KABARBURSA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memberikan dampak besar terhadap kepentingan nasional sebagai proyek vital untuk mendorong ekonomi inklusif dan mengubah pusat ekonomi Indonesia dari Pulau Jawa ke berbagai daerah.
Menurut Herman, IKN dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.
"Pembangunan IKN merupakan kepentingan besar secara nasional karena akan menjadi gerbang untuk ekonomi yang inklusif, membuka pusat ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa," kata Herman dalam keterangan di Jakarta, Rabu 19 Juni 2024.
Selain itu, IKN diharapkan dapat membawa multiflier effect dengan menjadi episentrum pertumbuhan yang merata ke wilayah luar Jawa, guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045. Herman juga mengatakan bahwa IKN akan menurunkan kesenjangan antar wilayah dengan mendorong perdagangan antar wilayah, investasi di provinsi ibu kota negara baru dan sekitarnya, serta diversifikasi ekonomi.
"Sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non Jawa," ujar Herman.
Herman mengakui bahwa mewujudkan hal ini perlu waktu. Sejauh ini, pembangunan IKN sudah sesuai target, dengan pembangunan tahap pertama mencapai 84,9 persen dan pembangunan Kantor Presiden mencapai 90 persen.
"IKN sudah menjadi kepentingan nasional kita, tentu butuh waktu agar dapat mewujudkannya sesuai roadmap pembangunan IKN. Namun, untuk pembangunan tahap pertama menurut data yang saya peroleh sudah on the track," ujar Herman.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan sebesar 2.085,62 hektare dari 36.150 hektare yang masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL). Herman menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN sedang menyelesaikan masalah tersebut secara persuasif dan berkeadilan.
"Saat ini Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono sedang fokus dan melakukan percepatan menyelesaikan masalah pertanahan di IKN secara persuasif dan berkeadilan," ujar Herman.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan bahwa keberhasilan membangun IKN akan meningkatkan kepercayaan diri Indonesia untuk membangun kota-kota baru di daerah lain, yang berdampak besar dalam upaya akselerasi pemerataan ekonomi.
"IKN itu harus dilihat sebagai awal. Kalau berhasil bangun IKN, pasti pede bangun yang lain karena kita sudah patahkan pikiran lama kalau tidak bisa pindah ibu kota," ujar Piter.
Piter menambahkan bahwa keberhasilan membangun IKN bukan hanya tugas pemerintah, tetapi masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal proses pembangunan agar berjalan dengan baik.
"Pemerintah punya keterbatasan membangun IKN. Yang dibutuhkan pemerintah dari kita bukan caci maki, kritik tanpa dasar, tapi sumbangsih pemikiran agar cita-cita kita bersama bisa terwujud. Jadi, jangan cuma kritik, tapi juga ada solusi," kata Piter.
Pemerintah Akui Kesulitan
Pasokan material konstruksi menjadi salah satu masalah yang disoroti dalam proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan ini tercantum dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, yang diterbitkan pada 28 Maret 2024.
Rincinya, BPK menemukan bahwa manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I masih belum optimal.
Masalah utama meliputi kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi, harga pasar material seperti batu split dan sewa kapal tongkang yang tidak sepenuhnya terkendali, serta pelabuhan bongkar muat yang belum siap sepenuhnya. Selain itu, pasokan air untuk pengolahan beton juga menjadi kendala.
Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, mengakui bahwa gangguan pasokan material konstruksi memang sempat terjadi.
Penyebabnya adalah, material tersebut mayoritas dipasok dari Provinsi Sulawesi Tengah, yang membutuhkan kapal tongkang sebagai pengangkut.
“Kemarin waktu awal-awal sempat kesulitan dengan masalah angkutannya, tongkang,” kata Danis saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, dikutip Sabtu 15 Juni 2024.
Namun, Danis menegaskan bahwa situasi mulai membaik dengan adanya tambahan pasokan dari daerah lain seperti Jawa Timur. “Sekarang sudah bisa diatasi,” tambah Danis.
Sebelumnya, dalam mengatasi masalah ini, BPK memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, dilakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi secara berkala berdasarkan kondisi lapangan, serta koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan terkait jalur logistik pembangunan IKN.
Kedua, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diminta memperbarui harga material batu split. Selain itu, stakeholder terkait di luar Kementerian PUPR diharapkan dapat merencanakan skema kebutuhan air untuk industri yang mendukung pembangunan infrastruktur IKN.
Terakhir, pihak Otorita IKN diharapkan mampu menerima dan mengelola aset hasil pengadaan atau pembangunan infrastruktur IKN tahap I dan selanjutnya dengan merancang timeline serah terima aset yang jelas.