KABARBURSA.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bersiap untuk menggelar rapat pleno guna menentukan calon pelaksana tugas (Plt) ketua umum partai. Keputusan ini diambil setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua umum pada Sabtu lalu.
Rapat pleno ini dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, dengan target pelaksanaan pada 13 Agustus 2024, seperti yang disampaikan Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, Senin 12 Agustus 2024.
Ace menegaskan bahwa tidak ada perpecahan di internal partai terkait jabatan ketua umum yang kosong. Saat ini, tanggung jawab Airlangga telah dialihkan kepada 12 wakil ketua umum yang memimpin berbagai bidang.
Mengenai calon Plt ketua umum, DPP Golkar menegaskan bahwa belum ada keputusan sebelum rapat pleno. Kabar tentang kemungkinan maju Menteri Perindustrian yang juga menjabat Wakil Ketua Umum bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, belum dapat dikonfirmasi.
Menurut Ace, Plt ketua umum yang terpilih nantinya tidak hanya akan menggantikan Airlangga sementara, tetapi juga akan mempersiapkan dan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, seorang plt ketua umum dapat menjabat hingga Munas. Munas rencananya akan digelar pada Desember 2024.
Namun, Ace menekankan pentingnya memiliki ketua umum definitif sebelum Pilkada Serentak. Peran ketua umum sangat krusial dalam meraih kemenangan dalam kontestasi politik tersebut.
“Kita butuh kepemimpinan yang definitif,” ujar Ace.
Meskipun demikian, Ace tidak bisa memastikan apakah akan ada Munaslub atau kapan pelaksanaannya. Semua keputusan akan bergantung pada hasil rapat besok.
Kendaraan Politik Jokowi
Pengamat politik berpendapat bahwa Partai Golkar menjadi kandidat kuat sebagai kendaraan politik baru Jokowi, mengingat hubungan yang semakin memburuk antara Jokowi dan PDI-P belakangan ini. Namun, meraih posisi strategis dalam Golkar bukanlah tugas yang mudah, mengingat partai ini memiliki banyak faksi dan aturan internal yang ketat.
Presiden Jokowi sebelumnya pernah menyatakan rencananya untuk kembali ke Kota Solo, Jawa Tengah, sebagai rakyat biasa setelah masa jabatannya berakhir. "Ya jadi rakyat biasa, hehehe... kembali, kembali ke mana? Ke Solo," ujarnya dalam sebuah pernyataan di akhir Januari lalu.
Namun, pengamat politik merasa skeptis terhadap pernyataan tersebut. Devi Darmawan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai bahwa Jokowi tetap memerlukan kendaraan politik baru agar perjalanan politiknya tetap berarti, terutama dalam mengamankan proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. IKN Nusantara, yang merupakan warisan terbesar Jokowi, diharapkan dapat meratakan pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Presiden Jokowi ditargetkan untuk mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.
Selain itu, Ahmad Atang dari Universitas Muhammadiyah Kupang menilai bahwa Jokowi mungkin juga memerlukan sebuah partai politik untuk melindungi karier politik anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi calon wakil presiden setelah keluar dari PDI-P. Gibran's masa depan politik dianggap tidak pasti tanpa dukungan partai yang kuat.
Mengapa Golkar? Atang berpendapat bahwa dengan hubungan Jokowi dan PDI-P yang kian memburuk, Golkar menjadi pilihan yang logis. Nicky Fahrizal dari CSIS setuju, mencatat bahwa hubungan Jokowi dengan Golkar saat ini cukup harmonis dan kebijakan-kebijakan Jokowi yang pro-pembangunan lebih selaras dengan ideologi Golkar.
Namun, Devi Darmawan memperingatkan bahwa menduduki posisi strategis dalam Golkar tidaklah mudah bagi orang luar seperti Jokowi. Partai ini memiliki banyak faksi dan aturan internal yang mengatur proses pemilihan Ketua Umum. Menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, calon Ketua Umum harus memiliki pengalaman sebagai pengurus Golkar atau organisasi yang didirikan Golkar selama minimal satu periode, serta didukung oleh setidaknya 30 persen pemilik suara.
Di internal Golkar, beberapa nama muncul sebagai calon pengganti Airlangga Hartarto, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Nama Gibran Rakabuming Raka juga disebut-sebut sebagai calon potensial untuk Ketua Umum.
Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, menegaskan bahwa Golkar selalu terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung dan bekerja untuk kemajuan partai. Namun, Ketua Dewan Pembina DPP Golkar, Aburizal Bakrie, mengatakan bahwa meskipun Jokowi atau Gibran bisa bergabung sebagai kader Golkar, tidak ada jaminan bahwa mereka akan langsung menjadi Ketua Umum.
Perubahan dalam AD/ART mungkin memungkinkan Jokowi atau Gibran menjadi Ketua Umum, namun harus mendapatkan persetujuan dari pengurus Golkar di seluruh provinsi. Proses ini memerlukan musyawarah luar biasa, dan meskipun mungkin ada jalan bagi Jokowi untuk masuk, hal ini tetap memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh pengurus partai.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pilpres Pro Jokowi (Projo), Panel Barus, menyatakan bahwa keputusan Jokowi untuk bergabung dengan partai mana pun akan didiskusikan dengan Projo, karena hal tersebut akan mempengaruhi kelompok relawan.
Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, juga menyatakan bahwa keputusan untuk bergabung dengan Golkar sepenuhnya berada di tangan Jokowi. Pengamat politik Ahmad Atang berharap Jokowi memilih untuk mengakhiri masa kepresidenannya tanpa terlibat lebih jauh dalam politik praktis, meniru langkah Barack Obama yang memilih menjadi pengamat setelah masa jabatannya berakhir.
Diharapkan Jokowi dapat memberikan kontribusi positif dalam tata kelola pemerintahan tanpa terlibat dalam praktik politik yang masih menggolkan kepentingan tertentu.
Daftar Wakil Ketua Umum Partai Golkar:
- Waketum Madya: Bambang Soesatyo
- Waketum Bidang Perekonomian: Agus Gumiwang Kartasasmita
- Waketum Bidang Hukum: Adies Kadir
- Waketum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir
- Waketum Bidang Pratama: Nurdin Halid
- Waketum Bidang Hubungan Kelembagaan: Melchias Markus Mekeng
- Waketum Bidang Pemenangan Pemilu: Ahmad Doli Kurnia
- Waketum Bidang Badan Bencana Alam: Firman Soebagyo
- Waketum Bidang Penggalangan Strategis: Erwin Aksa
- Waketum Bidang Kesejahteraan Rakyat: Hetifah Sjaifudian
- Waketum Bidang Komunikasi dan Informasi: Nurul Arifin
- Waketum Bidang Penggalangan Pemilih: Ridwan Kamil. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.