KABARBURSA.COM – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 masih terus berlangsung dengan berbagai isu strategis yang menjadi fokus utama. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah anggaran untuk program makan siang bergizi bagi siswa sekolah. Program ini kerap digaungkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka karena masuk dalam satu dari delapan Program Hasil Cepat Terbaik untuk pemerintahan mereka yang akan datang.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Netty Prasetiyani, mengatakan pihaknya belum memiliki draf RAPBN 2025. "Draf lengkapnya belum ada," ujar Netty kepada Kabar Bursa, Sabtu, 15 Juni 2024.
Dia mengungkapkan pembahasan mengenai RAPBN 2025 baru akan masuk ke panitia-panitia kerja (panja) pekan ini. Pada tahap ini, setiap kementerian dan lembaga akan mempresentasikan kebutuhan anggarannya secara rinci dan bernegosiasi dengan DPR untuk mendapatkan alokasi yang diinginkan.
[caption id="attachment_57131" align="alignnone" width="400"]
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Netty Prasetiyani (Foto: Parlementaria)[/caption]
Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang tidak hanya berimbang tetapi juga mampu mendukung prioritas pembangunan pemerintahan baru. Proses ini melibatkan banyak diskusi dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk DPR, kementerian, dan lembaga terkait. Setiap pihak berusaha untuk memastikan anggaran yang disusun dapat memenuhi kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga keseimbangan fiskal.
Menurut Netty, saat ini proses pembahasan di Banggar DPR baru saja melewati tahap pencarian parameter makro ekonomi yang tepat untuk RAPBN 2025. "Pekan lalu baru bahas secara makro," katanya.
Anggaran Realistis
Proses pembahasan RAPBN 2025 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan DPR untuk menyusun anggaran yang realistis dan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan, Rabu, 5 Juni 2024 lalu, Bappenas meminta agar defisit anggaran ditekan dalam pembahasan RAPBN pertama di bawah pemerintahan Prabowo kelak. Namun, belum ada kesepakatan bulat di antara pemerintah mengenai hal ini.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ingin defisit fiskal diciutkan antara 1,5 sampai 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia beralasan pengurangan defisit RAPBN 2025 itu agar pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk memasukkan program dan kebijakan melalui mekanisme APBN Perubahan setelah mereka menjabat.
"Kami berharap Bu Menkeu dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, defisit bisa lebih turun lagi 1,5-1,8 persen dari PDB supaya ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," ujar Suharso.
Permintaan Suharso itu tak asal bunyi. Ia merujuk pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025.
Aturan ini menegaskan bahwa pemerintahan saat ini memiliki kewajiban untuk menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN untuk tahun pertama pemerintahan berikutnya. Meskipun demikian, presiden terpilih tetap memiliki fleksibilitas yang besar untuk memperbaiki RKP dan RPJMN tahun pertamanya melalui mekanisme pembahasan APBN Perubahan.
Adapun dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) yang disusun oleh Kementerian Keuangan, target defisit RAPBN 2025 sebenarnya sudah ditetapkan sebesar 2,45-2,82 persen dari PDB.
Angka tersebut nyaris mendekati batas aman defisit yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 3 persen dari PDB. Defisit itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit pada APBN 2023 yang hanya 1,65 persen dari PDB.
Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani tak segera memberikan tanggapan terhadap usulan Bappenas. Dalam presentasinya, Sri Mulyani tetap menegaskan target defisit sesuai rencana awal, yaitu 2,45-2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dia menjelaskan, dalam situasi di mana suku bunga tinggi dan nilai tukar rupiah menghadapi risiko tekanan, pembayaran bunga utang pemerintah dipastikan akan mengalami dampak. “Kita harus sangat berhati-hati dalam manajemen utang di tengah tren seperti ini," tegasnya.
Di sisi lain, dalam rapat kerja pada Rabu, 5 Juni 2024, Banggar DPR bersama tiga menteri koordinator dari kabinet Presiden Joko Widodo, membahas alokasi anggaran untuk memberikan ruang kepada pemerintahan baru dalam menentukan prioritasnya. Rapat ini menegaskan bahwa meskipun program-program besar tetap diakomodasi, detail implementasinya masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut.
“Percayalah karena ini memang transisi, kami bersepakat dengan pemerintah untuk baseline, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada presiden terpilih nanti untuk melakukan berbagai upaya melaksanakan visi - misi. sebagaimana dulu di tahun 2015 dari Bapak SBY ke Bapak Jokowi juga mengalami masa transisi yang sama” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.
Kebijakan Pengguncang Fiskal
Pemerintah Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam menerapkan kebijakan makan siang gratis yang kemudian diganti menjadi 'Makan Siang Bergizi'. Kebijakan ini, meskipun bertujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan siswa, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas fiskal negara.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ruang fiskal telah disiapkan untuk program ini. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB untuk menjaga kepercayaan pasar dan peringkat kredit internasional. Sumber utama kekhawatiran datang dari ketidakpastian mengenai sumber pembiayaan yang akan diambil untuk mendukung program ini. Pendapatan negara dari pajak terus menurun, sementara pengeluaran negara meningkat.
{
"width": "100 persen",
"height": "480",
"symbol": "ECONOMICS:IDGDG",
"interval": "D",
"timezone": "Etc/UTC",
"theme": "light",
"style": "1",
"locale": "en",
"hide_top_toolbar": true,
"allow_symbol_change": false,
"save_image": false,
"calendar": false,
"hide_volume": true,
"support_host": "https://www.tradingview.com"
}
Selain itu, tantangan logistik dan tata kelola di lapangan menjadi perhatian serius. Program ini memerlukan koordinasi yang ketat, terutama di daerah-daerah terpencil, yang dapat menambah beban biaya logistik jika tidak dikelola dengan baik.
Bank Dunia dan lembaga pemeringkat kredit asing juga telah memberikan peringatan mengenai risiko peningkatan utang negara akibat program ambisius ini. Mereka menekankan perlunya perencanaan yang matang untuk menghindari pembengkakan biaya yang dapat membebani anggaran negara.
Secara keseluruhan, meskipun program makan siang gratis berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu, pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola dan mendanai program ini agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.
Siapa Pengurus Makan Siang Bergizi?
Salah satu program yang sedang dibahas adalah anggaran untuk makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah. Program ini diusulkan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan gizi anak-anak serta mendukung pendidikan dasar. Namun, hingga kini, kementerian atau lembaga mana yang akan bertanggung jawab atas program ini masih dalam tahap pencarian. "Nampaknya sedang dicari K/L (Kementerian/Lembaga) mana yang pas," ujar Netty.
Kubu Prabowo-Gibran sempat mewacanakan dibentuknya lembaga khusus untuk mengurus program makan siang bergizi. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Dradjad Wibowo, mengungkapkan kemungkinan adanya lembaga khusus untuk mengelola program tersebut.
“Untuk program makan siang gratis akan ada kelembagaan yang mengurusnya," ungkapnya kepada wartawan, Jumat, 17 Mei 2024 lalu. Kendati begitu, pihaknya masih mempertimbangkan apakah lembaga tersebut akan berdiri sendiri atau digabung dengan kementerian atau lembaga yang sudah ada. Keputusan final akan diumumkan pada saat yang tepat.
Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengusulkan pembentukan kementerian khusus untuk makan siang bergizi jika program ini benar-benar diterapkan dalam pemerintahan periode 2024–2029. "Saya usulkan lebih baik dibentuk kementerian khusus untuk makan siang gratis saja," kata Andreas dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, di Kompleks Parlemen, Rabu, 6 Maret 2024.
Politikus PDIP ini menuturkan, lebih baik membentuk kementerian khusus untuk mengelola program makan siang bergizi daripada mengandalkan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kemendikbudristek. Anggaran dana BOS, kata dia, tidak mencukupi untuk mendukung pelaksanaan makan siang gratis. "Anggaran untuk makan siang gratis pasti lebih tinggi daripada seluruh anggaran Kemendikbudristek,” katanya. (Alpin/*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.