KABARBURSA.COM - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Tanjung Priok untuk memastikan distribusi LPG 3 kg yang disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan takaran.
“Siang ini kita berada di lokasi Patra Trading SPPBE Tanjung Priok untuk mengecek LPG 3 kg yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas,” ujar Mendag Zulkifli dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu 25 Mei 2024.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) yang melakukan pengawasan terhadap Berat dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) gas elpiji 3 Kg.
Pemeriksaan dilakukan dengan sistem sampel untuk menjamin kesesuaian pelabelan dan kuantitas dalam transaksi perdagangan, memberikan kepastian hukum, dan perlindungan kepada konsumen.
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengungkapkan bahwa pengecekan dilakukan di beberapa wilayah, termasuk Jakarta Utara, Tangerang, Purwakarta, dan Cimahi.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 11 SPBE yang memiliki tabung-tabung LPG dengan isi tidak sesuai ketentuan. "Kami meminta Kementerian ESDM untuk meningkatkan pengawasan rutin di lapangan dan Pertamina untuk memberikan tindakan tegas kepada pengusaha SPBE yang melakukan kecurangan," tegasnya.
Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, mengapresiasi sinergi antara Kementerian Perdagangan, Pertamina, dan Kementerian ESDM dalam pengawasan distribusi LPG.
Ega menjelaskan bahwa tabung-tabung yang berisi di bawah ketentuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor mekanis yang perlu dicek lebih lanjut. Namun, dia menekankan pentingnya memastikan tidak ada potensi kerugian bagi masyarakat akibat tabung yang berisi kurang dari 3 kg.
Untuk memastikan kualitas dan kuantitas LPG sebelum sampai ke konsumen, Pertamina Patra Niaga menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) di seluruh SPBE.
Langkah-langkah ini meliputi pengecekan akurasi mesin pengisian sebelum dioperasikan, pengecekan kualitas produk melalui uji laboratorium di Terminal LPG, serta pengecekan visual kondisi tabung sebelum pengisian. Prosedur juga mencakup uji sampel mesin pengisian setiap awal dan pergantian shift, pemasangan seal karet dan tutup pengaman, serta pengecekan kebocoran pada tabung sebelum diangkut ke truk agen.
Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga melakukan audit melalui sistem Pertamina Way yang dikelola oleh lembaga audit kompeten dan independen. Audit ini mencakup jaminan kualitas dan kuantitas, kinerja sumber daya manusia, kondisi peralatan dan fasilitas, aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (HSSE), serta administrasi.
"Dengan Pertamina Way ini, diharapkan seluruh SPBE dapat beroperasi sesuai SOP yang ditetapkan," kata Ega.
Menekan Konsumsi Gas
Basis data dari PT PLN (Persero) mengenai golongan tarif listrik dinilai dapat menjadi landasan dalam menyusun skema pengendalian subsidi LPG 3 Kg pada 2025. Tujuannya jelas, pemerintah ingin menekan konsumsi Gas Melon sebanyak 1 juta metrik ton per tahun.
Dalam konteks ini, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkapkan bahwa dengan basis data yang akurat, pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi barcode dalam penyaluran LPG 3 Kg tersebut.
“Data dari PLN bisa menjadi acuan. Orang dengan daya listrik 450 volt ampere [VA] ke bawah yang berhak menerima LPG 3 Kg. Jadi, harus ada sinergi data,” kata Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Indef.
Lebih lanjut, penyaluran LPG 3 Kg hanya dapat dilakukan melalui saluran resmi dan hanya untuk masyarakat yang terdaftar. Selama ini, penyaluran Gas Melon sering tidak tepat sasaran karena dijual bebas melalui berbagai saluran.
“Ada penyalur khusus, yang sudah punya baseline data. Tanpa barcode dan lain-lain, penerima tidak bisa mendapatkan LPG 3 Kg,” lanjutnya.
Tauhid juga menambahkan, pemerintah bisa belajar dari negara maju dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Pemerintah dapat menerapkan penjualan LPG 3 Kg dengan satu harga, namun memberikan subsidi langsung kepada masyarakat miskin.
“Semua harga pasar, tanpa perbedaan. Dual price membuka peluang penyelewengan. Yang penting data by name by address kuat, bisa dibuktikan melalui rekening, jenis pekerjaan, dan lain-lain,” tegas Tauhid.
Pemerintah berencana mengendalikan subsidi liquefied petroleum gas (LPG) 3 Kg atau Gas Melon pada 2025, dengan target mengurangi konsumsi sebesar 1 juta metrik ton per tahun.
Pengendalian ini akan diterapkan dengan menetapkan target penerima subsidi LPG tabung 3 Kg, yaitu rumah tangga desil pendapatan 1—7, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Arah kebijakan subsidi LPG tabung 3 Kg pada 2025 adalah melanjutkan transformasi subsidi agar tepat sasaran, berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data yang akurat.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.