Israel Sempat Beri Syarat buat RI Masuk ke OECD

KABARBURSA.COM - Israel dikabarkan sempat menghalangi Indonesia masuk ke dalam anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD/Organisation for Economic Co-operation and Development).

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, mengatakan bahwa Israel memberi syarat adanya rekognisi kepada Indonesia.

"Sebenarnya negara itu bukan memblokade, dia hanya mensyaratkan ada rekognisi," kata dia dalam acara media briefing update "Kerja Sama Ekonomi Internasional", di Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024.

Namun, Edi menyampaikan persyaratan yang diminta Israel tersebut ditolak oleh Indonesia. Dia menyampaikan, ini bukan persoalan rekognisi yang ditetapkan pemerintah tapi impresi masyarakat Indonesia terhadap Israel.

Lebih lanjut, Edi menuturkan bahwa dirinya sampai mempelajari konferensi OECD 1961 untuk menghadapi pernyataan Israel. Setelahnya, Edi mendapat pelajaran tentang tata cara pengambilan keputusan.

"Dari situ kita sudah melihat bahwa sebenarnya keputusan di dalam OECD itu, walaupun ada keputusan konsensus, tapi di dalam proses menerima OECD itu tidak serta-merta. Karena di sini mengutamakan proses," ucap dia.

Meski Israel sempat menghalangi Indonesia masuk ke OECD, Edi menyatakan 37 negara lainnya mendukung Indonesia masuk ke dalam anggota. "Karena 37 negara juga mendukung kita ya akhirnya diterima dalam waktu yang sangat singkat yakni tujuh bulan," imbuhnya.

Indonesia kini tengah melakukan proses aksesi menjadi anggota OECD. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan proses aksesi ini bisa membuat Indonesia lepas dari negara middle income dan menjadi negara maju.

“Aksesi OECD ini penting untuk mengawal proses Indonesia lepas dari middle income untuk masuk menjadi negara maju,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.

Airlangga menyampaikan, proses aksesi ini juga membantu proses target Indonesia emas tahun 2045 guna meningkatkan ekonomi yang inklusif berkelanjutan. Ini karena, Indonesa menargetkan masuk menjadi anggota OECD selama tiga tahun. Demi mencapai target yang diusung, sejumlah stakeholder pun turut dilibatkan.

“Itu adalah target internal agar seluruh stakeholder bisa bekerja bersama-sama dan terlibat dalam proses aksesi baik itu dalam standar praktis. Ini akan melibatkan pihak Kadin, Apindo, swasta, dan seluruh stakeholder,” kata Airlangga.

Ketua umum Partai Golkar itu melanjutkan, Presiden Joko Widodo telah membuat tim percepatan untuk masuk sebagai anggota OECD melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 tahun 2024 tentang tim nasional persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam tim nasional OECD.

Airlangga menyebut, tim tersebut bakal melibatkan dari 26 sektor yang menjadi persyaratan. “Kami mengintegrasikan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional. Implementasi OECD akan melanjutkan reformasi struktural yang dilakukan Indonesia. Di dalam implementing regulation tentu kami melihat best practice  yang dilakukan berbagi negara termasuk di dalam OECD,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann merasa senang mendorong proses aksesi bisa berjalan cepat karena Indonesia memang sudah layak menjadi anggota. Sejak 2007, Indonesia sudah menjadi mitra kunci OECD dan banyak kemajuan reformasi yang dicapai oleh Indonesia termasuk kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan ASEAN.

Dunia usaha diklaim bisa terdampak positif jika Indonesia resmi menjadi anggota OECD. Airlangga mengatakan, manfaat bagi dunia usaha para pekerja dan UMKM ini akan mendorong ketahanan ekonomi nasional dan lapangan kerja.

Menurut dia, kondisi itu terjadi lantaran produk domestik bruto (PDB) bisa meningkat sekitar satu persen jika Indonesia resmi tergabung dalam anggota OECD.

“Target kami tentu ada peningkatan selain investasi, tetapi peningkatan dari PDB sekitar 1 persen artinya manfaat bagi dunia usaha,” jelasnya.

Kendati begitu, sejumlah tantangan dihadapi Indonesia dalam menjalani proses aksesi untuk menjadi anggota OECD. Airlangga membeberkan, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam aksesi ini adalah membawa seluruh kementerian menjadi satu frekuensi.

“Tentu (tantangannya) untuk membawa seluruh kementerian berada dalam frekuensi yang sama,” ungkap dia dalam konferensi pers workshop proses aksesi Indonesia dalam OECD, di Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.

Airlangga menuturkan, proses aksesi ini berjalan tidak muda karena harus ada penyesuaian. Namun begitu, dia menyatakan seluruh kementerian telah melakukan sinkronisasi.

“Contoh OSS (Online Single Submission), itu memakan waktu dan harus ada juga sinkronisasi dengan tata ruang. Sehingga ini menjadi tantangan-tantangan praktis ke depan yang harus dilihat. Oleh karena itu tidak hanya dari segi komitmen dari pemerintah pusat, tetapi implementasinya berjalan,” tambah dia.

Di sisi lain, Airlangga mengatakan proses aksesi OECD ini bisa membuat Indonesia lepas dari negara middle income dan menjadi negara maju. Dia juga menyampaikan proses aksesi ini bisa membantu proses target Indonesia emas tahun 2045 guna meningkatkan ekonomi yang inklusif berkelanjutan.

“Itu adalah target internal agar seluruh stakeholder bisa bekerja bersama-sama dan terlibat dalam proses aksesi baik itu dalam standar praktis. Ini akan melibatkan pihak Kadin, Apindo, swasta, dan seluruh stakeholder,” kata Airlangga.