KABARBURSA.COM - Penguatan koordinasi dan kesepahaman lintas sektor dianggap penting untuk mengoptimalkan penggunaan gas bumi di dalam negeri.
Menurut Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Achmad Widjaja, langkah ini harus segera dilakukan agar kebutuhan industri yang menggunakan sumber energi ini dapat terpenuhi, sementara rantai industri migas tetap terjaga.
“Apa yang paling penting bagi industri pengguna gas bumi adalah kepastian pasokan dan harga. Ini penting untuk menjaga kelangsungan produksi,” kata Achmad dalam pernyataan persnya, Senin, 24 Juni 2024.
Achmad menyadari bahwa saat ini konsistensi pasokan gas bumi sulit tercapai karena ada beberapa faktor yang harus diperbaiki, salah satunya terkait harga yang tercermin dalam program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
“Bahkan, jika perlu, HGBT untuk industri dapat dicabut. Yang terpenting adalah kepastian pasokan,” jelas Achmad setelah acara Forum Gas Bumi 2024.
Program HGBT yang menetapkan harga USD6 per MMBTU sangat bermanfaat bagi industri pengguna gas bumi, namun subsidi ke sektor hulu migas membuat produksi sangat tergantung pada APBN.
Namun, di sisi midstream dan downstream, harga tersebut belum mencapai nilai ekonomis yang optimal, menciptakan ketidakpastian pasokan yang merugikan semua pihak.
“Apa yang paling penting adalah kepastian pasokan gas bagi industri,” tegas Achmad.
Oleh karena itu, Achmad berharap ada skema yang jelas dan koordinasi lintas sektor mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta kesepahaman antara pelaku industri migas dan industri pengguna gas bumi.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan dan keuntungan bersama, termasuk bagi industri pengguna gas bumi.
“Tanpa kesepahaman, akan sulit mengkomersialisasi gas bumi di Indonesia, padahal kebutuhan gas ini terus meningkat,” ujar Komaidi.
Dia juga mencontohkan bahwa Kementerian Perindustrian mendorong program HGBT, sementara Kementerian Keuangan merasa program ini memberatkan keuangan negara.
Kementerian ESDM juga menyadari pentingnya evaluasi program HGBT agar tidak menguntungkan satu pihak saja.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting untuk pengelolaan gas bumi,” tambah Komaidi.
Contoh terdekatnya adalah di Thailand, di mana pemerintah menjamin marjin yang adil bagi semua pihak terkait gas bumi, dari produsen hingga pembelinya.
“Harapan dari koordinasi lintas sektor adalah jaminan pasokan yang stabil,” jelas Komaidi.
Sementara itu, Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Rizal Fajar Muttaqin, menyatakan bahwa program HGBT sedang dievaluasi hingga Agustus 2024, termasuk dari sisi penerimaan negara terkait kebijakan ini.
Dilanjutkan atau tidak Program Tergantung Jokowi
Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Rizal Fajar Muttaqin, menyatakan bahwa keputusan mengenai kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) di sektor industri akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM, kelanjutan HGBT akan diputuskan oleh Presiden Jokowi,” kata Rizal dalam acara Forum Gas Bumi 2024 SKK Migas di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 19 Juni 2024.
Rizal menambahkan, Kementerian ESDM sedang melakukan evaluasi yang akan berlangsung hingga Agustus, sebelum hasilnya dilaporkan kepada Menteri ESDM dan kemudian disampaikan kepada Presiden Jokowi.
Dalam evaluasi tersebut, salah satu aspek yang dilihat adalah penerimaan negara dari kebijakan HGBT. “Menteri Keuangan sudah melaporkan bahwa sekitar Rp67 triliun telah digunakan untuk penyesuaian harga ini, tetapi dampak positif atau manfaat dari sektor industri belum terlalu signifikan,” ujarnya.
Meskipun Kementerian Perindustrian telah melaporkan adanya manfaat dari kebijakan HGBT, koordinasi mengenai hal ini belum optimal. “Belum terkoordinasi karena ini terkait nilai ekspor dan pajak,” ujar Rizal.
Lebih lanjut, Rizal mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif kepada badan usaha yang menyediakan gas bagi konsumen HGBT di sektor industri. “Kami telah mengajukan ke Kemenkeu karena insentif ini sesuai dengan Perpres yang menyatakan bahwa badan usaha yang menyediakan gas bumi untuk konsumen HGBT harus diberikan insentif,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap industri penerima HGBT sebesar USD6 per mmbtu sebelum memutuskan kelanjutan kebijakan tersebut.
Kementerian ESDM juga telah meminta Kementerian Perindustrian untuk mengevaluasi industri yang menikmati harga gas murah tersebut.
“Kami berharap setiap pengguna gas bumi melakukan evaluasi,” ujar Rizal Fajar Muttaqin dalam webinar “Menelisik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik” pada Rabu, 28 Februari 2024.
Ada tujuh sektor industri yang mendapatkan harga gas murah: pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kebijakan HGBT ini telah berjalan sejak 2020 dan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 Tahun 2023, kebijakan ini akan berakhir pada 2024, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mengenai kelanjutannya.
Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan komitmen awal terkait dampak yang diberikan oleh industri penerima HGBT, pemerintah tidak akan ragu untuk menghentikan kebijakan tersebut.
Rizal menambahkan, jika keputusan untuk melanjutkan HGBT setelah 2024 diambil, pemerintah juga akan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dalam memberikan insentif tersebut.
“Ketika HGBT diputuskan untuk dilanjutkan setelah 2024, tentunya juga akan mempertimbangkan ketersediaan anggaran negara untuk penyesuaian harga gas,” pungkasnya. (*)