Pemerintah Syaratkan Aplikasi SatuSehat Pelaku Perjalanan Luar Negeri

KABARBURSA - Pemerintah lewat Kementerian Perhubungan mewajibkan penggunaan aplikasi SatuSehat bagi pelaku perjalanan internasional sebagai langkah antisipasi menyusul penetapan penyakit Mpox, yang lebih dikenal sebagai cacar monyet, sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 14 Agustus 2024. Persyaratan ini diperkuat melalui Surat Menteri Kesehatan terkait penerapan SATUSEHAT Health Pass.

Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE 5 DJPU Tahun 2024 mengenai penggunaan SATUSEHAT Health Pass untuk pelaku perjalanan luar negeri. Surat edaran ini mulai berlaku efektif pada 27 Agustus 2024.

Penetapan SE 5 DJPU Tahun 2024 menjadi panduan bagi maskapai penerbangan dalam negeri maupun asing, memastikan setiap personel penerbangan dan penumpang yang menuju Indonesia mengisi formulir swadeklarasi elektronik SATUSEHAT Health Pass. Selain itu, surat ini juga menjadi acuan bagi pengelola bandara internasional dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan penularan penyakit Mpox di bandara.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran penyakit Mpox di Indonesia. Kristi meminta seluruh maskapai penerbangan dalam dan luar negeri yang melayani penerbangan menuju Indonesia untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kewajiban pengisian SATUSEHAT Health Pass di laman https://sshp.kemkes.go.id kepada seluruh personel penerbangan dan penumpang. Seperti dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Pengisian formulir swadeklarasi elektronik ini dilakukan di bandara keberangkatan. Maskapai juga diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan jika terjadi kendala dalam pengisian formulir di bandara kedatangan, serta dalam upaya pencegahan penularan penyakit Mpox di Indonesia.

Bagi pengelola bandara internasional, Kristi menekankan pentingnya koordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka pencegahan penularan penyakit Mpox dan penanganan penumpang yang diduga terjangkit penyakit tersebut di bandara kedatangan.

“Saya telah menginstruksikan Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Semua pihak diharapkan menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” tegas Kristi.

Ancaman Penyebaran Virus

Ancaman penyebaran virus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia mulai mengkhawatirkan berbagai sektor ekonomi. Dengan adanya lima suspek baru yang terdeteksi di sejumlah daerah, kekhawatiran akan dampak ekonomi dari penyakit ini semakin meningkat.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran monkeypox dapat memukul sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan interaksi antar manusia dan negara, seperti pariwisata.

Peneliti Madya Bidang Ekonomi pada BRIN, Esta Lestari, menyebut dampak monkeypox terhadap ekonomi dapat berjalan langsung dan tidak langsung. “Yang paling terdampak langsung adalah pariwisata dan perdagangan internasional,” kata Esta saat dihubungi Kabar Bursa, Rabu, 28 Agustus 2024.

Menurut Esta, daerah-daerah yang sangat bergantung pada pariwisata seperti Bali, Yogyakarta, dan destinasi wisata lainnya, kemungkinan besar akan mengalami penurunan ekonomi jika kewaspadaan terhadap monkeypox semakin diperketat. Ini karena interaksi antar manusia di daerah-daerah dengan mobilitas tinggi seperti kawasan wisata, menjadi faktor utama dalam penyebaran monkeypox.

“Daerah yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi regionalnya pada sektor ini, kemungkinan akan mengalami kontraksi yang berarti akibat pengetatan di jalur masuk wisatawan,” katanya.

Selain itu, sektor perdagangan internasional juga berpotensi terdampak karena adanya potensi penyebaran virus melalui barang dan tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan lintas negara. Tidak hanya sektor formal tersebut, dampak monkeypox juga dirasakan oleh sektor informal, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendukung sektor pariwisata.

Menurut Esta, sektor informal ini lebih sulit dikendalikan karena interaksi dan mobilitas manusia yang lebih fleksibel sehingga aturan pencegahan penyebaran virus lebih sulit diterapkan. “Penyebaran dari interaksi lokal justru lebih sulit dikontrol,” ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah melaporkan adanya lima suspek monkeypox baru yang tersebar di lima daerah berbeda, yakni Bandung (Jawa Barat), Jakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa kelima suspek tersebut masih menunggu hasil laboratorium.

“Ada lima suspek yang saat ini masih menunggu hasil laboratorium,” ujar Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Meski demikian, kelima suspek tersebut saat ini dirawat di rumah masing-masing karena gejala yang dialami tergolong ringan.

Penyebaran Monkeypox Di Indonesia

DPR juga turut angkat bicara mengenai penyebaran monkeypox di Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prastiyani Aher, mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan responsif untuk menghindari risiko yang lebih buruk. “Meningkatnya kasus monkeypox di dunia dan kawasan ASEAN harus diwaspadai secara serius oleh pemerintah Indonesia,” tegas Netty, kemarin.

Di Indonesia, kata Netty, terdapat 88 kasus kumulatif sejak ditemukan pada tahun 2022. Sementara itu sepanjang tahun 2024, sudah terdapat 14 kasus monkeypox di Indonesia. Politisi asal Jawa Barat ini pun mendorong pemerintah untuk mengikuti protokol WHO dalam menangani monkeypox. “Misalnya, kita terapkan skrining monkeypox di pintu-pintu masuk dari negara-negara terdampak, khususnya tetangga kita seperti Thailand dan Filipina yang sudah mengonfirmasi kasus baru,” jelasnya.

Netty juga meminta pemerintah agar kampanye maupun promosi penanganan monkeypox ini dilakukan secara masif di fasilitas-fasilitas publik. “Langkah ini perlu diambil agar masyarakat kita punya pengetahuan terkait Monkeypox, baik gejala, cara penanganan, mau pun pesebarannya di dunia, ASEAN dan Indonesia sendiri,” katanya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya sosialisasi dan promosi penanganan monkeypox secara masif di fasilitas-fasilitas publik. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang cukup terkait monkeypox, baik gejala, cara penanganan, maupun penyebarannya di dunia, ASEAN, dan Indonesia. “Langkah ini perlu diambil agar masyarakat kita punya pengetahuan terkait monkeypox,” ujarnya.(*)