KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait defisit anggaran tahun 2025 yang diperkirakan mencapai 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp616,2 triliun. Lalu bagaimana cara pemerintah mengatasi defisit ini?
Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai pemerintah berencana untuk mengatasi defisit ini, dengan cara mengelola pembiayaan melalui utang dan penjualan surat berharga negara (SBN).
"Ya, saya kira kalau kita defisit rata-rata berarti kan secara umum hampir semua melalui utang-utang dan juga pembiayaan investasi. Tapi mayoritas pasti melalui utang, begitu ya sumber defisitnya. Tentu melalui penjualan surat perhargaan negara, SBN ya," jelas Tauhid kepada Kabar Bursa, Sabtu, 17 Agustus 2024.
Mayoritas pembiayaan defisit akan berasal dari utang, baik itu melalui penerbitan surat berharga negara maupun pinjaman proyek dari luar negeri, baik bilateral maupun multilateral.
Meskipun demikian, pemerintah akan menghadapi beban bunga utang yang relatif tinggi, berkisar antara 6-7 persen, yang akan menambah beban anggaran.
Untuk menekan defisit, Tauhid menyarankan dua langkah utama: pertama, peningkatan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak dan sumber lainnya; kedua, realokasi anggaran untuk efisiensi, terutama jika terjadi penurunan penerimaan negara secara tiba-tiba.
"Nah kayak sekarang kan ini kan penerimaan negara, harusnya ada efisiensi. Tapi malah ditambah defisitnya kan gitu ya. Kita berharap pemerintah konsisten tetap tahun depan dibawah sekitar 2,5 persen dari PDB," paparnya.
Menyikapi hal ini, pemerintahan Prabowo-Gibran akan fokus pada program prioritas dengan melakukan penyesuaian anggaran. Beberapa kementerian dan lembaga telah mengalami pengurangan belanja, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, sementara alokasi untuk sektor lain, termasuk program gizi gratis yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kesehatan serta Badan Gizi Nasional, akan diperkuat.
Tauhid Ahmad menegaskan bahwa meskipun ada pengurangan alokasi untuk beberapa sektor, prioritas utama program-program penting tetap terjaga.
"Pemerintah telah mulai merasionalisasi anggaran, dan meskipun ada pengurangan di beberapa area, alokasi untuk program-program prioritas tetap dipastikan," tukasnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah diharapkan dapat mengelola defisit anggaran dengan lebih baik dan tetap fokus pada prioritas pembangunan di tengah tantangan fiskal yang ada.
Target Ekonomi Makro 2025
Presiden Jokowi menetapkan sejumlah target ekonomi makro untuk tahun 2025 yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu target utama adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.
Berikut ini adalah asumsi makro ekonomi Indonesia untuk tahun 2025:
– Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen
– Inflasi: 2,5 persen
– Nilai tukar rupiah: Rp16.100 per USD
– Tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun: Sekitar 7,1 persen
– Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD82 per barel
– Target lifting minyak: 600 ribu barel per hari
– Produksi gas bumi: 1,005 juta barel setara minyak per hari
Selain itu, Jokowi juga menyoroti bahwa pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi pada angka 5,2 persen untuk tahun 2025, dengan pertumbuhan yang didorong oleh permintaan domestik sebagai akibat dari stagnasi ekonomi global.
“Daya beli masyarakat akan dijaga ketat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi,” jelas Jokowi.
Dalam RAPBN 2025, inflasi diusulkan sebesar 2,5 persen, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada di Rp16.100 per USD, dan suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan mencapai 7,1 persen.
“Pemerintah akan terus responsif terhadap dinamika moneter dunia,” kata Jokowi, seraya menambahkan bahwa asumsi harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada USD82 per barel, dengan target lifting minyak 600 ribu barel per hari, serta produksi gas bumi yang diproyeksikan mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi
Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia dengan percaya diri memprediksi ekonomi nasional akan tetap tumbuh di atas 5 persen secara tahunan (year on year/yoy) selama dua kuartal ke depan, dengan target ambisius 5,1 hingga 5,2 persen untuk keseluruhan tahun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyampaikan optimisme ini kepada media di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2024. “Outlook kita sekitar 5,1 persen sampai 5,2 persen jadi ini memang masih ada peluang,” ujarnya.
Namun, Febrio tidak menutup mata terhadap tantangan yang mengintai. Ketidakpastian global yang semakin mencekam, terutama dengan tensi geopolitik yang memanas, yang membuat banyak negara khawatir tidak ada penyelesaian dari perang yang sudah terjadi baik di Ukraina maupun Gaza.
“Banyak negara yang mengalami kesulitan. Namun kita yakin, bisa tumbuh di 5,1 sampai 5,2. Itu prestasi yang luar biasa,” tegas Febrio.
Dorongan terbesar bagi perekonomian nasional datang dari konsumsi rumah tangga, yang pada kuartal II-2024 berhasil tumbuh 4,93 persen. Selain itu, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. “Kalau kita bisa pertahankan dengan baik ini tentu akan menjadi modal untuk terus bertambah,” pungkasnya. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.