Jokowi Resmikan Pembangunan Gedung BTN di IKN

KABARBURSA.COM - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan memiliki gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun di lahan seluas 9.000 meter persegi.

Untuk merealisasikan itu, investasi yang digelontorkan bank pelat merah tersebut mencapai Rp113 miliar.

Peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung baru telah dilakukan dihadiri dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Acara ini juga menandai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Otorita IKN dan BTN terkait penyediaan fasilitas perbankan di Nusantara.

Gedung ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan fasilitas perbankan, khususnya bagi masyarakat IKN dan sekitarnya.

Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, mengatakan bahwa gedung baru di IKN akan menjadi simbol transformasi perbankan BTN.

"Fokus pada inovasi digital dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," kata Nixon melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Juni 2024.

Gedung baru BTN di Nusantara akan dibangun dengan konsep 'Housing and Beyond'. Bangunan ini akan menyatu dengan kontur tanah tempat gedung didirikan, menciptakan bangunan yang harmonis dengan alam Nusantara.

Gedung ini direncanakan akan menjadi pusat perdagangan dan jasa yang mencakup berbagai layanan, termasuk kantor cabang, layanan perbankan elektronik, co-working space, kafe internal, dan ruang terbuka hijau.

Gedung BTN di IKN direncanakan akan beroperasi pada 2026. "Kami berharap dapat memperluas pangsa pasar KPR, serta memberikan dukungan pembiayaan properti dan modal kerja bagi pelaku usaha di IKN," ujar Nixon.

"Melalui berbagai program kerjasama dengan Otorita IKN, BTN berkomitmen untuk menjadi mitra yang handal dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kemajuan masyarakat di IKN," sambungnya.

BTN juga membuka peluang kerjasama dengan kontraktor dan pelaku usaha di sektor pembangunan untuk menyediakan berbagai layanan perbankan, seperti bank garansi, supply chain financing (SCF), surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), dan kredit modal kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis mereka.

Nixon menegaskan bahwa BTN juga akan mendukung pengembangan UMKM untuk ekspansi bisnis di daerah setempat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, berharap proyek ini dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Indonesia.

"Gedung BTN di Nusantara tidak hanya memperkuat sektor perbankan, tetapi juga menyediakan fasilitas modern yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," ujar Basuki.

Sementara itu, Presiden Jokowi yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi langkah BTN untuk membangun gedung di IKN. Menurutnya, keputusan BTN untuk mendirikan kantor pusat dan kantor cabang di IKN merupakan langkah yang sangat tepat.

Pembangunan gedung BTN di IKN diharapkan dapat mendukung percepatan transformasi ekonomi di kawasan tersebut dan sekitarnya. Jokowi menegaskan, bahwa dengan semakin banyaknya kebutuhan pembiayaan properti di IKN, kehadiran BTN akan sangat strategis.

"BTN tidak salah membangun head office-nya, kantor cabangnya di IKN, karena sekarang dan ke depannya banyak dibutuhkan pembiayaan properti di kawasan ini," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada BTN atas inisiatifnya dalam pembangunan di IKN, yang diharapkan dapat menginspirasi bank-bank BUMN lainnya untuk ikut serta dalam mendukung transformasi ekonomi di kawasan tersebut.

Dengan kolaborasi yang baik antara sektor perbankan dan pemerintah, diharapkan transformasi ekonomi di IKN dan sekitarnya bisa berjalan lebih cepat dan efektif.

"Apresiasi juga saya sampaikan kepada BTN IKN untuk inisiatif pembangunan ini. Saya berharap, bank BUMN lainnya dapat mengikuti jejak BTN sehingga transformasi ekonomi bisa berjalan cepat di kawasan IKN dan sekitarnya," ucapnya.

Tanggapan BTN Soal Tapera

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tengah ramai disorot masyarakat. Pemerintah menetapkan bahwa pekerja wajib menyisihkan 3 persen dari gaji mereka dengan skema pembagian 0,5 persen ditanggung pemberi kerja atau perusahaan, dan 2,5 persen ditanggung pekerja.

Iuran Tapera ini harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 tiap bulan. Hal ini dianggap memberatkan pekerja yang sudah terlebih dahulu menerima potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta potongan lainnya. Namun, iuran Tapera telah menjadi mandat dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020.

Menanggapi itu, Corporate Secretary BTN, Ramon Armando berpendapat jika dalam perkembangannya program Tapera banyak diminati oleh masyarakat, terutama pekerja yang mengambil rumah melalui KPR Tapera, hal ini akan berdampak positif bagi BTN.

Seperti diketahui, BTN merupakan lembaga keuangan milik negara yang identik dengan pemberian KPR.

"Kalau program Tapera ini banyak diminati oleh masyarakat, dalam hal ini pekerja dan banyak yang mengambil rumah melalui KPR Tapera, maka akan berdampak positif kepada BTN yang selama ini menjadi bank terbesar dalam pembiayaan KPR Tapera," ujar Ramon.

Dia menjelaskan, bahwa Tapera dan KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) merupakan dua program yang berbeda. Jika Tapera sumber dananya dari peserta, sedangkan FLPP dari APBN.

"BTN selama ini telah menjalankan keduanya, dan menjadi kontributor terbesar dalam pembiayaan KPR FLPP dan KPR Tapera," kata Ramon.

Ramon memproyeksikan bahwa bisnis KPR masih sangat bagus hingga akhir tahun ini.

Menurutnya, perpanjangan stimulus pemerintah di bidang perumahan mendorong permintaan rumah pada tahun 2023 dan Triwulan I 2024.

"Besarnya dukungan Pemerintah dapat terlihat pada pertumbuhan KPR Nasional hingga triwulan I 2024 yang telah tumbuh mencapai 12,40 persen yoy.

“Untuk BTN sendiri, baik KPR Subsidi maupun KPR Non Subsidi naiknya juga signifikan, masing-masing mencatat kenaikan double digit," jelasnya.

Dengan demikian, meskipun ada kekhawatiran dari pekerja mengenai iuran Tapera, program ini diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap sektor perumahan dan mendukung pertumbuhan kredit pemilikan rumah di Indonesia. (*)