KABARBURSA.COM - Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa sejumlah proyek infrastruktur siap diresmikan pada tahun 2024, guna meningkatkan kelancaran transportasi dalam negeri.
"Ada total 21 proyek yang akan diresmikan pada tahun 2024, termasuk pembangunan enam pelabuhan penyeberangan dan satu kapal motor penyeberangan, delapan pelabuhan, lima bandar udara, serta jalur ganda kereta api," ungkap Menhub Budi dalam pernyataan di Jakarta, Rabu 3 April 2024.
Proyek-proyek infrastruktur transportasi yang akan diresmikan tahun ini mencakup Pelabuhan Penyeberangan Pulau Tello di Kabupaten Nias, Sumatera Utara; Pelabuhan Donggala di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah; pengembangan Bandar Udara Sultan Babullah Ternate di Kota Ternate, Maluku Utara; pengembangan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka, Jawa Barat; dan Pengembangan Bandar Udara Mandailing Natal di Sumatera Utara.
Menhub Budi membeberkan rencana tersebut saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/4).
Kehadiran infrastruktur transportasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan meningkatkan mobilitas dan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Menhub menegaskan komitmen Kemenhub dalam kebijakan dan prioritas anggaran tahun 2024, yang meliputi pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif, peningkatan keselamatan dan keamanan sektor transportasi, peningkatan SDM, serta pemerataan pembangunan nasional.
Pada periode Januari hingga Maret 2024, sebanyak 16 infrastruktur transportasi telah diresmikan, termasuk delapan terminal Tipe A, tiga pelabuhan, dan lima bandar udara.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 25 September 2023, pagu indikatif Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp38,60 triliun.
Capaian realisasi anggaran Kemenhub hingga 1 April 2024 mencapai Rp6,45 triliun atau 15,63 persen.
Komisi V DPR RI mendorong Kemenhub untuk mempercepat realisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, dengan menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan manfaat bagi masyarakat.
