KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan rencana kementeriannya yang akan membangun rumah di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan tanah sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Maruarar menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah per tahun.
“Kita membutuhkan konsep yang jelas dan landasan hukum yang kokoh untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Salah satu fokus utama kami adalah pengadaan lahan,” kata Maruarar Sirait di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 malam.
Dia menyatakan, untuk merealisasikan rencana tersebut, dalam waktu dekat dirinya akan bertemu dengan Jaksa Agung untuk membahas mekanisme penggunaan tanah sitaan.
“Kami perlu mengidentifikasi lokasi tanah yang tersedia dan prosedur pemanfaatannya,” ujarnya.
Maruarar menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada dirinya agar Kementerian Perumahan bergerak cepat dalam memanfaatkan tanah-tanah yang dikelola oleh aparat hukum.
“Ini sudah saya laporkan kepada bapak Presiden. Beliau menginginkan tindakan segera,” kata Ara, panggilan akrabnya.
Berdasarkan informasi dari Jaksa Agung, Maruarar menyebutkan bahwa terdapat banyak tanah sitaan yang dapat dimanfaatkan, bahkan di satu provinsi saja terdapat lahan yang cukup besar untuk proyek perumahan ini.
“Ada cukup banyak, bahkan di satu provinsi ada yang luas sekali,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga akan memanfaatkan lahan-lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT KAI. Ia telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan pemanfaatan lahan tersebut berjalan optimal.
“Kami berupaya memanfaatkan lahan-lahan di area perkotaan agar masyarakat tidak perlu tinggal jauh dari pusat kota, yang akan menghemat waktu dan biaya,” imbuh Maruarar.
Dalam upayanya untuk memastikan subsidi perumahan tepat sasaran, Maruarar menekankan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan subsidi yang selama ini diidentifikasi bermasalah.
“Kita harus menyelidiki akar permasalahan ketidaktepatan subsidi ini. Saya juga akan mengundang pengamat korupsi dan wartawan untuk melaporkan potensi kebocoran yang mungkin terjadi,” tuturnya.
Kata Maruarar lagi, dirinya telah menyampaikan konsep pembangunan yang melibatkan gotong royong dari berbagai pihak kepada Presiden Prabowo.
Jika disetujui, rencana ini akan melibatkan partisipasi sektor swasta dalam pelaksanaannya. Menurut dia, pelaku usaha akan mendukung rencana ini. “Kita perlu berinovasi, tetapi tetap dalam koridor hukum,” terangnya.
Mengenai konsep gotong royong, Maruarar menyebutkan bahwa pendanaan untuk pembangunan 3 juta rumah ini akan berasal dari kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kontribusi sektor swasta.
Ia berharap kerjasama antara pemerintah dan swasta dapat mempercepat realisasi proyek perumahan yang sangat dibutuhkan ini.
"Saya sudah menghubungi pengusaha yang bisa berkontribusi. Mungkin lahan berasal dari negara, dan mereka bisa berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),” terang Maruarar Sirait.
Tak kalah pentingnya, Maruarar menekankan pentingnya transparansi dalam sistem yang akan digunakan agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan tinggi terhadap proyek tersebut.
Untuk hal ini, dia berencana akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengenai kemungkinan pemberian insentif pajak bagi masyarakat kelas bawah.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Menteri Perumahan Belum Punya Kantor
Di kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku dirinya belum memiliki kantor resmi.
Seperti diketahui, Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Saya belum tahu kantornya. Saya ngikut aja,” kata Maruarar.
Hal senada dikatakan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang belum mengetahui lokasi kantornya. Ia menyatakan masih menunggu arahan dari Menteri PUPR sebelumnya, Basuki Hadimuljono.
“Kita masih menunggu arahan dari Pak Basuki. Beliau yang akan mengatur, tim beliau sudah siapkan,” jelas Fahri.
Sebagai informasi, pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Kementerian PUPR berkantor di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sebelum penggabungan tersebut, kantor Kementerian Perumahan berada tidak jauh dari kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tepatnya di seberang Kementerian PUPR, di belakang Kementerian ATR/BPN.
Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN
Tak lagi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono diminta Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), fokus mengurusi Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini bukan saya mendahului ya, tapi menurut Pak Pratikno (sekarang Menko PMK) dan Pak Jokowi, saya kemungkinan besar akan diminta untuk terlibat di Otorita IKN,” kata Basuki usai acara serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 malam.
Sebagai informasi, Basuki Hadimuljono sempat merangkap jabatan menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang Susantono.
“Sekarang Plt Kepala Otorita IKN sudah berhenti,” ujarnya.
Diungkapkannya, saat ini Sekretariat Negara (Sekneg) tengah memproses penunjukkan Kepala Otorita IKN definitif.
“Penunjukkan Kepala Otorita IKN definitif sedang diurus di Sekneg,” ujarnya.
Diakuinya, dirinya sudah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto, dan keduanya membahas tentang kelanjutan pembangunan IKN.
Ia menyebut, dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, pembangunan IKN akan dilanjutkan, bahkan akan dilakukan percepatan.
“Pada saat saya dipanggil pak Prabowo, beliau menyatakan akan mempercepat pembangunan IKN,” jelas Pak Bas, panggilan akrabnya.
Diberitahunya, pembangunan di IKN saat ini fokus pada infrastruktur untuk lembaga eksekutif.
Kata Basuki, dalam dua tahun ke depan, gedung-gedung yudikatif dan legislatif, termasuk gedung DPR/MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK) akan dibangun.
“Targetnya selesai tahun 2026,” ungkap Basuki. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.