KABARBURSA.COM – Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 hingga Oktober 2025 dinilai memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, termasuk daya beli masyarakat dan stabilitas pasar keuangan.
Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi rumah tangga dan menurunkan kepercayaan pasar terhadap kredibilitas pemerintah.
Achmad menjelaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi masyarakat akibat hilangnya pendapatan bagi ribuan calon ASN yang seharusnya mulai menerima gaji dan tunjangan pada 2024.
“Para peserta yang telah lulus seleksi CPNS dan mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya akan mengalami kehilangan sumber pendapatan utama. Situasi ini dapat menimbulkan kesulitan finansial, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga atau kewajiban finansial lainnya,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 9 Maret 2025.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa berkurangnya pendapatan dapat menurunkan daya beli individu yang terdampak, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penurunan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Dengan berkurangnya pendapatan, daya beli individu yang terdampak akan menurun. Hal ini dapat berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Achmad juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap daya beli dapat menimbulkan efek domino berupa deflasi. Ia menjelaskan bahwa penurunan konsumsi dapat memicu tekanan deflasi, di mana harga barang dan jasa menurun akibat melemahnya permintaan. Kondisi ini, menurutnya, dapat berdampak negatif pada perekonomian, seperti berkurangnya pendapatan produsen dan meningkatnya angka pengangguran.
“Penurunan konsumsi dapat menyebabkan tekanan deflasi, di mana harga barang dan jasa menurun akibat permintaan yang melemah. Deflasi dapat menimbulkan efek negatif pada perekonomian, seperti penurunan pendapatan produsen dan peningkatan pengangguran,” paparnya.
Dampak terhadap Pasar Saham dan Kredibilitas Pemerintah
Menurut Achmad, penundaan pengangkatan CPNS 2024 juga berdampak pada kepercayaan pasar terhadap pemerintah, yang berimbas pada stabilitas bursa saham.
“Penundaan ini memicu ketidakpastian di kalangan pelaku pasar, terutama sektor konsumsi dan properti yang banyak bergantung pada daya beli masyarakat. Jika konsumsi melambat, emiten yang bergerak di sektor ini bisa terdampak, yang pada akhirnya bisa menekan indeks saham,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai bahwa kebijakan ini berpotensi merusak kredibilitas pemerintah di mata investor. Menurutnya, keputusan menunda pengangkatan CPNS 2024 dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai penyelenggara rekrutmen ASN. Ia menekankan bahwa penundaan tanpa alasan yang jelas dan transparan bisa semakin melemahkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.
“Keputusan menunda pengangkatan CPNS 2024 dapat mempengaruhi kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggara rekrutmen ASN. Penundaan tanpa alasan yang jelas dan transparan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Achmad menambahkan bahwa masyarakat bisa melihat kebijakan ini sebagai bentuk ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola rekrutmen ASN.
“Masyarakat dapat menilai bahwa pemerintah tidak mampu mengelola proses rekrutmen dengan baik, yang dapat berdampak pada persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kritik dari berbagai pihak bisa semakin memperburuk citra pemerintah.
“Penundaan ini memicu kritik dan ketidakpuasan dari berbagai pihak, termasuk para calon ASN dan masyarakat luas. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga dapat memperburuk situasi,” tambahnya.
Rekomendasi: Transparansi dan Kebijakan Kompensasi
Achmad menilai bahwa pemerintah perlu segera memberikan klarifikasi dan solusi atas kebijakan ini untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.
“Pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai alasan di balik keputusan ini dan menyusun langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif bagi individu yang terdampak,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan kompensasi bagi calon ASN yang terdampak.
“Jika tidak ada solusi konkret, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat, yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang,” pungkasnya.
Penyelenggara Sekolah Kedinasan
Pemerintah resmi membuka jalur penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di delapan instansi penyelenggara sekolah kedinasan, dengan total alokasi sebanyak 3.445 formasi.
Sekolah kedinasan yang mendapatkan alokasi formasi meliputi Politeknik Keuangan Negara (STAN) sebanyak 722 formasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan 721 formasi, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) sebanyak 400 formasi, dan Politeknik Siber dan Sandi Negara dengan 105 formasi.
Selain itu, Politeknik Statistika STIS mendapatkan 355 formasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi masing-masing 400 formasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan dengan 622 formasi, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) sebanyak 120 formasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan pemerintah telah memulai seleksi penerimaan CPNS sekolah kedinasan tersebut secara serentak. Tahap awal berupa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan berlangsung mulai 18 Juli hingga 6 Agustus 2024.
“SKD akan dilaksanakan di berbagai titik lokasi ujian, termasuk Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, 14 Kantor Regional BKN, 21 UPT BKN, serta 4 lokasi mandiri instansi,” ujar Anas dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 19 Juli 2024.
Setelah tahap SKD, peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap Seleksi Lanjutan dengan Computer Assisted Test (CAT) BKN serta Seleksi Lanjutan Non-CAT BKN. Pengumuman kelulusan sekolah kedinasan direncanakan pada akhir September 2024.
Anas juga menambahkan bahwa seleksi sekolah kedinasan berjalan dengan aman berkat penggunaan teknologi double face recognition. Sistem ini digunakan pertama kali saat peserta melakukan daftar ulang di sekolah kedinasan terkait, dan yang kedua saat peserta akan mengerjakan soal. “Double check ini memastikan peserta adalah benar sesuai identitasnya dan tidak ada joki yang bisa masuk,” jelas Anas.
Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyampaikan bahwa jumlah peserta SKD sekolah kedinasan mencapai 113.177 orang. Jumlah ini diperoleh setelah dilakukan seleksi administrasi dan pendaftaran pada Mei dan Juni lalu.
Haryomo juga mengingatkan peserta untuk tetap semangat, optimis, dan totalitas dalam mengikuti rangkaian seleksi sekolah kedinasan. “Berikan usaha terbaik, perjuangan masih cukup panjang,” pesan Haryomo.(*)