KABARBURSA.COM - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menekankan urgensi kelangsungan kebijakan hilirisasi yang menjadi inisiatif pemerintah. Menurutnya, hal ini tidak hanya berkaitan dengan kemandirian ekonomi, tetapi juga esensi kedaulatan negara.
"Begitulah yang dimaksud dengan kedaulatan negara, bagaimana kita mencapai kemandirian ekonomi. Apakah kita hanya akan mengirim sumber daya alam kita dalam bentuk mentah? Jika kita masih berfokus pada pengiriman bahan mentah, itu sama saja dengan mempertahankan mentalitas kolonialisme," ungkap Bahlil usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, pada Kamis. Dikutip Antara.
Menurut Bahlil, menciptakan nilai tambah adalah kunci untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebagai contoh, sebelum adanya upaya hilirisasi, nilai ekspor nikel pada tahun 2017 hanya mencapai 3,3 miliar dolar AS. Namun, setelah implementasi hilirisasi pada 2022, angkanya melonjak signifikan menjadi 33,8 miliar dolar AS. Angka ini belum termasuk hasil turunan seperti baterai untuk kendaraan listrik dan mobil listrik.
Bahlil juga menekankan bahwa hilirisasi nikel tidak terbatas pada industri baterai mobil listrik. Dari nikel, Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan produk jadi seperti stainless steel, sendok, baja, dan sebagainya.
"Saya sering bingung ketika orang beranggapan hilirisasi hanya sebatas pada satu produk, seperti ekosistem baterai mobil listrik. Itu hanya sebagian kecil dari potensi hilirisasi," tambahnya.
Terlepas dari itu, Bahlil menyatakan optimisme terkait target investasi Indonesia pada tahun 2023 sebesar Rp1.400 triliun yang diharapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. Sementara itu, pada tahun 2024, Kementerian Investasi menargetkan investasi sebesar Rp1.650 triliun, dan Bahlil menyadari bahwa pencapaian angka tersebut memerlukan strategi khusus, terutama di tengah ketidakpastian politik dan geopolitik yang melibatkan Indonesia.
"Maka dari itu, hari ini kita mengadakan rapat koordinasi untuk membahas strategi apa yang harus diambil, karena memang tidaklah mudah. Tahun politik dan kondisi geopolitik yang fluktuatif memerlukan perencanaan strategis yang matang," tutupnya.