KABARBURSA.COM – Risiko lingkungan kini menjadi faktor krusial dalam keputusan investasi di pasar modal.
Seiring pergeseran global menuju investasi berbasis ESG, investor tidak lagi hanya menilai kinerja keuangan emiten, tetapi juga jejak ekologinya. Saham perusahaan yang terlibat kerusakan lingkungan berpotensi menghadapi pencabutan izin usaha hingga kebangkrutan.
Direktur Praktisi Pasar Modal sekaligus Co-founder PasaRDana, Yohanes Hans Kwee, menegaskan bahwa risiko lingkungan kini menjadi ancaman nyata bagi investor pasar saham.
“Kalau investor beli saham yang terlibat masalah ekologi, izinnya bisa dicabut dan perusahaannya bisa bangkrut,” ujar Hans Kwee saat acara edukasi wartawan pada Jumat, 23 Januari 2026.
Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa dunia telah menyadari pemanasan global akibat efek rumah kaca sebagai risiko dengan probabilitas dan dampak tertinggi terhadap ekonomi global.
Kesadaran tersebut tercermin dalam berbagai pertemuan internasional, termasuk Paris Agreement, yang menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata, melainkan risiko sistemik yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.
Dampak perubahan iklim, menurut Hans Kwee, kini semakin nyata di Indonesia. Curah hujan ekstrem yang memicu banjir di Jakarta serta bencana longsor dan banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera menjadi contoh konkret. Kerusakan hutan, terutama di kawasan lereng pegunungan, membuat air hujan tidak tertahan dan berujung pada longsor lumpur ketika hujan ekstrem terjadi.
Fenomena siklon tropis yang sebelumnya jarang berdampak ke wilayah sekitar khatulistiwa juga mulai memengaruhi Sumatera akibat meningkatnya suhu permukaan laut. Ketika siklon tersebut membawa hujan ekstrem ke daratan yang kondisi lingkungannya sudah rusak, risiko bencana menjadi berlipat.
Dalam konteks pasar modal, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap emiten. Hans Kwee menyoroti adanya perusahaan tercatat yang terdampak kebijakan pencabutan izin karena dinilai terlibat dalam kerusakan lingkungan, sehingga sahamnya ikut terpukul.
Berdasarkan pemaparan yang disampaikannya, Indonesia mengalami 3.472 kejadian bencana pada 2024 dan 2.981 kejadian pada 2025. Hans Kwee mengingatkan, jika suhu permukaan bumi naik 1 hingga 1,5 derajat lagi, jumlah bencana secara global berpotensi meningkat hingga 4 kali lipat.
“Ke depan, investasi itu akan berbasis ESG,” kata Hans Kwee.
Sementara menilik data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sepanjang tahun 2025 terjadi 3.176 kejadian bencana alam di Indonesia. Angka ini merupakan total kejadian sepanjang tahun dan mencakup dominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
Selain risiko lingkungan, Hans Kwee juga menyinggung tantangan struktural ekonomi Indonesia, mulai dari menyusutnya kelas menengah hingga menurunnya daya serap tenaga kerja akibat efisiensi teknologi. Tingginya rasio incremental capital output ratio atau ICOR di kisaran 6,33 menunjukkan bahwa efisiensi investasi masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Di pasar obligasi, Hans Kwee menilai prospek masih menarik dengan catatan defisit APBN dijaga di bawah 3 persen dan rasio utang terhadap PDB tidak menembus 50 persen. Namun, risiko tetap membayangi dari tingginya debt service ratio yang berada di sekitar 45 persen, jauh di atas rekomendasi IMF.
Dalam kondisi tersebut, selektivitas menjadi kunci utama bagi investor. Tidak hanya kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan, tetapi juga kepatuhan terhadap aspek lingkungan akan menentukan keberlanjutan nilai sebuah saham di masa depan.(*)