KABARBURSA.COM - Perekonomian Indonesia di kuartal II-2024 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 3,73 persen secara kuartalan setelah sebelumnya mengalami kontraksi -0,83 persen pada kuartal I-2024, berdasarkan survei terbaru terhadap 36 ekonom pada Juni ini.
Namun, pada kuartal III-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan melambat menjadi 1,6 persen secara kuartalan, dan pada kuartal IV tahun ini diproyeksikan hanya akan tumbuh 0,44 persen. Sehingga, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk tahun 2024 diprediksi hanya mencapai 5 persen, mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen.
Untuk tahun 2025 dan 2026, ekonomi Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 5,10 persen. Survei ini dilakukan dari tanggal 20 hingga 26 Juni terhadap 36 ekonom.
Menurut survei, kemungkinan terjadinya resesi ekonomi di Indonesia dalam 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 0 persen, menurut 11 ekonom yang diwawancarai.
Tingkat inflasi di Indonesia tahun ini diperkirakan akan bergerak di kisaran 2,91 persen, lebih kecil dibanding survei sebelumnya yang memprediksi inflasi sebesar 2,94 persen year-on-year.
Para ekonom juga memperkirakan, BI rate masih akan bertahan di level saat ini yaitu 6,25 persen sampai akhir tahun kendati rupiah masih dibayangi tekanan pelemahan akibat kebangkitan nilai dolar Amerika di pasar global.
"Kami amati bahwa arah kebijakan fiskal, juga siapa yang menduduki posisi sebagai menteri di sektor keuangan pada kabinet pemerintahan baru nanti, akan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi sentimen pasar," kata Fikri Permana, Ekonom di KB Valbury Sekuritas.
Adapun para analis asing masih menyoroti pelemahan rupiah dan perlambatan ekonomi di separuh kedua tahun ini sehingga menaikkan risiko aset-aset investasi di pasar domestik.
"Kami masih berhati-hati pada rupiah pada semester dua tahun ini, mengingat antisipasi kami terhadap PDB Indonesia yang melambat pada 1H-2024, risiko transisi politik yang sedang berlangsung, ketidakpastian pasar yang masih berlanjut tentang prospek fiskal di bawah presiden baru. BI rate kemungkinan besar tidak akan turun tahun ini melihat BI jelas-jelas memprioritaskan stabilitas rupiah ditambah pandangan bahwa The Fed bisa mempertahankan bunga tinggi lebih lama," imbuh Lloyd Chan, Strategist dari MUFG Bank.
Presiden Cermati Perekonomian
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pembantu presiden, baik menteri maupun kepala lembaga negara, untuk mencermati kondisi ekonomi global dan nasional, di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.
Menurut Jokowi, stabilitas politik, stabilitas mata uang, dan peningkatan produktivitas itu merupakan tiga hal yang penting yang perlu diperhatikan.
"Saya ingin mengingatkan semua kementerian/lembaga agar betul-betul mencermati kondisi-kondisi global, kondisi ekonomi nasional," ujar Jokowi.
Kepala Negara menjelaskan dunia sedang berada dalam ketidakpastian yang tinggi, di tengah ekonomi global yang semakin sulit dan tak menentu. Selain itu, eskalasi geopolitik juga meningkat, terutama di Timur Tengah.
Tak hanya itu, inflasi dunia juga meningkat, sementara depresiasi nilai tukar terus menekan ekonomi semua negara. Kendati demikian, Jokowi mengaku bersyukur dengan peringkat daya saing Indonesia yang diterbitkan IMD World Competitiveness Ranking naik ke rangking 27 pada tahun ini, dibanding semula 34 tahun lalu.
"Saya senang ini mengalahkan Inggris yang berada di rangking 28, Malaysia di rangking 34, Jepang rangking 38, Filipina di rangking 52, dan Turki 53. Dari sini kita tahun di mana posisi kita berada," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, tidak mudah memperbaiki peringkat daya saing dalam kondisi dunia yang tidak menentu seperti saat ini.
Jokowi menggambarkan penurunan peringkat daya saing sejumlah negara disebabkan terutama oleh pelemahan mata uang, penurunan produktivitas, dan masalah stabilitas politik. Maka itu, dia mengimbau para menteri kabinet untuk memperhatikan tiga topik tersebut demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Akselerasi Ekonomi 2025
Pemerintah sebelumnya menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2024. Dokumen ini disusun pada masa transisi pemerintahan dan mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Namun, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dalam sepuluh tahun terakhir, eskalasi tensi geopolitik, perang dagang, pandemi Covid-19, dan perubahan iklim mengancam ekonomi dan kemanusiaan.
Meski demikian, pemerintah mengklaim berhasil menjaga kinerja perekonomian melalui instrumen fiskal dan strategi kebijakan. Ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen sebelum pandemi, dan pulih dari kontraksi -2,1 persen pada 2020 menjadi 3,7 persen pada 2021.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, selalu di atas 5 persen dalam dua tahun terakhir,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga disebut menurun, sementara inflasi berhasil dikendalikan di level moderat.
Pemerintah optimis penguatan ekonomi nasional akan berlanjut di tahun 2025. KEM PPKF 2025 dirumuskan untuk adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan, dengan tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan.
Sri Mulyani mengungkapkan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di 5,1 persen – 5,5 persen pada 2025. Hal ini ditopang oleh inflasi yang terkendali, penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi. (*)