KABARBURSA.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membelanjakan uang sekitar Rp1.906,4 triliun sebagai belanja prioritas tahun pertama pemerintahan. Rencana anggaran ini tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengajukan draft KEM-PPKF 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 20 Mei 2024. Dokumen tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam rapat paripurna di DPR RI, selain menjelaskan asumsi makro untuk tahun 2025, Bendahara Negara juga menyampaikan kisaran anggaran belanja prioritas tahun 2025, yang mencapai Rp1.906,4 triliun.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mematok anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) atau populer disebut bansos untuk tahun pertama Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun.
Menkeu mengatakan bahwa dana tersebut akan difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan daerah, melalui beberapa program unggulan.
“Melalui berbagai program unggulan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” ungkap Sri Mulyani.
Sementara itu, pemerintah melalui Menkeu mematok anggaran belanja pendidikan untuk tahun 2025 sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun. Besaran itu tercatat naik Rp76,7 triliun atau sebesar 11,53 persen jika dibandingkan APBN 2024.
Bendahara Negara menjelaskan, bahwa anggaran pendidikan 2025 akan difokuskan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, termasuk peningkatan gizi anak sekolah.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pada tahun depan pemerintah akan fokus dalam penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, hingga penguatan vokasional.
“Berbagai program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan dapat menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha atau link and match,” tutur Bendahara Negara.
Sri Mulyani mematok anggaran sektor infrastruktur untuk 2025 sebesar Rp404,2 triliun hingga Rp433,9 triliun. Adapun pada tahun ini, anggaran infrastruktur telah ditetapkan sebesar Rp423,4 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tahun depan perlu terus dilanjutkan, termasuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Ia menyebut, dengan terciptanya infrastruktur yang memadai maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi masyarakat, meningkatkan daya saing, meningkatkan efisiensi sistem logistik, hingga mendorong mobilitas dan produktivitas di berbagai daerah.
“Pembangunan infrastruktur perlu dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital,” katanya.
Sri Mulyani Indrawati mematok belanja prioritas di sektor kesehatan sebesar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun untuk tahun 2025, termasuk untuk penguatan bantuan gizi balita dan ibu hamil.
Angka ini tercatat meningkat sekitar Rp30,3 triliun atau 16 persen dibanding anggaran kesehatan dalam APBN 2024 yang sebesar Rp187,5 triliun.
Ia menjelaskan besaran itu akan dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem dan fasilitas kesehatan RI dengan beberapa upaya, seperti mempercepat penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, hingga peningkatan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil
"Untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas dilakukan dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan financial protection bagi masyarakat," ucap Sri Mulyani.
Ekonomi 5,5 Persen Prabowo
Chief Economist Bank DBS Taimur Baig mengatakan untuk mengkerek pertumbuhan ke level 6-8 persen, diperlukan perencanaan dan realisasi investasi yang belum pernah terjadi pada sejarah Indonesia.
Ia menjelaskan, investasi yang dimaksud bukan hanya untuk 2-5 tahun kedepan tetapi untuk 10-15 tahun mendatang yakni dalam pembangunan infrastruktur transportasi, infrastruktur manufaktur, infrastruktur listrik, dan juga investasi di bidang pendidikan.
Selain itu, apabila perekonomian negara tumbuh terlalu cepat, ia menilai bahwa terdapat potensi terjadi peningkatan yang sangat besar dalam impor dan defisit neraca transaksi berjalan.
“Hal ini dapat menyebabkan kenaikan inflasi yang sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan overheating di pasar aset, gelembung ekuitas properti, dan sebagainya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah stabilitas keuangan,” ucap Taimur.
Untuk diketahui, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5,1-5,5 persen. Hal ini tercantum dalam Rancangan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (REM-PPKF) RAPBN 2025 yang diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.