KABARBURSA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tengah berupaya untuk memperluas lapangan kerja di bidang ekonomi kreatif dan nonformal.
Untuk mewujudkan ini, Pemprov Jateng akan menggelar pelatihan vokasi dan penguatan kompetensi pekerja transmigran.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Ahmad Aziz, langkah ini dapat membantu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di mana Jawa Tengah telah berhasil mencapai tingkat TPT yang lebih rendah daripada rata-rata nasional.
Aziz memaparkan, pada Agustus 2023, TPT di Jawa Tengah turun menjadi 5,13 persen, sedangkan secara nasional mencapai 5,32 persen.
"Pada Februari 2024, TPT Jateng bahkan menurun menjadi 4,39 persen, sementara secara nasional berada pada 4,82 persen," ujar Aziz, Senin, 10 Juni 2024.
Sementara itu, selama periode Februari 2023 hingga Februari 2024, jumlah tenaga kerja yang terserap di Jawa Tengah meningkat sebesar 0,45 juta menjadi 20,41 juta orang.
Di sisi lain, angka pengangguran turun sebanyak 0,17 juta orang menjadi 0,94 juta orang pada Februari 2024.
Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi Jawa Tengah adalah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap terjun ke industri dan dunia kewirausahaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja terampil, sekolah menengah kejuruan (SMK) telah berperan penting dalam memproduksi lulusan yang siap bekerja.
Sedangkan, untuk mendukung sektor wirausaha, Pemprov Jateng aktif terlibat dalam penyiapan keterampilan pekerja melalui berbagai pelatihan di Balai Latihan Kerja di seluruh Jawa Tengah.
Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas.
Salah satu strategi yang digunakan adalah memaksimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kesempatan kerja di sektor wirausaha dengan kualitas yang lebih baik. Contohnya, pelatihan barista telah membantu dalam menciptakan lapangan kerja baru.
Strategi lainnya adalah mengembangkan kemampuan wirausaha sesuai dengan potensi yang ada di wilayah, seperti mengembangkan produk-produk berbasis lokal yang dapat menyerap tenaga kerja di sekitar area produksi.
Pada 2023, terdapat 2.130 BLK yang dikelola oleh Pemprov Jateng dan pihak terkait lainnya. BLK ini telah berhasil menempatkan ribuan orang dalam dunia kerja setelah mengikuti pelatihan.
Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan lapangan kerja dan keterampilan tenaga kerja, masih terdapat tantangan seperti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus berlangsung.
Ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan Indonesia masih belum stabil, terutama di sektor industri formal.
Menurut pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi, sektor informal juga memberikan kontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja melalui berbagai inovasi seperti ojek online, bisnis online, dan sebagainya.
"Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan sektor formal dan informal perlu terus ditingkatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas," ujarnya.
WEC Sarana Pemberdayaan UMKM Perempuan di Jateng
Pemprov Jawa Tengah mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan melalui berbagai kegiatan kewirausahaan, seperti Ecosystem Catalyst (WEC).
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan bahwa potensi perempuan sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayahnya sangatlah besar.
"Lebih dari 60 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Ini menunjukkan keuletan, ketahanan, dan semangat luar biasa dari perempuan," katanya.
Pemprov Jawa Tengah terus berupaya memfasilitasi perkembangan pelaku UMKM dengan menggelar berbagai event, pameran, pelatihan, dan program lainnya, bekerja sama dengan Bank Indonesia, HM Sampoerna, dan pihak terkait lainnya.
Sumarno mengapresiasi kegiatan WEC, yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah bersama HM Sampoerna. Program ini memberikan pelatihan kepada perempuan wirausaha tentang pembuatan produk berkualitas, tata kelola keuangan bisnis, branding, dan perluasan jaringan pemasaran.
"Kegiatan ini tidak hanya membangun ekosistem alumni, tetapi juga memungkinkan para peserta terhubung dengan pengusaha sukses," tambahnya.
Program WEC bukan hanya sarana pemberdayaan UMKM dan startup, tetapi juga merupakan langkah dalam mengurangi angka pengangguran.
Sinta Arum, Perwakilan WEC, menjelaskan bahwa dari data Badan Pusat Statistik 2021, 64 persen UMKM dikelola oleh perempuan. Program WEC didesain khusus untuk pengembangan bisnis perempuan dan organisasi perempuan.
"Dengan adanya WEC, harapannya pelaku UMKM dapat meningkatkan skala bisnis dan memperluas jaringan," ujarnya.
Total 1.526 orang mendaftar program WEC. Setelah melalui tahapan seleksi, terpilih 20 perempuan wirausaha dari berbagai bidang. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatra Utara, Lampung, Papua, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Melalui program WEC, diharapkan terjalin kolaborasi antara pelaku usaha dengan berbagai stakeholder untuk mengembangkan usaha. (bay/*)