KABARBURSA.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantu industri kecil menengah (IKM) batik dalam negeri untuk menjadi produsen seragam haji dengan melakukan pembinaan standardisasi mutu produk.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi, mengatakan bahwa pembinaan standardisasi tersebut dilakukan melalui Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI).
Dengan SPPT-SNI, para pelaku IKM dapat memperoleh Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.
Menurut Andi, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal karena 236 juta penduduknya beragama Islam.
"Peluang produk halal dalam negeri sangat potensial. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim kedua terbesar di dunia sebanyak 236 juta orang, juga menjadi pasar potensial bagi produk halal, terutama peralatan ibadah,” ujarnya.
Pembinaan standardisasi IKM batik dilakukan melalui salah satu unit pelaksana teknis Kemenperin, yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Tekstil.
Kepala BBSPJI Tekstil Kemenperin, Cahyadi, menjelaskan bahwa pembinaan ini bertujuan agar para pelaku IKM bisa memenuhi persyaratan standardisasi bahan baku dan teknologi proses produksi.
Mereka juga diharapkan memiliki sertifikasi batikmark, memiliki atau dalam proses sertifikasi halal yang diajukan kepada BPJPH, memiliki workshop atau tempat kerja untuk produksi, serta memiliki bukti kemampuan produksi batik cap.
Menurut Cahyadi, pembinaan ini memberikan efisiensi bagi IKM batik karena membantu mereka memenuhi beberapa regulasi sekaligus, sehingga membuat pelaku industri yang lolos standardisasi dapat meraih pasar produksi batik untuk pelaksanaan haji Indonesia.
"Kami senantiasa mengedepankan solusi pembinaan industri terpadu yang memberikan manfaat efisiensi bagi IKM, sehingga IKM dapat memenuhi beberapa regulasi dan standardisasi industri yang diminta user. Dengan strategi ini, tentu output-nya bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan lebih terjangkau,” katanya.
Dengan pembinaan dan standardisasi ini, diharapkan IKM batik dapat meningkatkan daya saing dan kualitas produk mereka sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam industri halal dan memenuhi kebutuhan seragam haji di Indonesia.
Bahan Baku Lokal
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya keras mendorong industri kecil menengah (IKM) untuk melakukan diversifikasi produk pangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal guna meningkatkan nilai tambah.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan Ditjen IKM dan Aneka Kemenperin, Yedi Sabaryadi, di Jakarta Jumat 14 Juni 2024.
Yedi mengungkapkan bahwa industri pangan memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong hilirisasi produk pertanian di masa depan. “Kemenperin berupaya untuk mewujudkan diversifikasi produk pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal,” ujarnya.
Menurut Yedi, industri pangan memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor industri pengolahan nonmigas. Pada triwulan pertama 2024, sektor pangan menyumbang 39,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas.
Selain itu, sektor IKM pangan menyumbang 1.682.969 unit usaha, menyerap 3.892.159 tenaga kerja, dan berkontribusi 1,33 persen terhadap PDB nasional.
Bahan baku lokal dapat menjadi alternatif untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Menurut Yedi, masih banyak bahan baku pangan lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa bahan baku yang dapat digarap oleh pelaku IKM antara lain sorgum sebagai pengganti beras, ganyong untuk bahan mie, hotong untuk sereal, porang untuk beras shirataki dan tepung, hanjeli untuk yogurt dan pakan ternak, talas sebagai bahan pembuat kue dan roti, serta ubi kayu untuk aneka tepung.
Hilirisasi Produk
Untuk mengembangkan bahan baku tersebut, Kemenperin juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dari aspek keamanan pangan. “Pengembangan industri pangan masih memiliki prospek yang besar sehingga diharapkan ke depannya hilirisasi produk pertanian dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Yedi.
Untuk mempercepat hilirisasi komoditas bahan pangan, Kemenperin menjalankan beberapa program. Program akselerasi bisnis bagi IKM pangan berbasis bahan pangan lokal melalui Indonesia Food Innovation (IFI) 2024 mencakup pendampingan teknis dan bisnis, pengembangan jaringan, serta sertifikasi sistem keamanan pangan.
Selain itu, Kemenperin juga meningkatkan nilai tambah komoditas bahan pangan lokal di sentra penghasil dan meningkatkan sistem keamanan pangan melalui sertifikasi sistem jaminan mutu atau HACCP untuk meningkatkan daya saing.
Kemenperin juga melakukan revitalisasi sentra melalui dana alokasi khusus (DAK) serta pendampingan sistem keamanan pangan dan pasar. Promosi untuk peningkatan pasar melalui pameran juga gencar dilakukan. Beberapa ajang yang diikuti antara lain Food Hotel Indonesia, SIAL Interfood, dan Trade Expo Indonesia. Selain itu, Kemenperin mendorong peningkatan akses pasar melalui kemitraan.