KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk menyelesaikan masalah lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membayar ganti rugi kepada sekitar 91 kepala keluarga yang terdampak pembangunan IKN.
"Kami sudah menyiapkan dana sekitar Rp90 miliar untuk ganti rugi," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024.
Lahan yang bermasalah tersebut beririsan dengan proyek Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Segmen Rencana Outer Ring Road IKN-Simpang 3 ITCI, serta terkait dengan proyek penanganan banjir Sepaku.
Basuki menjelaskan bahwa awalnya pembebasan lahan ini adalah kewenangan OIKN, namun dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN, Kementerian PUPR kini mengusulkan untuk menangani proses pembebasan lahan tersebut.
"Kami sudah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan [Sri Mulyani] agar Kementerian PUPR dapat menyelesaikan pembebasan lahan ini. Seharusnya kewenangan OIKN, namun anggarannya terbatas sehingga perlu bantuan," tambah Basuki.
Basuki juga menjelaskan bahwa penyelesaian lahan bermasalah ini akan ditangani oleh tim terpadu, yang sesuai dengan Perpres 75/2024 terdiri dari OIKN, Kemenko Marves, KLHK, Kementerian ATR/BPN, lembaga pemerintahan di bidang penelitian, kepolisian daerah, dan Kejaksaan Tinggi.
Namun, Basuki belum dapat memastikan kapan proses penyelesaian lahan bermasalah tersebut akan selesai. "Targetnya secepat mungkin, ini [penyelesaiannya] melalui musyawarah," pungkas Basuki.
Lahan Hambat Investor Asing
Basuki menjelaskan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang mempercepat skema penguasaan lahan di IKN oleh Badan Usaha. Kejelasan status lahan menjadi faktor fundamental bagi badan usaha sebelum menanamkan modalnya ke proyek ibu kota baru.
Selain itu, transaksi pertanahan yang sebelumnya dibekukan oleh Kementerian ATR/BPN akan dibuka kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin membeli lahan di IKN. Pemerintah juga sedang mendiskusikan harga lahan tersebut.
"Kalau untuk pribadi misalnya bapak mau beli, ibu mau beli nanti, akan ada di dalam UU atau PP-nya, sudah ada untuk kepemilikan," ujar Menteri Basuki saat ditemui di kantornya, Jumat, 7 Juni 2024
Basuki, mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama bagi investor untuk masuk ke IKN adalah masalah Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Menurutnya, status HGB di atas HPL ini tidak menarik bagi investor karena tidak bisa diagunkan ke bank.
Meskipun regulasi UU IKN mengatur bahwa investor dapat menerima HGB di atas HPL selama 160 tahun, Basuki menilai hal ini tetap kurang menarik.
"Karena status tanahnya HGB di atas HPL, nah ini yang tidak menarik (bagi investor)," katanya.
Ke depan, Basuki berencana untuk mengubah mekanisme kepemilikan lahan di IKN. Investor nantinya akan diberikan HGB murni, seperti yang berlaku di kota-kota besar, yang dianggap lebih mudah diagunkan ke lembaga keuangan.
"Untuk investor (akan diberikan) HGB murni, tapi bukan di atas HPL, kalau di atas HPL dia pasti nilainya jika di bank-kan akan jauh lebih kecil atau mungkin tidak bankable, itu yang tidak menarik," kata Basuki.
Groundbreaking Investasi IKN
Sebelumnya, Basuki mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan groundbreaking untuk investasi di IKN dalam waktu dekat.
Basuki menambahkan bahwa rencana tersebut kemungkinan akan terjadi dalam bulan ini, meskipun jadwal pastinya masih menunggu konfirmasi dari Istana. “Nanti saat Pak Presiden ke sana (akan ada groundbreaking). Ini masih rencana, ya,” ujar Basuki.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa akan ada empat hingga lima perusahaan yang ikut serta dalam groundbreaking ini. Beberapa perusahaan yang disebutkan termasuk PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Intiland Development Tbk (DILD), serta Royal Golden Eagle milik Sukanto Tanoto.
“Ada empat sampai lima perusahaan yang sudah confirm, Insya Allah empat di antaranya. Salah satunya adalah BCA, kemudian Hotel Swisbell, RGE, dan Intiland,” jelas Agung.
Kelima perusahaan tersebut sudah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Otorita IKN. PKS yang diteken merupakan komitmen akhir sebelum realisasi investasi dilakukan.
Namun, saat ditanya mengenai nilai investasi yang akan disuntikkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, Agung belum bisa memberikan angka pasti. “Biasanya angka pasti akan diumumkan ketika dokumen sudah final dan mendekati hari-H,” ujar dia.
Basuki menyebutkan, perusahaan yang akan melakukan groundbreaking tahap tujuh sengaja dibatasi. Pasalnya, Badan OIKN tengah mengurangi kegiatan konstruksi dalam rangka persiapan penyelenggaraan upacara HUT RI ke-79 di IKN 17 Agustus mendatang. Terhitung 10 Agustus nanti, hampir seluruh pekerjaan konstruksi dihentikan.
Sebelumnya, Badan OIKN melaporkan nilai investasi yang masuk ke IKN sejauh ini mencapai Rp51,35 triliun yang digunakan untuk membangun berbagai macam fasilitas kota. Total nilai investasi tersebut merupakan akumulasi dari acara groundbreaking tahap satu sampai enam. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.