KABARBURSA.COM - Pemerintah menyatakan belum akan menunjuk Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah tidak ingin terburu-buru untuk menunjuk Kepala Otorita IKN baru.
Suharso ingin penetapan yang sudah ada berjalan dulu, mengingat tidak lama lagi IKN bakal menjadi tempat upacara perayaan 17 Agustus 2024.
"Ya menurut saya biar proses tahun 2024 ini jalan dulu lah, karena kita kan mengejar sampai pindahnya secara bertahap dan pelaksanaan 17 Agustus di IKN," ujarnya kepada media di Jakarta, 4 Juni 2024.
Lebih lanjut Suharso menyampaikan, penunjukan kepala dan wakil kepala Otorita IKN harus mengacu pada undang-undang (UU) yang ada.
Dia menjelaskan untuk mengimplementasikan UU IKN, dibutuhkan peraturan pelaksana, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.
"Kita ikuti proses yang dikatakan UU sementara tapi bagaimana pelaksanaannya, kita memerlukan instrumen peraturan berikutnya," terang Suharso.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin, 3 Juni 2024.
“Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono ,” kata Pratikno.
Untuk sementara kedua jabatan tinggi Ibu Kota Nusantara tersebut akan dipegang oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN yakni Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni. “Saya dan Pak Raja dipanggil untuk diberi tugas sebagai plt Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN,” kata Basuki.
Basuki menilai, tugasnya dan Raja Juli di pucuk Otorita IKN tidak jauh berbeda dengan tugas yang sebelumnya dilaksanakan Bambang dan Dhony. “Tugas Plt ini sama seperti tugas Kepala dan Wakil Kepala definitif sampai ditunjuknya lagi kepala dan Wakil Kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan,” ungkap Basuki.
Basuki menjelaskan, fokus tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN.
Dia dan Raja Juli diminta untuk mempercepat pelaksanaan program yang sesuai dengan urban design dengan konsep Negara Nusa Rimba.
Ada dua isu utama yang menjadi perhatian, yakni permasalahan tanah dan investasi. Hal ini pula yang membuat Raja Juli, yang berhubungan dengan urusan pertanahan, ditunjuk sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.
Menurut Basuki, pihaknya akan segera memutuskan status tanah di IKN, apakah akan dijual, disewakan, atau dijadikan kerjasama dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hal ini dilakukan agar investor tidak lagi ragu untuk segera masuk ke IKN.
“Kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual, disewa, atau KPBU? Kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya,” papar Basuki.
Lebih lanjut, Basuki menekankan bahwa dirinya dan Raja Juli juga akan memperjelas status tanah di IKN.
Hal ini penting dilakukan agar investasi yang dilakukan investor memiliki kejelasan status hukum yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat investor terhadap proyek-proyek pembangunan di IKN.
“Kami akan memastikan bahwa status tanah di IKN jelas dan transparan, sehingga para investor dapat melakukan investasi dengan tenang dan tanpa keraguan,” ujarnya.
Lanjut Basuki, dirinya bersama Raja Juli juga ditugaskan untuk mempersiapkan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Ibu Kota Negara (IKN).
Hal ini dilakukan karena Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi landasan hukum IKN sebagai ibu kota baru Indonesia akan segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.
“Selain itu, sesuai dengan Keppres IKN, kami juga bertugas mempersiapkan embrio dari Pemdasus IKN. Setelah Keppres tersebut ditandatangani oleh Bapak Presiden, maka embrio Pemdasus IKN akan segera terbentuk,” jelas Basuki.
Basuki juga menegaskan bahwa Otorita IKN tidak otomatis menjadi Pemdasus karena tugas utama Otorita adalah mempercepat pembangunan IKN.
“Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri, mungkin oleh satuan tugas atau taskforce yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” jelas menteri Basuki.
Dalam proses pembentukan Pemdasus IKN, berbagai aspek akan dipertimbangkan untuk memastikan bahwa pemerintahan baru ini dapat berjalan efektif dan efisien.
Langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mengkoordinasikan upaya antara Otorita IKN dan instansi terkait, sehingga tujuan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia dapat tercapai dengan baik. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.