KABARBURSA.COM - Rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi penyedia likuiditas atau liquidity provider di pasar modal dinilai belum bisa memikat kepercayaan investor lokal maupun asing.
Pengamat pasar modal Desmond Wira mengatakan rencana Danantara sebagai liquidity provider memang akan meningkatkan likuiditas pasar. Menurutnya, hal ini hanya salah satu faktor yang membuat investor lebih nyaman bertransaksi.
"Tetapi soal kepercayaan itu faktor lain, lebih tergantung pada regulasi bursa yang ada, bagaimana regulasi tersebut dijalankan, serta faktor fundamental emiten dan negara, dan lainnya," ujarnya kepada KabarBursa.com dikutip di Jakarta, Sabtu, 19 April 2025.
Rencana Danantara menjadi liquidity provider juga belum tentu bisa mengurangi fluktuasi harga saham, terutama saham-saham BUMN. Desmond menerangkan, biasanya hanya sebagian kecil dari porsi modal yang digunakan sebagai liquity provider, sebagian besar lain adalah untuk investasi jangka panjang.
"Selain itu fluktuasi harga saham tergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi emosional pelaku pasar," katanya.
Jika sudah panik atau eforia, lanjut dia, peran liquidity provider menjadi kurang berperan. Liquidity provider biasanya lebih terasa kalau kondisi market sedang normal.
Lebih jauh Desmon menyebut, potensi risiko terhadap Danantara ketika menjadi penyedia likuiditas di pasar modal tergolong kecil. Desmon menjelaskan, hanya sebagian kecil dari porsi modal yang digunakan sebagai liquity provider.
"Jadi kalaupun terjadi kesalahan saat menjalankan peran liquidity provider, biasanya risikonya cenderung kecil," pungkasnya.
Bos OJK Beri Pesan ini untuk Danantara
Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengingatkan pentingnya praktik manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.
"OJK terus mengharapkan koordinasi dan sinergi baik dengan BPI Danantara maupun pihak terkait lainnya agar BUMN (badan usaha milik negara) sebagaimana dimaksud tetap dapat tumbuh berkesinambungan dengan mengedepankan praktik manajemen risiko dan tata kelola yang baik," ujar Mahendra dalam Konferensi Pers Asesmen sektor jasa keuangan dan kebijakan OJK berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan Maret 2025, Jumat, 11 April 2025.
Mahendra menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk BUMN yang bergerak di bidang tersebut atau yang menghimpun dana melalui pasar modal. Semua ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
“OJK memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan termasuk BUMN yang bergerak di sektor jasa keuangan dan yang menghimpun dana di pasar modal dalam kerangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” kata Mahendra.
Sementara itu CIO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pandu Sjahrir, menyebut pihaknya tengah berdiskusi soal Danantara menjadi penyedia likuiditas di pasar modal.
"Kami melihat pasti kalau pasar modal tuh dibagi dua, dari bond sama juga equity, jadi tentu kami melihat dari hasil dividen kami parking dimana, ya bisa saja salah satunya di sana," ujar dia kepada media di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 14 April 2025.
Bawa Sentimen Positif untuk IHSG
Pengamat pasar modal sekaligus Founder Stocknow.id Hendra Wardana, mengatakan rencana Danantara itu berpotensi menjadi babak baru dalam upaya memperkuat fondasi keuangan nasional, terutama untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
"Kehadiran Danantara tidak hanya dipandang sebagai sumber likuiditas baru, tetapi juga sebagai jangkar stabilitas bagi IHSG, khususnya saat pasar menghadapi gejolak," ujar dia dalam risetnya kepada Kabarbursa.com, Selasa, 15 April 2025.
Hendra menegaskan Danantara bisa meredam volatilitas, menjaga kepercayaan investor, serta menopang pertumbuhan indeks lewat strategi investasi jangka panjang yang terukur karena memiliki kapasitas dana besar dan dukungan politik yang kuat.
Tidak kalah penting, lanjut dia, Danantara juga bisa menjadi penyeimbang dominasi investor asing yang selama ini sangat menentukan arah pergerakan pasar, terutama pada saham-saham unggulan.
"Walau belum dapat sepenuhnya menggantikan peran asing, Danantara mampu berperan sebagai penyangga pasar di saat aksi jual asing membanjir, sehingga pasar tak mudah terguncang," jelasnya.
Secara makro, lanjut dia, kehadiran Danantara menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun ekosistem investasi domestik yang tangguh, apalagi jika alokasi dana difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, pangan, hingga manufaktur nasional.
Menurutnya, efek dominonya bisa sangat besar seperti memperkuat emiten lokal, menarik lebih banyak investor institusi domestik, hingga mendorong lahirnya instrumen pasar baru yang lebih dalam dan terdiversifikasi.
"Namun demikian, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, transparan, serta terhindar dari intervensi politik yang bisa merusak tujuan mulia ini," ujarnya.
Hendra menilai, salah kelola dana sebesar itu bisa menciptakan distorsi harga, bubble, hingga memperburuk persepsi investor terhadap integritas pasar modal Indonesia.
Maka, kata dia, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelibatan manajer investasi berkompeten mutlak dibutuhkan untuk menjaga Danantara bisa menjadi kekuatan yang mendorong pertumbuhan pasar, bukan justru menjadi risiko baru dalam sistem keuangan nasional.
"Jika dilakukan secara hati-hati dan strategis, Danantara bukan hanya bisa membuat IHSG bergairah, tapi juga menjadi simbol kedaulatan finansial Indonesia di tengah ketidakpastian global," pungkasnya.(*)