KABARBURSA.COM - PT PP (Persero) Tbk, BUMN konstruksi dan investasi, menegaskan bahwa pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan simbol strategis dalam upaya pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan.
Proyek prestisius ini diharapkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi pemindahan ibu kota baru serta memperkuat kedaulatan bangsa melalui pengelolaan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Langkah tersebut juga diselaraskan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan hijau dan lestari di masa depan, kata Sekretaris Perusahaan PTPP, Joko Raharjo, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024.
Dari sisi keberlanjutan, Joko menjelaskan bahwa pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda telah memenuhi sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) yang dikelola oleh Kementerian PUPR. BGH dan BGC dirancang untuk mendukung efisiensi operasional dan memperkuat aspek keberlanjutan lingkungan dalam infrastruktur modern.
Konsep BGH menitikberatkan pada efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah yang baik, serta kualitas lingkungan dalam ruangan yang optimal. Sementara itu, BGC mengintegrasikan teknologi canggih untuk memaksimalkan penggunaan energi, air, dan infrastruktur secara keseluruhan, jelas Joko.
Penerapan sertifikasi BGH dan BGC dalam proyek Istana Garuda mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik pembangunan yang berkelanjutan. Sertifikasi ini tidak hanya mengevaluasi pencapaian dalam aspek lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi standar tertinggi dalam efisiensi dan pengelolaan sumber daya.
Dengan pencapaian poin tertinggi dalam sertifikasi, proyek ini tidak hanya menjadi contoh pembangunan ramah lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif signifikan terhadap lingkungan sekitar, tutur Joko.
Dana Khusus IKN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga Juli 2024, dana yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Anggaran tersebut berasal dari pagu yang disiapkan sebesar Rp42,5 triliun khusus untuk tahun ini.
“Jadi yang baru dicairkan Rp11,2 triliun, dari pagu Rp42,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi Agustus 2024 di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.
Meskipun hingga Juli 2024 baru cair Rp11,2 triliun, Sri Mulyani optimis bahwa serapan anggaran akan meningkat drastis pada Kuartal III dan IV 2024.
“Bukan berarti belanjanya hanya Rp11,2 triliun, nanti akselerasi pencairan biasanya terjadi pada Kuartal III atau terakhir,” tuturnya.
Sri Mulyani menyatakan dirinya puasa terhadap perkembangan pembangunan IKN setelah melakukan kunjungan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri sidang kabinet perdana.
“Progresnya sangat luar biasa dibandingkan kunjungan terakhir saya. Istana yang sebelumnya hanya berupakan sayap Garuda, sekarang sudah berfungsi,” tuturnya.
Selain itu, hingga Juli 2024, pemerintah juga telah menggelontorkan sebesar Rp872 triliun, atau setara dengan 74,5 persen dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1.170,8 triliun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai macam program yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan operasional sekolah.
“Sebanyak 74,5 persen dari Rp1.179 triliun yang sudah dibelanjakan, baik dari pusar maupun BUN (Bendahara Umum Negara), langsung dinikmati oleh masyarakat,” paparnya.
Namun, Sri Mulyani mengakui, banyak masyarakat yang tidak menyadari apa yang mereka rasakan berasal dari APBN.
Untuk program perlindungan sosial, pemerintah telah menyalurkan Rp17,7 triliun dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk memberikan subsidi energi seperti elpiji 3 kilogram, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau pagi ini Anda menggunakan elpiji 3 kilogram, itu dari kita. Listrik untuk charge telepon juga disubsidi. Atau, jika Anda ke sini naik ojek online atau kendaraan pribadi yang menggunakan Pertalite atau diesel, itu juga menikmati subsidi dari kita. Jadi, ke manapun Anda pergi, APBN mendukung masyarakat,” ucap Sri Mulyani.
Dia juga menekankan bahwa anggaran tersebut juga langsung dinikmati oleh para pelajar Indonesia melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga bantuan operasional untuk perguruan tinggi.
“Itu semua bisa berjalan karena APBN. Selain gaji, ada biaya operasioonal sekolah dan perguruan tinggi negeri. Infrastruktur yang kita bangun juga dinikmati masyarakat, seperti jalan raya dan irigasi. Jadi, pada dasarnya Rp872,8 triliun, hampir 3/4 dari belanja pemerintah, semuanya untuk masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.
APBN Defisit 0,14 Persen
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 hingga akhir Juli. Meskipun APBN mencatat defisit, keseimbangan primer masih menunjukkan surplus.
Pada Senin, 13 Agustus 2024, Sri Mulyani melaporkan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juli mencapai Rp1.454,4 triliun, yang setara dengan 55,1 persen dari target dan meningkat 4,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.638,8 triliun, atau 49,3 persen dari target, dengan pertumbuhan sebesar 12,2 persen.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.