KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah membuka peluang kerja sama dalam bidang industri dan infrastruktur dengan Tajikistan.
"Di bidang industri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian terbuka untuk meningkatkan interaksi bisnis dan kerja sama antara kedua negara, terutama dalam pengembangan bidang pertambangan dan mineral," ujar Basuki dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.
Selama kunjungan kerja ke Republik Tajikistan untuk menghadiri The 3rd Dushanbe Water Action Decade Conference, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Duta Besar RI untuk Republik Tajikistan dan Kazakhstan, Fadjroel Rachman, mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Industri dan Teknologi Baru Republik Tajikistan Sherali Kabir.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Basuki mengapresiasi penyelenggaraan The 3rd Dushanbe Water Action Decade Conference oleh Pemerintah Tajikistan. Dia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Indonesia, terutama dalam merayakan 30 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara.
"Selamat atas penyelenggaraan The 3rd Dushanbe Water Action Decade Conference. Pertemuan ini adalah momentum yang baik bagi Indonesia dan Tajikistan untuk memperkuat kerja sama dan mencapai kemajuan yang signifikan, terutama setelah kehadiran Perdana Menteri dan delegasi Tajikistan yang memberikan dampak cukup besar pada World Water Forum ke-10 di Bali, Indonesia," ujar Basuki.
Pada World Water Forum ke-10 di Bali, Perdana Menteri Tajikistan, Rasulzoda, bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyatukan komitmen dalam meningkatkan kerja sama antara kedua negara, termasuk interaksi bisnis dan penguatan kerja sama pada bidang-bidang potensial seperti industri dan infrastruktur.
Pemerintah Indonesia juga memberikan apresiasi atas pengalaman Tajikistan dalam pengembangan dan rehabilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Tajikistan memiliki PLTA Nurek dengan kapasitas terpasang lebih dari 3.000 megawatt, yang menyumbang sekitar 50 persen dari total kebutuhan energi tahunan di negara tersebut.
"Indonesia berkomitmen mencapai net zero carbon dengan menerapkan transisi sumber energi terbarukan, salah satunya melalui pembangunan bendungan PLTA. Hingga tahun 2024, Indonesia telah membangun sekitar 240 bendungan besar, dengan sebagian besar terletak di wilayah Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara," kata Basuki.
Dia juga mengapresiasi Tajikistan yang telah memiliki peta jalan mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, dan telah menerapkan energi hijau dengan memanfaatkan tenaga air. Basuki menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Indonesia juga akan menerapkan energi hijau, termasuk penggunaan tenaga air.
Kerja Sama Pengelolaan Air
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum Ke-10 di Bali, Senin. Kedua pemimpin tersebut membahas kerja sama dalam pengelolaan sumber daya air, dengan menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan global terkait air.
Presiden Widodo menyampaikan terima kasih atas dukungan Tajikistan terhadap dokumen hasil forum yang akan diadopsi. Dia menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dalam menjamin keberlanjutan kualitas air bersih demi kesejahteraan bersama. Presiden Jokowi juga mengharapkan kontribusi Tajikistan sebagai salah satu pemimpin dalam kebijakan air global untuk mencari solusi bersama.
Dari pihak Tajikistan, PM Rasulzoda mengapresiasi undangan tersebut dan menegaskan kembali pentingnya hubungan antara kedua negara. Dia juga mengakui peran konstruktif Indonesia dalam urusan regional dan internasional serta mengundang delegasi Indonesia untuk menghadiri konferensi internasional tentang Dekade Aksi Internasional "Air untuk Pembangunan Berkelanjutan" yang akan diselenggarakan di Dushanbe, Tajikistan.
PM Rasulzoda juga menyoroti bahwa tahun 2024 akan menandai perayaan 30 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara, dan menyatakan bahwa hal itu merupakan kesempatan untuk memperdalam dan memperluas kerja sama.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Net zero carbon, yang didefinisikan sebagai mencapai keseimbangan antara emisi karbon yang dihasilkan dan yang diserap dari atmosfer, telah menjadi fokus utama bagi banyak negara di seluruh dunia. Sebagai negara yang memiliki potensi alam yang besar dan juga sebagai salah satu kontributor emisi karbon terbesar di dunia, langkah Indonesia menuju net zero carbon memiliki dampak yang signifikan bagi upaya global dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
Presiden Indonesia, bersama dengan para pemangku kepentingan terkait, telah memulai proses penyusunan rencana menuju net zero carbon. Langkah-langkah konkret termasuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, penanaman kembali hutan dan lahan, serta pengurangan emisi dari sektor-sektor industri.
Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga menggandeng sejumlah mitra internasional dan lembaga internasional dalam rangka mempercepat pencapaian target tersebut. Kolaborasi dengan negara-negara maju dan organisasi lingkungan global diharapkan dapat memberikan sumber daya dan dukungan teknis yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan strategi yang efektif.
Langkah menuju net zero carbon bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi juga tentang menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengalihkan investasi ke sektor-sektor yang ramah lingkungan dan inovatif, Indonesia berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keanekaragaman hayati yang unik.
Meskipun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi, seperti pembiayaan dan perubahan kebijakan, langkah-langkah awal menuju net zero carbon telah menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi krisis iklim global. Dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan dari masyarakat serta komunitas internasional, Indonesia yakin dapat mencapai tujuannya untuk menjadi negara net zero carbon dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya global dalam melawan perubahan iklim.(*)