KABARBURSA.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk turut serta memberantas aktivitas judi online atau daring yang kian marak, di mana salah satu upayanya dengan membangun sistem untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan.
"Kami terus meminta bank untuk membangun sistem, agar melihat transaksi-transaksi yang seperti itu (terkait dengan judi online). Karena kan harus dibangun sistemnya,” ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Minggu, 9 Juni 2024.
Mirza mengatakan aktivitas judi online merupakan salah satu aktivitas yang banyak diadukan oleh masyarakat kepada OJK. Maraknya aktivitas judi online juga kerap menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami juga mendorong penanganan-penanganan pengaduan. Bapak/Ibu mungkin juga mencermati Presiden resah melihat judi online. Tentu itu juga menjadi kegelisahan kita semua,” kata Mirza.
Menurut dia, aktivitas pelacakan terhadap transaksi perbankan yang terkait judi online tidak mudah. Hal itu karena nominal transaksi yang terkait judi online tidak selalu bernilai besar.
"Transaksinya mungkin hanya Rp100 ribu, Rp200 ribu, atau Rp1 juta rupiah. Tapi kok menggunakan rekening itu, sering dipakai untuk tek-tokan. Karena itu harus dibangun sistemnya,” kata Mirza.
Ia mencontohkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memiliki sistem yang berjalan cukup lama, yakni yang mengharuskan perbankan melaporkan jika ada transaksi di atas Rp500 juta.
“Kalau judi online kan bukan transaksi Rp500 juta, tapi kecil. Jadi ‘kan kalau kita mau bisa menelusuri itu, kalian harus mempunyai sistem yang bisa memantau pergerakan aneh-aneh di rekening kecil-kecil itu. Jadi, hal itu harus dibangun," kata dia.
Menurut data OJK, kata Mirza, telah terdapat sekitar 5.000 rekening yang diblokir karena teridentifikasi digunakan terkait kegiatan judi online. Ia mengatakan industri jasa keuangan akan terus berupaya membantu pemberantasan judi online.
“Jadi, sudah sekitar 5.000 rekening kami tutup, kami blokir. Upaya tentu tidak berhenti di situ, harus bisa di-tracing dana ini sebenarnya ke mana,” kata Mirza.
Kominfo Blokir Judi Online
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memutus akses terhadap 1.918.520 konten yang bermuatan judi online terhitung sejak 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024.
"Data terbaru penanganan konten judi online oleh Kominfo, pemutusan akses 1.918.520 konten bermuatan judi online sejak 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Lebih lanjut, Budi memaparkan pihaknya telah menutup 18.877 sisipan halaman judi online di situs pendidikan dan 22.714 sisipan halaman judi online di situs pemerintahan sejak tahun lalu hingga 22 Mei 2024.
Guna memudahkan pengawasan, Kemenkominfo telah mendeteksi 20.241 kata kunci (keyword) yang berkaitan dengan konten judi online di Google sejak 7 November 2023 hingga 22 Mei 2024 dan 2.702 kata kunci di platform jejaring sosial milik Meta sejak 15 Desember 2022 hingga 22 Mei 2024.
Budi menerangkan Kemenkominfo juga telah mengajukan penutupan 555 akun dompet elektronik (e-wallet) yang terkait dengan judi online kepada Bank Indonesia. Kemenkominfo juga sudah mengajukan pemblokiran 5.364 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Budi mengatakan saat ini Indonesia darurat judi online, bahkan akibat dari praktik ilegal itu telah memakan korban jiwa. Oleh karenanya, dia mendorong tindakan cepat dalam penanganan judi online di Indonesia yang perlu didukung oleh kolaborasi dengan berbagai pihak.
"Untuk itu kita harus gercep, gerak cepat, tentu upaya-upaya yang ada perlu kolaborasi lintas kementerian lembaga serta membutuhkan dukungan dari para tokoh dan seluruh komponen masyarakat," ujar Budi.
Pendidikan Finansial Tangkal Judi Online
Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menekankan pentingnya pendidikan finansial dalam menghindarkan masyarakat dari jerat judi online.
Menurut dia, penetrasi digital dan inklusi finansial yang tinggi tapi belum diimbangi dengan literasi digital yang memadai, hal tersebut dapat membuat masyarakat menjadi rentan terhadap godaan judi online.
"Jadi sangat penting sekali karena penetrasi digital sudah satu hal, inklusi finansial juga kita bicara mengenai inklusi yang sangat inklusif ya tapi belum diikuti oleh literasi digital yang memadai. Maka sangat penting sekali karena kalau dia terliterasi dia tidak akan mengikuti judi online," kata Fithra.
Fithra menjelaskan bahwa literasi finansial sangat penting karena jika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan, mereka tidak akan mudah tergoda oleh janji-janji uang instan dari judi online.
Namun di sisi lain, dia juga menegaskan bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat adalah kunci utama. Dia mengatakan bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19. Dengan iklan judi online yang masif, mereka melihat judi online sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang.
Untuk itu, Fithra menyarankan agar pemerintah fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sektor yang memberikan sumbangan besar pada perekonomian.
Dia mengatakan perlu adanya dorongan politik yang kuat untuk menjadikan UMKM sebagai prioritas utama dengan dukungan sumber daya manusia yang handal dan pendanaan yang memadai.
"Saya rasa ke depan untuk mengembangkan UMKM kalau dari sisi pemerintah frontiernya harus Kementerian Koperasi dan UKM. Ini harus menjadi prioritas. Sumber daya manusianya harus handal, dukungan pendanaannya juga harus menjadi prioritas juga. Jadi bagaimana menaikkan pemasukan masyarakat salah satunya adalah lewat jalur UMKM ini," kata Fithra.
Dengan mengembangkan UMKM, masyarakat dapat mengalihkan uang mereka dari judi online ke investasi yang lebih produktif. Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja yang layak.
"Karena kalau kita bicara angka pengangguran maka itu sudah rendah sekali 4,8 persen. Tapi masalahnya apakah itu pekerjaan yang layak? Nah itu harus diperhatikan," ucapnya. (*)