan Sulawesi. Selain itu, diversifikasi ke lini benih hortikultura, pestisida, dan pupuk memberikan bantalan tambahan jika penjualan benih jagung terganggu.

Investor perlu mencermati kebijakan lanjutan dari Kementerian Pertanian, termasuk rincian teknis jenis jagung yang akan diimpor—apakah khusus untuk konsumsi, industri pakan, atau campuran keduanya. Hal ini sangat menentukan sejauh mana potensi tekanan terhadap pasar benih domestik.

Dalam analisanya, Kiwoom menyarankan pendekatan “wait and see” untuk saham BISI. Ketidakpastian mengenai kuota impor dan arah kebijakan pemerintah dalam perlindungan petani jagung membuat prospek bisnis BISI belum sepenuhnya terpetakan.

Sektor agrikultur sendiri dikenal sangat sensitif terhadap dinamika regulasi dan perdagangan internasional. Dalam konteks ini, langkah strategis pemerintah Indonesia dalam merealisasikan kesepakatan dagang dengan AS akan menjadi titik krusial bagi keberlanjutan bisnis produsen benih seperti BISI sepanjang 2025. (*)