KABARBURSA.COM - Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengungkapkan bahwa pemerintah masih mempunyai utang kepada perusahaan tersebut sebesar Rp 10,4 Triliun.
Pernyataan tersebut diungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa 2 April 2024.
Rahmad menjelaskan bahwa total utang subsidi pupuk tersebut terakumulasi dari tahun 2020 hingga 2023. "Sejumlah tagihan sebesar Rp 16,3 triliun untuk tahun 2022 telah dibayarkan oleh pemerintah pada 28 Desember 2023," jelasnya.
"Namun, masih terdapat tagihan dari tahun 2020 yang telah diaudit oleh BPK senilai Rp 430,23 miliar, Adapun utang sejak tahun 2022 yang tersisa mencapai Rp 600 miliar. Sedangkan untuk tahun 2023, utang subsidi hasil audit BPK ini mencapai kurang bayar sebesar Rp 9,87 triliun." tambah Rahmad.
Dengan demikian, total kurang bayar subsidi pupuk dari pemerintah mencapai Rp 10,4 triliun. Belum semua pembayaran dilakukan karena beberapa item masih memerlukan verifikasi tambahan.
Rahmad menyebutkan bahwa alasan belum dilunaskannya sisa utang tersebut adalah karena masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sementara untuk kurang bayar sebesar Rp 430 miliar dari tahun 2020 yang sudah diaudit oleh BPK, kini menunggu tindak lanjut dari Kementerian Pertanian," bebernya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah mempercepat pembayaran utang sebesar Rp 16,3 triliun kepada Pupuk Indonesia.
Plt Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa percepatan pembayaran utang tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan telah melalui proses verifikasi serta audit dari BPKP.
Arief menegaskan bahwa utang tersebut akan segera dibayarkan dalam waktu dekat untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani tidak terhambat.
Sementara itu, Rahmad Pribadi, Direktur Utama Pupuk Indonesia, menyatakan bahwa utang yang akan dibayarkan tersebut merupakan hasil audit dari tahun 2020-2022 saja.
Selain itu, pemerintah juga masih memiliki utang kurang bayar sebesar Rp 15 Triliun khusus untuk pengadaan pupuk pada tahun 2023.
Dia menegaskan bahwa pembayaran akan segera dilakukan setelah melalui proses audit.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.