KABARBURSA.COM - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan urgensi integrasi hasil SAI20 2024, yang diprakarsai oleh SAI (Supreme Audit Institution/Lembaga Pemeriksa Keuangan) Brazil, kepada komunitas global. Hasil ini diharapkan dapat diterapkan di negara-negara G20 dan International Standard of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).
“(Kami) menekankan pentingnya untuk menyerukan dan mengintegrasikan hasil SAI20 yang diusung oleh SAI Brazil kepada komunitas global, baik kepada G20 dan dalam kerangka INTOSAI,” ujar Isma dalam Summit SAI20 yang diadakan di Belém, Brazil, Kamis lalu, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta 20 jUNI 2024.
SAI Brazil, sebagai tuan rumah SAI20 2024, meneruskan kepemimpinan dari SAI India pada 2023 dan SAI Indonesia pada 2022. Tahun ini, isu prioritas yang diangkat adalah Climate Finance & Fight against Poverty Hunger.
Summit SAI20 tahun ini dihadiri oleh SAI dari negara anggota G20, termasuk Afrika Selatan, Brazil, Cina, Jerman, India, Indonesia, Korea Selatan, dan Saudi Arabia. Selain itu, sepuluh SAI undangan dari negara Angola, Mesir, Polandia, Portugal, Azerbaijan, Ekuador, Guinea-Bissau, Maladewa, Sao Tome dan Principe, serta Uni Emirat Arab (UAE) juga turut hadir.
Dalam pertemuan ini, disepakati sebuah SAI20 Communique yang merekomendasikan bahwa SAI merupakan aktor kunci dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Sesuai mandatnya, SAI bertugas mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan tata kelola yang baik. Mereka juga didorong untuk menerapkan kebijakan positif guna menanggulangi ketimpangan dan kelaparan.
“Melalui SAI20, SAI menjalankan perannya dalam mendukung kebijakan positif untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap masyarakat, dan memastikan tidak ada yang tertinggal,” tegas Isma.
Isma Yatun berharap, melalui inisiatif ini, SAI dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendorong kebijakan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Summit ini menandai langkah penting dalam memperkuat kolaborasi internasional untuk menghadapi tantangan global, terutama terkait perubahan iklim dan ketimpangan sosial.
Dengan dukungan dari negara-negara anggota G20 dan negara undangan, SAI diharapkan dapat terus memperkuat perannya dalam memastikan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan pembangunan global.
Organiasi Pengadilan Internasional
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada organisasi Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau International Tribunal for The Law of The Sea (ITLOS) periode 2025-2028.
"Penunjukan ini diambil dalam pertemuan ke-34 negara pihak (States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea SPLOS/34) di New York, Amerika Serikat (AS)," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK R Yudi Ramdan Budiman dalam keterangan resmi di Jakarta.
ITLOS adalah organisasi internasional badan peradilan independen yang dibentuk pada 1982 berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hukum laut.
Organisasi tersebut memiliki kewenangan atas sengketa yang timbul atas perbedaan penafsiran atau penerapan konvensi PBB tentang hukum laut dan permasalahan lain yang berdasarkan kesepakatan untuk diselesaikan oleh pengadilan ITLOS.
Selain perkara antarnegara, berdasarkan peraturan ITLOS, tribunal (pengadilan) juga dapat memberikan advisory opinion atas suatu pertanyaan hukum (apabila dimungkinkan) yang berkaitan dengan konvensi hukum laut.
Kantor pusat ITLOS berada di Hamburg, Jerman, dengan 169 negara pihak. Pengadilan ITLOS terdiri atas 21 anggota independen yang dipilih dari kalangan orang-orang yang memiliki reputasi tinggi untuk keadilan dan integritas, serta kompetensi yang diakui di bidang hukum laut.
Penunjukan BPK sebagai pemeriksa eksternal ITLOS merupakan yang pertama kali bagi Supreme Audit Institution (SAI) dari semua negara pihak ITLOS sejak pendiriannya pada 1996.
BPK dipilih secara aklamasi mengalahkan BDO Deutsche Warentreuhand dan the Auditor General of Pakistan karena dianggap membawa preseden baru dalam hal pemilihan pemeriksa eksternal yang dapat membuka peluang untuk SAI negara pihak lainnya di masa mendatang.
Pertimbangan lain yang membuat BPK dipilih karena memiliki kompetensi memadai berkat pengalaman menjadi pemeriksa eksternal pada beberapa organisasi internasional.
Dengan penunjukan ini, BPK diharapkan dapat membawa nilai tambah dan perspektif baru dalam proses audit ITLOS.
Dalam proses pemilihan, BPK memperoleh dukungan langsung dari delegasi Filipina, Singapura, India dan China. Delegasi dari European Union (EU) pada pertemuan tersebut menyambut positif BPK sebagai kandidat pemeriksa eksternal ITLOS.
Hingga kini, BPK telah menjadi pemeriksa eksternal pada beberapa lembaga internasional, yaitu International Atomic Energy Agency periode 2016-2021, International Maritime Organization (IMO) periode 2020-2027, termasuk dua entitas di bawahnya yang mencakup World Maritime University (WMU) dan IMO International Maritime Law Institute (IMLI).
Lalu, Inter-Parliamentary Union periode 2023-2025, Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries and Food Security pada 2024, dan World Intellectual Property Organization untuk periode 2024-2029.