KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mendorong adanya penghapusan atau pengurangan pajak untuk pembangunan dan pembelian rumah demi menekan harga agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Menurut Maruarar, hal ini penting untuk mengurangi beban masyarakat yang ingin memiliki rumah.
"Saya baru saja rapat dengan Mendagri, dan beliau akan memberi arahan kepada pemerintah daerah agar pajak yang terkait dengan pembangunan dan pembelian rumah bisa dikurangi atau bahkan dihapuskan," ungkap Maruarar di Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu 6 November 2024.
Maruarar juga berharap Kementerian Keuangan turut mendukung langkah ini dengan memberikan keringanan pajak bagi rumah rakyat. "Ya mudah-mudahan kita bisa berharap harga rumah buat rakyat bisa turun," lanjutnya.
Lebih lanjut, Maruarar menjelaskan bahwa upaya menurunkan harga rumah juga dilakukan melalui pengalokasian lahan milik negara yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang untuk membangun rumah.
Ia menjelaskan bahwa biaya pembebasan lahan menyumbang sekitar 40 persen dari total harga jual rumah. Karena itu, pemerintah kini tengah mengidentifikasi lahan-lahan atau aset negara yang berpotensi dijadikan tempat pembangunan rumah oleh pengembang.
Maruarar mengungkapkan saat ini ada sekitar 157 hektar lahan HGB diatas HPL negara yang berlokasi di Mojokerto dan Banten. Aset-aset negara itu diharapkan bisa diberikan kepada developer untuk dibangunkan rumah murah untuk masyarakat.
"Soal siapa yang akan membangun, tentu akan menjadi kerja sama antara berbagai pihak. Tidak mungkin sepenuhnya dari APBN, bisa melalui program FLPP, CSR dari swasta, atau sebagian dari APBN," jelasnya.
Selain mengandalkan lahan dan berharap adanya keringanan pajak dari pemerintah, Maruarar juga berupaya melakukan efisiensi dalam pengeluaran material untuk pembangunan rumah. Salah satu langkahnya adalah meminta potongan harga dari pabrik untuk pembelian material dalam jumlah besar.
"Bayangkan nanti kalau tanahnya gratis, udah kita melakukan efisiensi dari belanja semen dan material sebagainya, kita berharap harga rumah bisa turun," pungkas Maruarar.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan pertemuan untuk membahas pemanfaatan tanah terlantar untuk pembangunan perumahan.
Nusron mengungkapkan pertemuan tersebut tidak lain untuk meminta tanah yang dapat dijadikan sebagai lahan untuk menunjang target ambisisusnya, yakni program 3 juta rumah pertahun.
"Beliau (Maruarar Sirait) datang ke sini terkait tanah-tanah terlantar yang bisa dipakai untuk perumahan. Ya sudah saya carikan, Insya Allah ada dan kita identifikasi," ujar Nusron di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Adapun dia mengungkapkan pihaknya memiliki 1,3 juta hektare tanah terlantar hingga lima tahun ke depan yang mana bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan perumahan.
Kendati demikian, Nusron menyatakan bahwa dia belum mengetahui berapa dari 1,3 juta hektare tanah terlantar yang akan cocok untuk perumahan. Namun, ia memastikan bahwa tanah tersebut akan dicari di lokasi yang bagus dan layak untuk tempat tinggal.
"Cuma kita belum tahu apakah 1,3 juta hektare ini ada berapa yang cocok untuk perumahan. Tanah itu pasti kita carikan lokasi yang bagus dan bisa layak untuk tempat tinggal," katanya.
Hak Pengelolaan Lahan
Dia pun menjelaskan bahwa tanah-tanah terlantar tersebut merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh negara. Dari tanah tersebut, selanjutnya, Nusron mengatakan negara akan memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Bank Tanah, dan pembangunan rumah di atas tanah tersebut akan menggunakan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL.
"Bagaimana legalisasinya? Kalau itu sepanjang sudah masuk kategori tanah terlantar maka itu masuk tanah negara, tinggal nanti negara memberikan HPL kepada Bank Tanah, nanti pembangunan rumahnya menggunakan hak di atas hak yakni HGB di atas HPL," kata Nusron.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan melakukan pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (5/11).
Ara mengatakan bahwa pihaknya segera menyiapkan peta jalan, yang jelas, untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Menteri PKP sebelumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan target tiga juta rumah dapat dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.
Ia mencontohkan rumah susun sewa atau Rusun Pasar Rumput memiliki 1.984 unit, tetapi baru terisi sekitar 400 unit untuk relokasi korban kebakaran Manggarai.
Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.