KABARBURSA.COM - Raksasa energi bersih Uni Emirat Arab (UEA), Abu Dhabi Future Energy PJSC atau Masdar, akan melakukan studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk pengembangan proyek pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 200 MW di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mengembangkan energi terbarukan sebesar 2 GW.
Pengumuman ini ditandai dengan pemberian Surat Perintah Kerja (Letter to Proceed/LtP) untuk studi kelayakan di IKN oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, kepada Direktur Pengembangan & Investasi Masdar, Abdulla Zayed.
Seremoni penyerahan LtP ini disaksikan oleh Menteri Energi Uni Emirat Arab, HE Suhail Mohamed Al Mazrouei, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, HE Luhut Pandjaitan, serta Duta Besar Uni Emirat Arab, H.E. Abdulla Salem AlDhaheri.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen menjadikan IKN sebagai kota yang mengutamakan aspek keberlanjutan. Pihaknya menyambut baik rencana Masdar untuk melakukan studi investasi pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 200 MW di ibu kota.
“Kami juga mengapresiasi komitmen lebih lanjut Masdar sebesar 2 GW untuk mendukung rencana energi terbarukan di Nusantara. Dengan memprioritaskan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, Nusantara akan menjadi model kota ramah lingkungan yang memanfaatkan energi bersih,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Mei 2024.
Sementara itu, Chief Executive Officer Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, menyatakan bahwa UEA berkomitmen kuat untuk memajukan sektor energi Indonesia dengan berfokus pada energi terbarukan. Sejalan dengan Konsensus UEA yang dicapai pada COP28, Masdar berdedikasi menjalin kemitraan yang memberikan solusi transformatif untuk akses energi bersih.
“Upaya bersama kami akan mendorong investasi di bidang hidrogen hijau, tenaga surya, dan angin untuk memposisikan Indonesia sebagai pemimpin kawasan dalam transisi energi global,” katanya.
Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menambahkan bahwa agenda ini merupakan bukti nyata besarnya minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara yang telah memasuki tahap pengembangan proyek.
“Surat Perintah Kerja ini merupakan kemajuan dalam salah satu tahapan investasi yang selanjutnya akan dimulai studi kelayakan oleh Masdar. Perkembangan ini didukung oleh kemitraan strategis Otorita IKN dengan Indonesia Investment Authority (INA), serta advisori dari Tony Blair Institute for Global Change,” ujar Agung.
Sebagai informasi tambahan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyinggung investasi Masdar di IKN pada April 2024. Hal ini disampaikan dalam kunjungan Mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007, Tony Blair, di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 19 April 2024.
Dalam pembahasan transisi energi, Airlangga menjelaskan beberapa komitmen kerja sama pendanaan yang telah dilakukan bersama negara-negara mitra, salah satunya rencana investasi Masdar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di IKN dengan kapasitas 1,2 GW. Selain itu, ada juga kerja sama dengan Asia Zero Emission Community (AZEC) dan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII).
Prabowo Alokasikan Dana Rp16 Triliun per Tahun untuk IKN
Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) merespons rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mengalokasikan dana sebesar USD30 miliar selama 30 tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melanjutkan pembangunan IKN.
Dalam perhitungan rata-rata per tahun, dana tersebut mencapai USD1 miliar atau sekitar Rp16 triliun (dengan kurs Rp16.000).
Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, menyatakan bahwa pembangunan IKN memerlukan dukungan pemerintah yang lebih besar pada tahap awal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut terkait detailnya.
“Meskipun secara rata-rata USD1 miliar per tahun, namun pembangunan IKN hingga 2045 membutuhkan dukungan yang lebih intensif pada tahap awal. Jadi, angka ini kami tangkap sebagai arahan umum, namun detailnya akan kami jabarkan bersama-sama,” ujar Agung kepada wartawan di Grand Hyatt Bali, pada Minggu, 19 Mei 2024.
Dalam dua tahun terakhir (2023-2024), total APBN yang dialokasikan untuk IKN mencapai Rp80 triliun. Ini berarti dana sekitar Rp40 triliun per tahun.
Agung menyimpulkan bahwa jika USD30 miliar digunakan untuk pembangunan dasar IKN selama 10 tahun, maka jumlahnya akan hampir sama dengan progres yang sudah tercapai saat ini.
“Jika USD30 miliar dialokasikan selama 30 tahun, artinya setiap tahunnya Rp16 triliun. Namun, jika fokus pada pembangunan inti selama 10 tahun, maka progres yang seharusnya dalam 30 tahun dapat tercapai dalam 10 tahun,” ungkapnya.
“Ini sesuai dengan progres yang telah kita capai dalam 2 tahun terakhir, yaitu Rp40 triliun. Jadi, rencana yang diungkapkan oleh Pak Prabowo sesuai dengan kondisi yang telah terjadi,” tambahnya.
Sebelumnya, Prabowo mengumumkan rencana ini dalam Qatar Economic Forum 2024. Dia optimis bahwa komitmen investasi swasta dapat memperkuat kelanjutan pembangunan IKN.
“Ya, benar, diperlukan USD35 miliar untuk pembangunan IKN dalam 25-30 tahun. Namun, alokasi USD30 miliar selama 30 tahun, artinya USD1 miliar per tahun (Rp16 triliun dengan kurs Rp16.000), dapat ditanggung oleh APBN Indonesia. Kami memiliki keyakinan yang kuat dalam hal ini,” ujar Prabowo pada Rabu, 16 Mei 2024.
Mendag Tawari Korsel Kembangkan Mobil Listrik di IKN
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengajak Korea Selatan (Korsel) untuk berinvestasi di beberapa sektor seperti pengembangan kendaraan listrik dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Zulkifli Hasan, kesepakatan di kedua sektor tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Terutama untuk kendaraan listrik, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan baterai kendaraan.
“Kedua menteri sepakat untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi, khususnya dalam ekosistem mobil listrik di kawasan agar Indonesia dapat menjadi hub di Asia Tenggara,” kata Zulhas setelah bertemu dengan Menteri Perdagangan Korsel, Inkyo Cheong, di sela-sela pertemuan APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) di Peru, Sabtu, 18 Mei 2024.
Mengenai tawaran berinvestasi di IKN, dia menyatakan bahwa pemerintah sedang membangun kawasan calon ibu kota baru dengan konsep smart city dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia yang nantinya akan banyak digunakan di IKN.
“Indonesia mengundang Korea untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara,” jelasnya.
Di luar itu, Zulkifli menyebut bahwa selama berada di forum APEC, pihaknya terus berupaya menarik investasi dan memperkuat kerja sama dengan negara lain. Hal ini tidak hanya berlaku pada sektor kendaraan listrik dan IKN, tetapi juga memperkuat kerja sama di bidang pengadaan daging sapi hidup bersama Selandia Baru.
Sebagai informasi, APEC adalah forum kerja sama regional yang melibatkan 21 ekonomi di lingkaran Samudra Pasifik. Kegiatan utama APEC meliputi kerja sama perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik.
Anggota ekonomi APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chili, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.
Secara umum, diskusi APEC membahas upaya fasilitasi perdagangan guna mewujudkan perdagangan yang liberal, inklusif, dan berkelanjutan. Kerja sama APEC menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat (non-binding), namun seringkali bersifat politis.