KABARBURSA.COM - Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk mendorong langkah-langkah menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan lingkungan yang sehat.
Dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah 2024 yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 25 April 2024, dijadikan momentum bagi Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, untuk menyoroti pentingnya komitmen dan inovasi dari semua pihak, terutama pemerintah kabupaten/kota, dalam menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan.
Adapun tema yang diangkat dalam peringatan Hari Otonomi Daerah 2024 adalah "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat".
"Kami berkomitmen untuk menyelaraskan tema ini dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk mewujudkan ekonomi hijau," ujar Sumarno dalam pidatonya, Kamis, 25 April 2024.
Sumarno juga memanfaatkan momen Hari Otonomi Daerah sebagai panggilan bagi pemerintah daerah untuk menggunakan kewenangan mereka dalam menyelesaikan masalah, dengan selalu mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap kebijakan yang dibuat.
"Momentum ini menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, termasuk dalam konteks ekonomi hijau," ujarnya.
Dia juga menekankan urgensi penanganan masalah lingkungan, terutama di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah yang terbebani berat, sebagai dampak dari kurangnya perhatian terhadap ekonomi hijau.
"Kondisi ini memerlukan kebijakan dan terobosan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melalui sambutannya yang disampaikan secara tertulis, menyoroti bahwa dalam konteks ekonomi hijau, kebijakan desentralisasi memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.
"Perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan yang memberikan manfaat besar," kata Tito.
Sosialisasi dan implementasi kebijakan ekonomi hijau di tingkat lokal menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, namun juga merupakan kesempatan untuk berinovasi dan menciptakan pola pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan komitmen dan kerja sama antar-pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat, perubahan menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dapat tercapai.