KABARBURSA.COM - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menekankan pentingnya penanganan sejak dini bahan baku dan makan siap saji dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu dilakukan untuk menghindari tumpahnya food loss and waste atau limbah makanan yang lahir dari program Makan Bergizi Gratis. Khudori menilai juga perlu dibentuknya standar operasional prosedur (SOP) untuk meminimalisir potensi food loss and waste.
Diketahui, menurut kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), food loss and waste atau limbah makanan di Indonesia mencapai 23 hingga 48 juta meter ton terhitung sejak tahun 2000 hingga 2019.
Adapun kerugian negara terkait food loss and waste mencapai Rp551 triliun atau setara dengan 4 persen hingga 5 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Di sisi lain, kerugian negara ditaksir hingga Rp551 triliun dapat memberi makan sekitar 61 juta hingga 125 juta orang di Indonesia.
"Ya itu jadi tantangan (food loss and waste). Makanya handling mulai dari bahan baku sampai jadi makanan siap saji sebisa mungkin dibuat SOP yang meminimalisir food lost and waste," kata Khudori kepada KabarBursa, Sabtu, 6 Juli 2024.
Di sisi lain, Khudori menilai, edukasi terkait food loss and waste juga perlu digalakkan seiring dengan berjalannya program Makan Bergizi Gratis. Apalagi, kata dia, target Makan Bergizi Gratis menyasar ke sekolah dan pesantren.
"Edukasi perlu dilakukan terus-menerus, masif dan berkelanjutan. Karena ini menyasar anak sekolah, di sekolah-sekolah dan pesantren. Edukasi ini juga harus dilakukan," tutupnya.
Limbah Makanan
Sebelumnya, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nyoto Suwignyo menuturkan, besaran kerugian ekonomi negara sebesar Rp551 triliun dapat memberi makan sekitar 61 juta hingga 125 juta orang di Indonesia.
"Dengan nominal sebesar itu kita sebenarnya mampu memberikan makan sekitar 61 juta sampai 125 juta orang atau 29 persen sampai dengan 47 persen dari masyarakat Indonesia," kata Nyoto dalam paparannya di acara Green Economy Expo di Jakarta Convention Center, Jumat, 5 Juli 2024.
Sementara menurut food security, tutur Nyoto, terdapat 68 kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerentanan pangan yang paling rawan di Indonesia. Karenanya, Bapanas mendukung penguatan regulasi, perubahan perilaku, pemanfaatan sisa makanan, dan pengembangan penelitian tentang food lose and waste.
Untuk mendukung langkah menekan angka food loss and waste, kata Nyoto, Bapanas menginisiasi gerakan Selamatkan Pangan dengan membuat platform dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan penyedia makanan food hub dan penerima manfaat.
Di sisi lain, Bapanas juga memberikan fasilitas kendaraan logistik pangan khusus untuk mendistribusikan makanan berlebih dari donor ke penerima. Hingga saat ini, realisasi penyaluran dari Desember 2022 sampai Juli 2024 mencapai 65 ton khusus di wilayah Jabodetabek.
"Tantangan kita ke depan adalah meningkatkan volume dan replikasi di daerah lain agar dapat memperluas jangkauan program ini," tutupnya.
Apa Penyebab?
Mengutip Zero Waste, limbah makanan muncul akibat terbuangnya makanan siap konsumsi di tempat pembuangan akhir (TPA). Limbah makanan yang menumpuk di TPA, otomatis melahirkan gas metana dan karbondioksida yang diketahui keduanya tidak baik untuk bumi.
Adapun gas metana dan karbondioksida dinilai merusak lapisan ozon yang memicu pemanasan global dan menaikkan permukaan air laut akibat dari mencairnya es di bumi. Adapun penyebab limbah makanan diantaranya;
- Tidak menghabiskan makanan.
- Makan tidak sesuai dengan porsi makananmu.
- Membeli atau memasak makanan yang tidak kalian sukai.
- Gaya hidup menghabiskan makanan di depan orang ramai.
Defisit Anggaran
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp21,8 triliun atau 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Mei 2024 memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan program-program sosial, termasuk program makanan bergizi gratis bagi siswa, santri, dan ibu hamil.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, defisit ini dipicu oleh penurunan pendapatan negara sementara belanja negara terus meningkat. Pendapatan negara per Mei 2024 hanya mencapai Rp1.123,5 triliun, turun 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengkritisi alokasi dana APBN untuk program makanan bergizi gratis. Dana yang disepakati hanya Rp71 triliun, sekitar 1,83-1,91 persen dari APBN.
Angka ini sangat jauh dari kebutuhan yang diprediksi mencapai Rp450 triliun. Nailul menegaskan dengan kemampuan APBN saat ini, program makanan bergizi gratis maksimal hanya bisa terlaksana 50 persen hingga 2029.
“Sampai 2029, paling mentok program akan terlaksana 50 persen,” ujarnya lewat aplikasi media sosial pribadinya, dikutip Jumat, 28 Juni 2024.