KABARBURSA.COM - PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA), resmi menandatangani kontrak baru dengan PT Elson Bernardi senilai Rp24,659 miliar. Perlu diketahui, PT Elson Bernardi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan yang memproduksi makanan cepat saji (frozen food) serta bumbu masak dan saos.
Direktur Utama KRYA Dharmo Budiono, dalam keterangan resmi keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia dikutip Selasa, 10 September 2024 menyampaikan, kontrak baru ini meliputi pengerjaan pembangunan gudang dan kantor milik PT Elson Bernardi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Selain itu, kontrak yang diterima oleh PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk ini mencakup berbagai item pekerjaan penting, di antaranya ialah pekerjaan persiapan, pembangunan gudang produksi, utility, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), boiler, compressed natural gas (CNG), tandon air bersih, resapan, serta mechanical, electrical, and plumbing (MEP).
Dharmo Budiono menegaskan, pembangunan pabrik dan kantor ini bakal dikerjakan dengan standar kualitas tinggi guna memastikan fasilitas yang dibangun dapat berfungsi optimal sesuai dengan kebutuhan PT Elson Bernardi. Adapun proyek ini diperkirakan dapat rampung dalam waktu enam bulan.
Lebih jauh, pembangunan gudang dan kantor ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional PT Elson Bernardi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal di Kendal, dengan membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah sekitar proyek.
Tentang PT Bangun Karya Perkasa Jaya
PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, perusahaan yang memiliki kode saham KRYA, merupakan perusahaan konstruksi nasional terkemuka yang memiliki spesialisasi di bidang fabrikasi baja dan kontraktor umum.
Perusahaan ini didirikan pada 7 Januari 2007. Pada 2015, KRYA berhasil meraih ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu dan ISO 14001:2015 tentang manajemen dampak lingkungan serta ISO 45001:2018 tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.
Adapun Fokus KRYA adalah untuk proyek infrastruktur (dermaga, jalan, jembatan dan bangunan air) dan bangunan industrial seperti pabrik dan gudang.
Emiten Infrastruktur Dibayangi Sentimen Negatif
Pemerintah resmi menetapkan anggaran sektor infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp400,3 triliun. Angka ini mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan alokasi tersebut diyakini dapat mempengaruhi performa emiten di sektor infrastruktur.
Head of Research PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas, menegaskan bahwa penurunan anggaran ini memang bukan berita baik bagi emiten infrastruktur.
“Sentimen negatif dari pengurangan anggaran pembangunan infrastruktur tentu akan menjadi tantangan bagi emiten terkait,” ujar Sukarno kepada Kabar Bursa, Kamis, 22 Agustus 2024.
Kendati demikian, meskipun anggaran terpangkas, Sukarno tetap optimis bahwa prospek emiten infrastruktur masih layak untuk diperhatikan. Menurutnya, sekarang tinggal bagaimana emiten-emiten tersebut mampu menjalankan strategi efisiensi proyek yang ada agar bisa menekan biaya.
Lebih lanjut, pihak Kementerian juga menjelaskan bahwa masih ada opsi penambahan alokasi, terutama untuk proyek infrastruktur yang berpotensi mendorong pertumbuhan investasi di Ibu Kota Negara (IKN). Dengan demikian, peluang di sektor ini masih terbuka lebar.
RAPBN 2025 Kurang Optimis
Diberitakan sebelumnya, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Riza Annisa Pujarama, menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tidak seoptimis tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau dilihat dari postur asumsi dasar ekonomi makro di RAPBN 2025 ini, tidak se-optimis tahun-tahun sebelumnya,” kata Riza dalam acara diskusi publik bertajuk ‘RAPBN di Masa Transisi: Apa Saja yang Harus Diantisipasi?’ yang diikuti secara daring, Minggu, 18 Agustus 2024.
Hal itu dia ungkap mengacu pada target pertumbuhan ekonomi 2025 yang sama dengan tahun sebelumnya, yakni 5,2 persen. Meski begitu, inflasi tetap ditargetkan menurun dari 2,8 persen di tahun 2024 menjadi 2,5 persen di 2025.
Akan tetapi, Riza mengingatkan bahwa inflasi yang rendah lantaran tiga bulan terakhir ekonomi Indonesia juga mengalami deflasi. Dia menilai, deflasi yang terjadi secara beruntun menandakan rendahnya daya beli masyarakat.
“Ini pada gilirannya, daya beli ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, dari sisi konsumsi rumah tangga,” jelasnya.
Di sisi lain, Riza juga memaparkan target suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun naik menjadi 7,1 persen di tahun 2025 dari angka sebelumnya sebesar 6,1 persen di 2024. Dia menilai, naiknya suku bunga SBN terjadi lantaran kondisi ekonomi global yang masih berdinamika tinggi hingga tahun depan.
“Sehingga risiko masih besar terhadap capital outflow. Sementara itu, di sisi lain Indonesia itu profil jatuh tempo utangnya di tahun depan itu sangat tinggi, sekitar Rp700 triliun. Itu belum sama pembayaran suku bunga utangnya,” jelasnya.
Sementara nilai tukar rupiah, kata dia, terdepresiasi lebih dari Rp16.000 per dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang 2024. Sehingga, tutur Riza, asumsi dasar nilai tukar rupiah naik dengan rata-rata Rp10.000.
Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyalemen bagi perekonomian Indonesia terkait daya saing nilai tukar yang menurun. Riza mengingatkan, nilai tukar rupiah perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap kinerja perdangan ekspor-impor.
Di sisi lain, target harga minyak mentah juga masih ditargetkan dengan angka yang sama, yakni 82. Riza menyebut, pergerakan harga komoditas juga sudah stabil kendati tidak begitu tinggi.
Akan tetapi, produksi minyak dan gas (migas) mengalami penurunan. Riza menyebut, hal itu terjadi lantaran sumur-sumur migas di Indonesia sudah terlampau tua. Sementara sumber migas belum banyak ditemukan.
Berdasarkan data RAPBN 2025 Kementerian Keuangan, pengeluaran konsumsi rumah tangga 2025 ditargetkan sebesar 5 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 5 persen, hingga pembentuk modal tetap domestik bruto (PMTB) 5,5 persen.
Riza menilai, target-target tersebut perlu diperhatikan. Pasalnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih berpotensi mengalami penurunan lantaran kondisi middle income class yang terlihat mulai mengurang tabungan di samping terjadinya pemutusan hubungan kerja di sektor industri.
“Masih banyak persoalan dari sektor industri manufaktur yang berdampak pada pendapatan rumah tangga dan ini mempengaruhi konsumsi rumah tangga,” ungkap Riza.
Begitu juga konsumsi pemerintah, risiko penurunan masih sangat terbuka lantaran target tahun ini masih di bawah 5 persen. Saat ini, pengeluaran konsumsi pemerintah masih berada di level 1,42 di semester I 2024.
“Ini juga perlu effort yang tinggi supaya pengeluaran pemerintah bisa tumbuh 5 persen,” jelasnya.
Sementara saat ini, tingkat pengangguran terbuka dalam negeri mengalami kenaikan akibat banyaknya sektor industri yang melemah. Riza menyebut, pemutusan hubungan kerja menjadi tantangan besar yang mengancam pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Berdasarkan RAPBN 2025, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,5 persen hingga 5 persen. Sementara target pada 2024 berada di level 5 persen hingga 5,7 persen.
“Akhir-akhir ini terjadi layoff, terjadi PHK yang cukup besar khususnya di wilayah Pulau Jawa sebagai jumlah penduduk terbanyak. Ini perlu diperhatikan karena PHK benyak terjadi di Pulau Jawa sektor industri manufaktur,” jelasnya.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.