KABARBURSA.COM - Aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada yang berlangsung di depan gedung DPR pada 22 Agustus 2024, menandai puncak kegaduhan mengenai undang-undang tersebut. Kini, pasar keuangan domestik tampak memulai rebound, merespons indikasi bahwa ketegangan terkait isu ini mulai mereda.
Pada Jumat pagi menjelang siang, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan perbaikan signifikan, dibuka menguat dan bertahan pada level 0,91 persen di angka 7.556. Hal ini mengoreksi penurunan 0,9 persen yang terjadi pada Kamis, ketika demonstrasi meluas di berbagai kota Indonesia.
Rupiah yang sempat tertekan pagi ini, kini mengalami penguatan ke level Rp15.535/USD, naik dari posisi penutupan Kamis di Rp15.600/USD. Tren ini sejalan dengan pergerakan mata uang Asia lainnya yang sebelumnya tertekan terhadap dolar AS namun kini mulai menguat.
Di pasar obligasi negara, menunjukkan pengurangan tekanan yang terjadi di awal perdagangan hari ini. Beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) mencatat penurunan yield, menunjukkan adanya aksi beli.
Yield untuk SBN tenor 2 tahun turun menjadi 6,541 persen, sedangkan tenor 15 tahun dan 20 tahun masing-masing turun menjadi 6,774 persen dan 6,86 persen. Yield untuk tenor 5 tahun dan 10 tahun mengalami kenaikan menjadi 6,549 persen dan 6,674 persen.
Pernyataan Wakil Ketua DPR-RI, Sufmi Dasco, mengenai pendaftaran Pilkada 2024 yang sesuai dengan tafsiran Mahkamah Konstitusi (MK), serta konfirmasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan memasukkan putusan MK ke dalam Peraturan KPU, memberikan angin segar bagi pasar.
Pernyataan tersebut menandakan kemenangan besar bagi aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada Kamis, yang berhasil mencapai salah satu target utamanya: membatalkan RUU Pilkada yang sempat membuka kemungkinan pendaftaran Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, sebagai calon kepala daerah.
Begitu juga, peluang bagi partai politik dengan suara 6,5 persen-10 persen di kursi legislatif daerah untuk mencalonkan kepala daerah kini terbuka.
Plt Ketua KPU, Mochamad Afifudin, menegaskan pentingnya memasukkan putusan MK ke dalam peraturan KPU, dalam konferensi pers di Gedung KPU pada Kamis malam.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Edi Susianto, mengungkapkan bahwa tekanan pada rupiah dari faktor domestik, seperti yang terjadi pada Kamis, telah mereda. Kini, perhatian pelaku pasar beralih ke sentimen global, di mana salah satu pejabat The Fed mengindikasikan penurunan suku bunga tidak akan dilakukan dengan cepat, membatasi penguatan DXY (dolar AS).
Lanskap ini menyebabkan mata uang Asia membuka perdagangan pagi dengan variasi. Beberapa melemah, seperti rupiah, ringgit, dan dong Vietnam, sementara lainnya menguat, seperti won Korea Selatan dan dolar Singapura.
Pelaku pasar kini menunggu pidato Gubernur The Fed, Jerome Powell, di Jackson Hole malam ini. Edi memperkirakan tren penguatan mata uang emerging market akan terus berlanjut. Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan global dan pergerakan rupiah.
Sinyal The Fed
Dua pejabat The Fed baru-baru ini mengungkapkan pandangan bahwa penurunan suku bunga harus dimulai secara bertahap dan metodis. Gubernur The Fed Boston, Susan Collins, menekankan perlunya pelonggaran yang bertahap sambil menjaga pasar tenaga kerja dan menekan inflasi. Gubernur The Fed Philadelphia, Patrick Harker, menilai perlu data lebih lanjut sebelum memulai pelonggaran suku bunga.
Pasar swap memproyeksikan peluang 76 persen untuk penurunan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin bulan depan. Prediksi akhir tahun ini menunjukkan Fed fund rate akan berada di level 4,5 persen dengan probabilitas 44,7 persen.
Kemarin, meski IHSG mengalami penurunan, investor asing tetap membukukan net buy sebesar Rp1,26 triliun untuk hari ke-12 berturut-turut. Di pasar obligasi, data terakhir pada 21 Agustus menunjukkan net buy asing sebesar Rp1,51 triliun, mencatat pembelian selama 10 hari berturut-turut.
Meskipun data ekonomi domestik menunjukkan kondisi solid, suhu politik Indonesia diperkirakan masih berpotensi memanas, dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober dan Pilkada serentak pada November 2024.
Pasar perlu mengantisipasi kemungkinan demonstrasi lanjutan dan menunggu kepastian mengenai 'bola panas' yang dilemparkan DPR ke KPU. Demo menolak RUU Pilkada diperkirakan akan kembali digelar di Gedung DPR pada Jumat ini, dengan Kepolisian RI menyiapkan 5.012 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa.
Personel keamanan akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR RI dan KPU RI untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung atau menutup jalan tol di depan Gedung DPR.
Walaupun pernyataan Dasco tentang pembatalan RUU Pilkada dan jaminan untuk mematuhi putusan MK mungkin sudah memberikan kelegaan, elemen masyarakat sipil masih waspada, mengingat sejarah pengesahan undang-undang kontroversial seperti Omnibus Law dan UU KPK.
Aturan Pilkada kemungkinan akan diterbitkan oleh KPU setelah konsultasi dengan Komisi II, paling cepat pada 26 Agustus. Kepuasan publik akan lengkap hanya jika putusan MK diintegrasikan secara sah ke dalam PKPU, memastikan tidak ada celah untuk perubahan aturan lagi.
Pengamat politik mengingatkan bahwa KPU harus menerjemahkan putusan MK dengan sebaik-baiknya dalam regulasi. Jika ada upaya untuk mengabaikan putusan MK, maka DPR dan KPU berpotensi menghadapi kembali kekuatan rakyat.
MK berkomitmen untuk melawan pelanggaran putusan dan menjadi benteng utama konstitusi, sedangkan parlemen jalanan akan menambah kekuatannya jika perlu. (*)