Penerimaan Pajak di Sulsel Capai Rp4,12 Triliun

KABARBURSA.COM - Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mencatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Januari hingga April 2024 sebesar Rp4,12 triliun, mengalami peningkatan sebesar 2,06 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,04 triliun.

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ini didukung oleh hampir semua jenis pajak.

Pajak Penghasilan (PPh), merupakan penyumbang terbesar dalam realisasi di Sulsel, tumbuh sebesar 12,5 persen, dengan realisasi mencapai Rp2,55 triliun.

Pertumbuhan positif dalam jenis pajak ini berasal dari kenaikan setoran PPh 21 yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan sektor-sektor pendukung penerimaan pajak serta pembayaran nonrutin.

Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L tumbuh paling tinggi mencapai 1.076 persen, dengan realisasi mencapai Rp22,38 miliar, yang berasal dari tunggakan PBB sektor perkebunan pada periode sebelumnya.

Pajak lainnya juga tumbuh sebesar 10,37 persen, dengan realisasi mencapai Rp51,16 miliar yang berasal dari bea meterai. Namun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mengalami kontraksi cukup dalam mencapai 13,15 persen, dengan realisasi sebesar Rp1,49 triliun.

Heri menjelaskan, PPN dan PPnBM mengalami penurunan disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang melambat di sektor konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa harga komoditas seperti nikel dan kelapa sawit.

Jika dilihat berdasarkan sektor penerimaannya, perdagangan masih menjadi kontributor terbesar pajak di Sulsel hingga April 2024 dengan realisasi mencapai Rp1,01 triliun.

Kemudian disusul oleh sektor administrasi pemerintahan sebesar Rp635 miliar, jasa keuangan dan asuransi Rp485 miliar, pertambangan Rp408 miliar, dan industri pengolahan Rp363 miliar.

11.810 Sarjana di Sulsel Belum Bekerja

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel), Aryanto, menyampaikan bahwa pada Februari 2024, komposisi angkatan kerja di wilayah ini terdiri dari 4.477.300 orang yang bekerja. Dengan demikian, terdapat 230.670 penduduk Sulsel yang tidak bekerja atau menganggur.

Dibandingkan dengan Februari 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 152.540 orang, dan jumlah pengangguran berkurang sebanyak 8.920 orang.

Data menunjukkan bahwa mayoritas pekerja di Sulsel merupakan lulusan SD, mencapai 34,04 persen.

Mereka umumnya bekerja di sektor informal, seperti menjadi buruh atau menjalankan usaha sendiri.

Sementara itu, lulusan Diploma I/II/III, S1, S2, dan S3 yang bekerja hanya mencapai 2,91 persen. Dari kelompok ini, pengangguran berkontribusi sekitar 5,12 persen atau 11.810 orang pada tahun 2024.

“Penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan pelatihan yang disiapkan dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Aryanto.

Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran lebih tinggi pada laki-laki, yaitu sebesar 5,10 persen, dibandingkan perempuan yang mencapai 4,58 persen.

“Tingkat pengangguran laki-laki dan perempuan menunjukkan tren penurunan dibandingkan Februari 2023, masing-masing turun sebesar 0,15 persen poin dan 0,69 persen poin,” tambahnya.

Pertumbuhan kredit 10 persen

Angka ini menunjukkan peningkatan dari bulan sebelumnya, yang tercatat sebesar 9,75 persen (yoy) pada Maret 2024. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan dalam kredit konsumsi dan investasi.

Kepala Kantor Wilayah BI Sulsel, Rizki Ernadi Winanda, mengungkapkan bahwa peningkatan kredit ini mencerminkan optimisme pelaku ekonomi di Sulawesi Selatan.

“Pertumbuhan kredit sebesar 10 persen ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dan permintaan akan pembiayaan baik untuk konsumsi maupun investasi,” ujar Rizki.

Selain pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan. Pada April 2024, DPK tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy), meningkat dari 7,1 persen (yoy) pada Maret 2024. Peningkatan DPK ini terutama disebabkan oleh peningkatan deposito dan giro.

“Peningkatan DPK sebesar 8,7 persen ini menunjukkan adanya peningkatan simpanan masyarakat di perbankan. Hal ini juga mencerminkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan kita,” kata Rizki.

Pengangguran di Bulukumba Terendah di Sulsel

BPS Bulukumba, Sulawesi Selatan, merilis data Indikator Makro Kabupaten Bulukumba tahun 2023.

Kabid Humas Diskominfo Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad mengatakan, ada lima indikator makro yang dirilis sebagai data terkini, yaitu tingkat kemiskinan, ketenagakerjaan, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Secara umum, kelima indikator tersebut menunjukkan capaian yang positif. Misalnya tingkat kemiskinan Bulukumba terus menurun dari 31,29 ribu pada tahun 2022, turun 30,65 ribu pada tahun 2023 atau mencapai 7,22 persen.

Jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan sejak 2021 hingga 2023. Artinya, baik secara jumlah maupun persentase, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin.

“Angka 7,22 persen ini juga menempatkan Bulukumba pada posisi ke-6 terendah di Sulawesi Selatan,” kata Andi Ayatullah dikutip dari Kabarmakassar.com, Senin, 27 Mei 2024.

Meski posisi ke-6 terendah, lanjutnya, Bulukumba menempati posisi pertama dengan kemiskinan terendah di Wilayah Selatan-selatan yang terdiri dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar.

“Artinya apa, meskipun semua kabupaten di Wilayah Selatan-selatan memiliki jumlah penduduk lebih kecil dibanding Bulukumba, namun persentase penduduk miskinnya lebih besar,” katanya.

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) juga meningkat, dari 3,81 persen tahun 2022 menjadi 4,11 persen tahun 2023. Konstribusi PDRB masih didominasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 37,59 persen, disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,59 persen.

Selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Meski ada kenaikan dari 1,26 persen tahun 2022 menjadi 1,31 persen tahun 2023, namun angka 1,31 per Agustus 2023 ini menjadi angka terendah di antara kabupaten kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Bulukumba disusul oleh Enrekang 1,53 persen dan Sinjai 1,69 persen.

Penduduk usia kerja Bulukumba sebanyak 350.680 orang yang terdiri dari Angkatan kerja 248.205 orang dan bukan Angkatan kerja 102.475 orang.

Dari 248.205 orang Angkatan kerja ini, terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 244.955 orang sepanjang periode Agustus 2022 sampai Agustus 2023.

Sementara itu, tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bulukumba juga terus naik. Tahun 2021 sebesar 72,02, tahun 2022 sebesar 72,75, dan tahun 2023 sebesar 73,64.

Angka IPM ini diambil dari indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir: 74,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah: 8,26 tahun, Harapan Lama Sekolah: 13,43 tahun, dan Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang disesuaikan: Rp11.392.000

Angka IPM 73,64 pada tahun 2023 ini masuk pada IPM Level Tinggi dan menempatkan Bulukumba pada posisi ke-9 teratas capaian IPM di antara 24 kabupaten kota di Sulsel.

Untuk data Inflasi per April 2024, Bulukumba berada pada posisi terendah sebesar 2,14 persen menyusul Kota Parepare 2,19 persen dan Kota  Makassar sebesar 2,33 persen.