Logo
>

IPGI Minta Pemerintah Evaluasi Program HGBT

Ditulis oleh Ayyubi Kholid
IPGI Minta Pemerintah Evaluasi Program HGBT

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Ikatan Perusahaan Gas Indonesia (IPGI) meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi program harga gas bumi tertentu (HGBT).

    Ketua Umum IPGI, Eddy Asmanto mengatakan program HGBT hanya menguntungkan industri hilir saja.

    "Tidak memberikan keuntungan bagi yang di hulunya," kata Eddy Asmanto dalam konferensi pers di kawasan Otista, Jakarta Timur, Jumat, 28 Juni 2024.

    Bahkan, lanjut Eddy, HGBT juga memberatkan keuangan negara. Negara mengalami penurunan pendapatan akibat ketentuan HGBT ini sebesar Rp.29,39 Triliun di tahun 2021 dan 2022. Selain itu, tidak terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja dan daya saing industri akibat penerapan kebijakan HGBT.

    Eddy mengaku pihaknya sudah memberikan masukan agar dilakukan evaluasi terhadap program HGBT sebelum pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian ESDM, benar-benar melanjutkan program ini.

    "HGBT ini mulai dilaksanakan tahun 2020 dan akan berakhir pada akhir Desember 2024. 

    Eddy pun mengungkapkan kenapa pihaknya mendukung pemberian HGBT saat dicetuskan, semata-mata sebagai bentuk dukungan agar industri Tanah Air maju, khususnya pada tujuh sektor. Namun pada pelaksanaannya melenceng dan tidak tepat sasaran.

    "Jadi, program HGBT ini harus dievaluasi," tegasnya kembali.

    Mengenai wacana pembentukan panitia kerja (panja) HGBT oleh Komisi VII DPR RI, Eddy mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Komisi VII, namun hingga kini belum ada realisasinya.

    Sekjen IPGI, Andi Rahman menambahkan, program HGBT selama ini juga tidak memberikan manfaat. Ia mencontohkan, harga pupuk mahal dan tarif listrik tidak turun, padahal kedua sektor yang termasuk mendapat manfaat dari HGBT.

    "Padahal harga gas sudah murah, tapi tarif listrik tidak pernah turun. Begitu juga pupuk langka dan mahal bagi petani," imbuhnya.

    Dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS

    Di kesempatan yang sama, Ketua Umum IPGI, Eddy Asmanto mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin memberatkan pelaku industri gas bumi.

    Dia pun menyinggung sikap pemerintah yang terkesan standar gandar sehingga pelaku industri gas bumi mengalami kerugian.

    Menurut Eddy, melemahnya nilai tukar rupiah sangat mempengaruhi industri gas bumi.

    Ia menyebutkan, meski ada peraturan Bank Indonesia (BI) yang mewajibkan semua transaksi di dalam negeri harus menggunakan rupiah, namun khusus untuk gas, pembelian dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) tetap menggunakan dolar AS, sementara penjualan ke konsumen harus dilakukan dengan rupiah.

    "Khusus untuk gas kita membeli gas dari K3S tetap menggunakan mata uang dolar AS. Tapi kita harus menjual kepada konsumen dengan rupiah," jelas Eddy.

    Menurut Eddy, pembelian dari K3S dengan menggunakan dolar AS, namun pembayaran dari konsumen dilakukan dalam rupiah menyebabkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar rupiah.

    Dia pun mencontohkan, ketika pihaknya membeli dari K3S di saat nilai tukar rupiah berada di level Rp16.000 per dolar dan begitu akan menjual ke konsumen nilai tukarnya menjadi Rp15.000, maka pihaknya mengalami kerugian.

    "Sehingga ketika nilai tukar rupiah berfluktuasi, kita selalu mendapatkan kerugian dari selisih dalam kurs. Jadi ya itu (nilai tukar rupiah) sangat berpengaruh," ucapnya.

    Edy pun menilai pemerintah terkesan memiliki sikap standar ganda terkait transaksi dalam industri gas bumi.

    "Ada selisih kurs, kita beli menggunakan dolar AS, tapi jual harus dengan rupiah. Menurut kami ini kan standar ganda," pungkasnya.

    Komisi VII DPR Dukung HGBT Diperpanjang

    Komisi VII DPR mendukung perpanjangan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kebijakan ini direncanakan akan berakhir pada 31 Desember 2024. Anggota Komisi VII, Mulyanto, mengatakan kebijakan ini penting untuk mendorong pertumbuhan industri nasional.

    "Kita mendukung HGBT ini diperpanjang," ujar Mulyanto kepada  Kabar Bursa, Rabu, 19 Juni 2024.

    Menurut dia, Indonesia tidak ingin mengalami nasib serupa dengan Jerman dan Jepang yang industrinya banyak yang gulung tikar pasca pencabutan berbagai insentif pasca pandemi COVID-19.

    Mulyanto menjelaskan, tujuan utama dari kebijakan HGBT adalah untuk memastikan industri dalam negeri tetap tumbuh.

    “Kita menginginkan industri kita semakin tumbuh, bahkan menjadi prime mover pembangunan ekonomi nasional,” katanya.

    Lebih lanjut, Mulyanto memandang kebijakan ini akan mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, ia mengakui perlunya evaluasi komprehensif terkait efektivitas HGBT untuk perbaikan ke depan.

    Evaluasi yang dimaksud mencakup berbagai aspek kinerja industri penerima HGBT. "Terkait kinerja industri penerima HGBT baik dari aspek produktivitas, pertambahan tenaga kerja, dan lainnya," jelas Mulyanto.

    Menurutnya, indikator-indikator tersebut akan menunjukkan apakah pemberian HGBT ini berpengaruh positif bagi industri. Jika hasilnya positif, kebijakan ini bisa dianggap berhasil dan layak diperpanjang. (yub/*)

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Ayyubi Kholid

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.