KABARBURSA.COM – Pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan mencatatkan kenaikan sebesar 10,30 persen secara tahunan (yoy) pada Februari 2025. Kenaikan ini didukung oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan likuiditas, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta kebijakan insentif yang diberikan Bank Indonesia kepada sektor perbankan.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa hingga minggu kedua Maret 2025, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp291,8 triliun kepada berbagai kelompok bank. Dari total insentif tersebut, bank-bank BUMN menerima Rp125,7 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Rp132,8 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp27,9 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) Rp5,4 triliun.
“Insentif ini dialokasikan ke berbagai sektor prioritas seperti pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan, manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pembiayaan bagi UMKM, Ultra Mikro, dan sektor hijau,” jelas Perry dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.
Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit juga didukung oleh kinerja penjualan korporasi yang tetap positif. Berdasarkan kelompok penggunaan, kredit investasi tumbuh sebesar 14,62 persen (yoy), kredit modal kerja naik 7,66 persen (yoy), dan kredit konsumsi meningkat 10,31 persen (yoy).
Sementara itu, pembiayaan berbasis syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,15 persen (yoy), sedangkan kredit untuk UMKM mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,51 persen (yoy). Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong penyaluran kredit melalui kebijakan makroprudensial yang lebih akomodatif. Salah satunya adalah dengan meningkatkan batas KLM dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen dari total DPK yang mulai berlaku pada 1 April 2025.
Ketahanan Perbankan Tetap Kuat, Risiko Terkelola
Bank Indonesia memastikan ketahanan sektor perbankan tetap solid guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Februari 2025 tercatat berada di level 26,32 persen, mencerminkan kondisi likuiditas yang masih cukup baik.
Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan tetap tinggi di angka 27,01 persen pada Januari 2025. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan masih terjaga dengan baik, berada di level 2,18 persen (bruto) dan 0,79 persen (neto).
Perry juga menegaskan bahwa hasil stress-test yang dilakukan BI menunjukkan sistem perbankan Indonesia tetap memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi berbagai potensi risiko. BI pun akan terus memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.
Ekonomi Digital dan Transaksi Uang Rupiah Terus Tumbuh
Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Februari 2025 juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Total transaksi pembayaran digital mencapai 3,38 miliar dengan pertumbuhan 31,21 persen (yoy), didukung oleh meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital dan dompet elektronik.
Volume transaksi melalui aplikasi mobile banking tumbuh 32,22 persen (yoy), sementara transaksi melalui internet banking naik 16,51 persen (yoy). Di sisi lain, transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 163,32 persen (yoy). Dari sisi infrastruktur sistem pembayaran, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST meningkat 75,82 persen (yoy) dengan total transaksi mencapai 330,08 juta senilai Rp858,27 triliun pada Februari 2025. Sedangkan transaksi bernilai besar yang diproses melalui BI-RTGS naik 4,66 persen (yoy), mencapai 807,18 ribu transaksi dengan total nilai Rp14.749,90 triliun.
Sementara itu, dari sisi pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) oleh BI pada Februari 2025 tumbuh 9,79 persen (yoy) menjadi Rp1.112,22 triliun.
Perry mengungkapkan Bank Indonesia optimistis pertumbuhan kredit yang tinggi, ketahanan perbankan yang kuat, serta ekspansi ekonomi digital akan terus mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025.
Kebijakan Beri Dampak Langsung
Sejumlah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat berdampak langsung terhadap sektor perbankan.
Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi faktor yang paling signifikan karena berhubungan langsung dengan ekspansi kredit produktif bagi UMKM.
“Perluasan KUR dapat meningkatkan total kredit yang disalurkan perbankan, tetapi juga berpotensi meningkatkan Non-Performing Loan (NPL) jika tidak disertai mitigasi risiko yang baik,” kata Arianto saat dihubungi Kabarbursa.com, Senin 24 Februari 2025.
Dia melanjutkan, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan peningkatan bansos akan berpengaruh pada daya beli masyarakat, yang dapat mendorong pertumbuhan kredit konsumtif seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan kartu kredit.
Akses Kredit UMKM
Arianto menyoroti bahwa optimalisasi KUR dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memperluas akses kredit bagi UMKM. Namun, jika persyaratan KUR diperlonggar tanpa pengawasan yang ketat, moral hazard bisa muncul, di mana kredit dialokasikan kepada usaha yang kurang layak atau digunakan untuk konsumsi daripada modal usaha.
“Peningkatan penyaluran KUR yang tidak diimbangi dengan evaluasi kapasitas bayar debitur dapat memperburuk rasio loan at risk, yang bisa berdampak negatif terhadap profitabilitas perbankan dan stabilitas sistem keuangan nasional,” ujar dia.
Lebih lanjut, program stimulus ekonomi seperti PPN DTP Otomotif dan diskon tarif listrik diprediksi akan meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Namun, dampaknya terhadap ekspansi kredit perbankan bergantung pada kesinambungan daya beli masyarakat.
Jika stimulus hanya menciptakan lonjakan konsumsi sesaat tanpa meningkatkan pendapatan jangka panjang, pertumbuhan kredit perbankan akan lebih terkonsentrasi di sektor konsumtif tanpa dorongan yang kuat terhadap kredit modal kerja atau investasi.
Arianto juga menilai bahwa kenaikan UMP dan belanja bansos berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi di sisi lain menghadirkan tantangan bagi perbankan dalam mengelola likuiditas.(*)