Pengamat Kritik Subsidi Motor Listrik: Harusnya Beli Bus

KABARBURSA.COM - Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengkritik kebijakan pemerintah yang terlalu banyak menggelontorkan subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik di Indonesia.

Djoko menilai, Indonesia tidak butuh sepeda motor karena populasinya sudah banyak. Menurutnya, Indonesia darurat transportasi umum massal dan bukan motor listrik.

“Pemerintah menggelontorkan dana Rp12,3 triliun untuk beli kendaraan (motor) listrik. Itu kebijakan keliru. Itu seharusnya kebijakan untuk beli bus listrik. Indonesia itu krisis transportasi umum,” kata Djoko kepada Kabar Bursa, Senin, 10 Juni 2024.

Ia mengungkapkan, anggaran Rp12,3 triliun dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tak hanya untuk motor, tapi juga 138 bus senilai Rp48 miliar pada tahun 2023 dan 414 bus seharga Rp144 miliar tahun 2024.

“Sebaiknya 552 bus itu dapat diberikan ke BPTJ untuk dioperasikan 1.824 perumahan di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang belum terlayani angkutan umum dan mendapat subsidi, supaya target 60 persen warga beralih menggunakan angkutan umum tercapai,” ujarnya.

Djoko memprakirakan sekitar 95 persen kawasan perumahan di Bodetabek tak memiliki akses transportasi umum. “Sehingga idealnya, warga seharusnya bisa menemukan halte bus, terminal bus, atau stasiun kereta dengan berjalan kaki tidak lebih dari 500 meter,” katanya.

Ia mencatat, sekira 7,3 juta penduduk DKI Jakarta dilayani angkutan umum eksisting. Namun, baru 656 ribu penduduk Bodetabek yang dilayani angkutan umum eksisting. Jika mengacu pada cakupan layanan 500 meter dari titik simpul, potensi angkutan umum eksisting hanya melayani 7,97 juta atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek.

Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan pribadi di DKI Jakarta dan daerah penyangga terus naik. Menurutnya, ini adalah indikator yang menunjukkan masyarakat masih lebih memilih transportasi pribadi untuk kegiatan sehari-hari.

Kesalahan Subsidi Motor Listrik

Ia menyayangkan langkah pemerintah yang menggelontorkan banyak uang hanya untuk subsidi pembelian sepeda motor listrik yang menurutnya tidak laku di Indonesia. Pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7 juta per motor.

Menurutnya, kebijakan menggelontorkan dana untuk motor listrik adalah kebijakan keliru. “Mestinya belikan bus listrik saja untuk transportasi umum. Karena dengan transportasi umum, itu bisa dua yang didapat, udaranya lebih bersih dan kemacetan hilang,” ujarnya.

Ia menyebut, penyumbang kemacetan terbesar di Jakarta adalah sepeda motor. Kontribusi motor dalam kemacetan telah mencapai angka 84,5 persen.

“Di Jakarta sudah ada bus, Transjakarta yang meng-cover 88,2 persen ternyata yang pindah 10 persen. Karena orang sudah nyaman naik motor. Kalau motor listrik, orang melarat juga punya motor. Rumah di kolong jembatan juga punya, maka untuk apa lagi beli motor listrik,” jelasnya.

Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini menyarankan agar pemerintah memperbanyak populasi bus listrik untuk transportasi di Indonesia.

Dorong Masyarakat Gunakan Transportasi Umum

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Direktur Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Hubdat) Risyapudin Nursin mengajak masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum massal perkotaan.

Kemenhub dan Dirjen Hubdat memastikan pelayanan Transjakarta berjalan dengan baik. Keduanya menaiki Transjakarta melalui Halte Patra Kuningan dan turun di Halte Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024.

Menhub meminta Jakarta dapat menjadi contoh daerah lain dalam hal transportasi umum perkotaan. Agar warga tertarik menggunakan transportasi umum, Pemkot DKI Jakarta memberi subsidi transportasi umum, termasuk Transjakarta agar tarifnya terjangkau masyarakat.

“Jakarta memang kota yang menjadi contoh dan kota lain harus melakukan itu. Tadi saya berbincang dengan penumpang dan mereka enjoy naik Transjkarta dengan tarif Rp3.500. Kalau pagi sebelum pukul 07.00, tarifnya hanya Rp2.000. Oleh karenanya saya mengajak masyarakat, yuk naik angkutan umum massal,” kata Menhub dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 9 Juni 2024.

Pihaknya mendorong pemerintah daerah lain juga memberikan layanan transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga dapat menekan angka kemacetan.

Untuk mendorong penggunaan transportasi umum, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menghadirkan layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian "buy the service" yang dikenal dengan nama Teman Bus pada tahun ini. Melalui inisiatif ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat perkotaan serta mengurangi beban penggunaan kendaraan pribadi, yang dapat membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Subsidi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan alternatif transportasi yang terjangkau dan efisien bagi masyarakat. Dengan memberikan bantuan finansial kepada penyedia layanan angkutan umum, pemerintah berharap dapat menjaga tarif tetap terjangkau bagi pengguna, sehingga meningkatkan daya saing transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

Penggunaan dana sebesar Rp444,70 miliar untuk subsidi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan infrastruktur transportasi publik. Dana ini tidak hanya digunakan untuk menyubsidi operasional, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk perawatan armada, pelatihan pengemudi, dan peningkatan rute layanan demi memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi pengguna.

Diharapkan, melalui program Teman Bus dan subsidi yang diberikan, akan tercipta ekosistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta meningkatkan mobilitas masyarakat perkotaan secara keseluruhan.