Realisasi Pendapatan Daerah Jateng Alami Peningkatan

KABARBURSA.COM - Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada 2023 mencapai Rp25,369 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 4,97 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp24,167 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, mengatakan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemprov Jateng membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota dan instansi terkait, untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

“Upaya optimalisasi terus dilakukan, antara lain melalui penelusuran data objek pajak dan verifikasi faktual lapangan, guna memperoleh informasi potensi pendapatan daerah yang akurat,” kata Sumarno seperti dikutip, Selasa 11 Juni 2024.

Selain itu, kata dia, pendayagunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, serta rintisan pembentukan lembaga pengelola aset yang fokus pada pemberdayaan dan pemanfaatan aset. Pemprov Jateng juga terus menggenjot kontribusi BUMD dalam mencapai pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami berkomitmen untuk melakukan pembenahan kinerja melalui implementasi good corporate governance, efisiensi dan efektivitas operasional, serta diversifikasi usaha,” bebernya.

Lebih lanjut, ia mengatakan laporan pelaksanan APBD merupakan bagian dari upaya penajaman kebijakan pemerintah, untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Selain itu, mendukung pembangunan kabupaten/ kota melalui alokasi bantuan keuangan secara selektif.

“Pelaksanaan APBD untuk pembangunan dilakukan dengan berbasis perencanaan pembangunan, dengan memperhatikan hasil evaluasi, masalah, dan kebutuhan pembangunan. Sehingga, akan dihasilkan program/kegiatan yang solutif,” tandasnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir telah melebihi 50 persen dari total pendapatan daerah, menunjukkan kemandirian fiskal yang baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Hal ini menandakan bahwa kemandirian fiskal di Jawa Tengah dapat dianggap cukup baik,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Nana menyatakan bahwa untuk mempertahankan kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk merancang skenario pembiayaan daerah yang menguntungkan.

Dia menekankan, bahwa pendapatan sebuah daerah tidak hanya boleh bergantung pada PAD semata, tetapi juga harus berasal dari sumber-sumber lain.

Dalam rapat koordinasi (rakor) pendapatan daerah, Nana Sudjana menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan harapan dapat berkolaborasi dalam penyusunan anggaran pendapatan yang lebih baik.

Selain itu, untuk mencapai target PAD, penting juga untuk mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada kewirausahaan.

“Dalam hal ini, kita tidak bisa bekerja sendirian, kerja sama dengan sektor swasta sangatlah penting,” ujar Nana.

Nana menegaskan bahwa profesionalisme Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan asli suatu daerah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki.

Realisasi Investasi Triwulan

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, terus mendorong percepatan investasi di wilayahnya untuk mengurangi angka pengangguran terbuka.

“Banyaknya investor yang masuk ke Jawa Tengah dengan dibukanya rumah makan dan pabrik-pabrik semakin menumbuhkan perekonomian masyarakat dan menekan pengangguran,” kata Nana.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada Februari 2024 sebesar 4,39 persen, turun 0,85 persen dibandingkan Februari 2023.

Persentase tersebut berada di bawah angka pengangguran terbuka nasional yang mencapai 4,82 persen. Jumlah penduduk bekerja di Jawa Tengah mencapai 20,41 juta orang, naik 0,45 juta orang dibandingkan Februari 2023.

Nana juga menyatakan bahwa lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,15 juta orang) serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0,12 juta orang).  Kota Semarang menjadi salah satu tujuan utama investor, memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

“Kami berharap lebih banyak investor yang masuk, sehingga akan menambah lapangan pekerjaan. Ketika pengangguran turun, angka kemiskinan juga akan ikut turun,” jelas Nana.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah mencatat capaian realisasi investasi triwulan 1 2024 mencapai Rp15,167 triliun, meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Investasi ini mampu mengentaskan 78.204 orang dari pengangguran.

Kepala DPMPTSP Jateng, Sakina Rosellasari, optimis mencapai target realisasi investasi sebesar Rp77,43 triliun di akhir 2024 yang diberikan BKPM RI. Pada triwulan I tahun 2024, penanaman modal dalam negeri mendominasi dengan nilai Rp9,313 triliun, sedangkan penanaman modal asing mencapai Rp5,854 triliun, dengan total 13.927 proyek dan serapan tenaga kerja 78.204 orang.

Realisasi investasi triwulan I 2023 mencapai Rp12,78 triliun, sementara periode yang sama pada 2024 mencapai Rp15,67 triliun, dengan peningkatan PMA sebesar 2,66 persen dan PMDN sebesar 15,98 persen.

Beberapa kemudahan diberikan Pemprov Jateng untuk menarik investor, termasuk layanan call center, layanan tatap muka di kantor DPMPTSP, dan 33 Mall Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Meskipun layanan investasi semakin dimudahkan dengan Online Single Submission (OSS), layanan tatap muka juga masih dilakukan untuk calon investor yang ingin mengajukan pertanyaan terkait investasi di Jawa Tengah. (byu/prm)