KABARBURSA.COM - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju melayangkan protes keras kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akibat pemangkasan anggaran operasional untuk 2025.
Protes dilontarkan saat pembahasan anggaran 2025 dengan DPR RI yang berlangsung sejak pekan lalu. Berikut daftar kementerian yang mendesak tambahan anggaran dalam APBN 2025:
Kemenko Marves Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kecewa karena hanya mendapat alokasi Rp274 miliar. Luhut meminta tambahan Rp213,3 miliar kepada Banggar DPR RI. Jika disetujui, pagu anggaran Kemenko Marves naik menjadi Rp487,4 miliar.
Kementerian Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, memohon DPR RI memanggil Sri Mulyani dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa untuk menjelaskan pemotongan anggaran BKPM yang menjadi Rp681,8 miliar, turun hampir 50 persen dari tahun 2024.
Kementerian Perdagangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluh karena pagu anggaran 2025 turun 50 persen dari beberapa tahun lalu. Zulkifli mengusulkan tambahan Rp2,4 triliun untuk mencapai Rp1,6 triliun.
Kementerian PPN/Bappenas Suharso Monoarfa meminta tambahan anggaran sebesar Rp804,47 miliar, dari Rp1,97 triliun menjadi Rp2,77 triliun.
Kementerian BUMN Menteri BUMN Erick Thohir meminta tambahan Rp66 miliar, menjadikan pagu indikatif Rp344 miliar, naik dari Rp277 miliar.
Kementerian PUPR Kementerian PUPR mendapatkan pagu indikatif 2025 sebesar Rp75,63 triliun, turun 50,5 persen dari 2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut kebutuhan anggaran seharusnya Rp212,58 triliun.
Kementerian Perhubungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta tambahan anggaran Rp15,78 triliun karena pagu indikatif 2025 hanya Rp24,76 triliun, turun 35,85 persen dari 2024.
Kementerian ESDM DPR RI dan Kementerian ESDM sepakat pagu indikatif 2025 sebesar Rp9,38 triliun, lebih rendah dari anggaran 2024.
Kementerian Sosial Mensos Tri Rismaharini mengusulkan tambahan anggaran Rp9 triliun, dari pagu indikatif Rp77,18 triliun.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengajukan tambahan anggaran Rp25,01 triliun, menjadikan pagu indikatif 2025 sebesar Rp108,2 triliun.
Kementerian ATR/BPN Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono meminta tambahan Rp7,5 triliun, dari pagu indikatif Rp6,45 triliun menjadi Rp14,04 triliun.
Kementerian Pertahanan Sri Mulyani menyusun pagu anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp155,98 triliun untuk 2025, naik dari Rp135,44 triliun pada 2024.
Kementerian Komunikasi dan Informasi Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengajukan tambahan Rp12,3 triliun untuk mencapai Rp20,11 triliun.
Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham mengajukan penambahan anggaran Rp2,5 triliun, dari pagu indikatif Rp21,2 triliun.
Kementerian PANRB Kementerian PANRB meminta tambahan Rp290,16 miliar, dari pagu indikatif Rp359,98 miliar.
Mengutip data kemenkeu, pemerintah mengurangi anggaran sejumlah kementerian untuk tahun 2024. Alokasi besar anggaran dialihkan ke proyek pembangunan IKN, mengurangi dana untuk kementerian lainnya. Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan efisiensi anggaran demi mengurangi defisit. Pendapatan negara yang tidak mencukupi memaksa pemerintah melakukan penghematan, dan fokus anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.