KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia, bersanding dengan India dan China.
Dalam pidatonya saat pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Jokowi menyampaikan bahwa pergeseran pertumbuhan ekonomi global telah mengarahkan dunia memasuki “Abad Asia”, di mana pusat pertumbuhan kini beralih dari Barat ke Timur.
“Kita tahu, saat ini kita telah memasuki Abad Asia. Pergeseran dari Barat ke Asia terlihat jelas, dan pertumbuhan ekonomi kini berpusat di kawasan ini. Diperkirakan nantinya akan ada tiga kekuatan ekonomi baru yang muncul: India, China, dan Indonesia. Ketiganya, sekali lagi, ada di Asia,” kata Presiden di lokasi, Selasa 8 Oktober 2024.
Namun demikian, Jokowi mengingatkan bahwa untuk mewujudkan status sebagai superpower ekonomi, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dan memenuhi syarat-syarat yang tak mudah.
“Tetapi perlu diingat, menuju posisi sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru ini tidaklah sederhana. Banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak syarat yang harus dipenuhi. Optimisme sangat penting, menjaga optimisme lebih penting lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyoroti risiko perlambatan ekonomi global dan ketidakstabilan geopolitik yang berpotensi mengguncang perekonomian dunia.
“Saat ini, pertumbuhan ekonomi global masih di angka 2,7 hingga 2,8 persen. Kita patut bersyukur, Indonesia masih mampu tumbuh di atas 5 persen. Namun, meningkatnya tensi geopolitik—mulai dari perang di Ukraina yang belum usai, ditambah konflik Israel-Palestina, hingga ketegangan baru antara Israel-Lebanon serta Iran-Israel—semua ini menambah ketidakpastian ekonomi global yang semakin sulit diprediksi,” paparnya.
Presiden juga menyoroti tantangan lain yang tak kalah signifikan, yakni perubahan iklim. Menurutnya, perubahan ini perlu diantisipasi dengan langkah-langkah konkret agar Indonesia siap menghadapi dampaknya.
“Perubahan iklim adalah masalah besar yang akan kita hadapi ke depan. Kita semua harus siap dan mengantisipasinya dengan baik,” tutup Jokowi.
Pertumbuhan Ekonomi Stagnan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran lima persen selama sepuluh tahun terakhir. Angka ini diklaim sebagai capaian Indonesia yang mampu bertahan meski ketidakpastian global dan pandemi Covid-19 sempat melanda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan capaian ekonomi lima persen ini didukung oleh berbagai kebijakan yang fokus pada transformasi struktural dan penguatan sektor-sektor unggulan. Dia menekankan dengan fondasi ekonomi yang kokoh, Indonesia siap menghadapi masa depan, merangkul peluang global, dan berkontribusi dalam peta ekonomi dunia.
“Pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan sepuluh tahun lalu juga menjadi lebih berkualitas,” jelas Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis 3 Oktober 2024.
Adapun jika melihat tren pertumbuhan ekonomi relatif selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia dapat mempertahankannya di angka lima persen. Angka tersebut diikuti oleh inflasi yang rendah, yakni 2,5 persen. Yang mana pada sepuluh tahun lalu inflasi Indonesia berada di atas 8,36 persen. Artinya, inflasi kini telah jauh lebih rendah.
“Akibat inflasi yang rendah, tingkat suku bunga juga menurun. Saat ini, suku bunga perbankan sudah berada di satu digit, berbeda dengan sebelumnya yang berada di dua digit,” katanya.
Dia juga menjelaskan pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,25 persen menjadi sekitar 9 persen, sementara kemiskinan ekstrem mendekati nol. Di sisi lain, lapangan kerja meningkat pesat, dengan jumlah pekerja saat ini mencapai 142 juta orang, dibandingkan 118 juta pada tahun 2014. Cadangan devisa negara juga meningkat menjadi USD150 miliar, dari sekitar USD100 miliar pada tahun 2014.
Airlangga menegaskan pentingnya upaya ekstra agar target pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen dapat tercapai. Dia menilai, dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat, pencapaian target ini menjadi lebih menantang.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyampaikan fokus Indonesia dalam diversifikasi pasar ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat, serta mendorong perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif (CEPA). Salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan tarif masuk yang saat ini masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam.
Selain itu, dia menekankan pentingnya mencapai kemandirian pangan sebagai bagian dari strategi ekonomi jangka panjang Indonesia. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ketergantungan pada impor pangan, ia mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui pengembangan food estate dan modernisasi teknologi pertanian. Langkah ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global yang semakin berat.
Airlangga pun menekankan peran anggaran negara sangat penting sebagai penyangga bagi perekonomian Indonesia, terutama karena status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, dia yakin Indonesia dapat terus maju dan tetap berada di jalur menuju Indonesia Emas 2045.
Target 5,2 Persen di 2025
Pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro serta Sasaran dan Indikator Pembangunan tahun 2025. Dalam asumsi tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,2 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2025 merupakan tonggak penting untuk transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pimpinan Prabowo Subianto. Kata dia, dalam penyusunannya, APBN tidak hanya dibangun di atas optimisme keberlanjutan pembangunan, tapi juga didasari oleh kehati-hatian.
Menurut Sri Mulyani, dinamika global dan nasional yang terus bergerak menjadi perhatian utama pemerintah.
“Pemerintah secara tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan dari Komisi I hingga XI, Banggar (Badan Anggaran) dan pimpinannya, atas persetujuan RAPBN 2025 menjadi Undang-Undang,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 19 September 2024.
Untuk diketahui, DPR telah mengesahkan RUU APBN 2025 melalui rapat paripurna pada Kamis, 19 September 2024. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, bersama pemerintah telah disepakati seluruh asumsi APBN dalam menjawab risiko tantangan perekonomian dalam negeri di tahun pertama kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Kita berharap persembahan terakhir Badan Anggaran bersama pemerintah ini menjadi sebuah karya baik bagi pemerintah ke depan, rakyat, bangsa, dan negara, serta menjawab kebutuhan anggaran dari presiden terpilih, Prabowo Subianto,” kata Said Abdullah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 19 September 2024.
Said menuturkan, APBN 2025 menjadi kerangka kerja yang kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro untuk mendorong pertumuhan hingga 5,2 persen. Optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 juga sejalan dengan prediksi lembaga internasional.
Begitu juga dengan target penurunan inflasi yang ditargetkan dalam APBN 2025, yakni sebesar 2,5 persen. Said menyebut inflasi Indonesia telah mencapai angka normal dibandingkan negara-negara lainnya. “Di saat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi, kita sudah bisa mencapai angka inflasi normal, sama seperti saat sebelum terjadi krisis,” katanya.
Sementara itu, kata Said, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditargetkan Rp16.100 dalam APBN 2025. Meski begitu, Banggar merevisi target tersebut dengan mendorong nilai tukar ke level yang lebih rendah sebesar Rp16.000 di tahun 2025. “Pimpinan Badan Anggaran mendorong agar lebih rendah di level 15.900. Namun kita bersepakat akhirnya di Rp16.000 per dolar AS,” kata Said.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.