KABARBURSA.COM - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menjelaskan bahwa pemerintahan baru yang terpilih untuk periode 5 tahun ke depan dihadapkan pada tantangan dalam menentukan prioritas program. Pertanyaan utamanya adalah, program apa yang harus direformasi dan dipertahankan oleh pemerintahan baru dalam lima tahun mendatang?
Menurut Ahmad, pemerintahan saat ini memiliki prioritas dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan peningkatan alokasi anggaran. Hal ini diikuti oleh fokus pada perlindungan sosial, infrastruktur, dan kesehatan.
"Namun, calon pemerintahan yang baru telah mengusulkan program makan siang gratis. Anggarannya dianggap dapat membebani APBN atau bahkan mengorbankan program-program prioritas lain, seperti kesehatan dan infrastruktur yang sudah berjalan baik pada era Joko Widodo," kata Tauhid Ahmad di Jakarta pada Sabtu, 23 Maret 2024.
Tantangannya terletak pada pemilihan prioritas program yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada. Pemerintahan baru harus mampu memastikan keberlanjutan fiskal.
Dari segi kebijakan fiskal, penerapan PPN sebesar 12persen diperkirakan akan memiliki dampak jangka panjang berupa kenaikan biaya produksi dan konsumsi yang akan menekan daya beli, mengakibatkan penurunan utilisasi dan penjualan. Hal ini tentu akan berimbas pada penurunan penyerapan tenaga kerja, pendapatan, dan konsumsi yang kemudian akan menghambat pemulihan ekonomi serta menurunkan pendapatan negara.
“Tantangan-tantangan ini harus diatasi oleh pemerintahan baru. Kita perlu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga konsistensi dalam prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintahan baru perlu menunda kenaikan PPN 12persen serta mengurangi dampak volatilitas harga pangan terhadap inflasi. Selain itu, diharapkan dapat mendorong reindustrialisasi dan menjadikan pertanian sebagai prioritas pembangunan di masa depan,” tandasnya.
Sementara itu, dari segi sektoral, beberapa industri seperti industri tekstil, kimia, dan furnitur mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.
"Industri-industri tersebut harus direvitalisasi atau dipertahankan, contohnya industri tekstil dan furnitur. Kita tidak boleh melewatkan industri-industri yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja," ujarnya.
Menurutnya, banyak pelaku usaha dalam sektor-sektor tersebut yang mengalami kesulitan tanpa mendapat bantuan dari pemerintah.
"Jadi, kita perlu mengejar industrialisasi, tetapi tidak hanya bergantung pada hilirisasi. Industri yang telah mapan harus tetap diperhatikan," tegasnya.
Selanjutnya, dalam sektor pertanian, pertumbuhan masih di bawah 3persen. Agar pertumbuhan bisa meningkat, konsumsi perlu dipulihkan hingga lebih dari 5persen.
"Dari aspek lainnya, seringkali kita lupakan dampak inflasi pada harga-harga yang diatur, seperti harga rokok yang dapat merusak daya beli masyarakat," tambahnya.
"Jadi, jika kita ingin meningkatkan daya beli, kita perlu mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok utama. Kebijakan harga yang diatur oleh pemerintah, seperti harga rokok, tiket pesawat, atau bahkan harga BBM, dapat mengurangi daya beli dan konsumsi. Oleh karena itu, konsumsi perlu ditingkatkan," pungkasnya. (nia/car).