KABARBUSA.COM - Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) meminta kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
PINSAR menekankan perlunya pembangunan perunggasan nasional yang lebih kompetitif dan mendorong harga ayam melebihi harga pokok produksi (HPP).
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI PINSAR yang diadakan di Yogyakarta pada Sabtu, 10 Austus 2024, Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko menegaskan bahwa acara ini merupakan momen penting bagi industri perunggasan nasional dan dunia.
Di dalam munas yang mengangkat tema “Meneguhkan Kedaulatan Peternak Rakyat Menuju Indonesia Emas 2045”, juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi kinerja selama lima tahun terakhir untuk mewujudkan kesejahteraan bagi peternak rakyat.
Menurut Singgih, dalam satu dekade terakhir menjadi masa kelam bagi bisnis perunggasan, khususnya peternak yang bergerak di bidang budidaya broiler.
Katanya, keuntungan yang dihasilkan oleh peternak broiler tidak berdampak signifikan bagi perkembangan bisnisnya. Kondisi tersebut membuat jumlah peternak ayam jenis broiler semakin sedikit.
“Problem oversupply yang selama ini terjadi seakan tidak berujung, sehingga banyak menenggelamkan usaha peternak broiler,” kata Singgih melalui siaran persnya, Minggu, 11 Agustus 2024.
Selain itu, permintaan atau konsumsi daging ayam masyarakat tumbuh jauh di bawah kemampuan produksi ayam broiler.
Menurut Singgih, diperkirakan sekitar 82 juta orang dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga lansia akan menerima program makan bergizi gratis. Kebutuhan daging ayam diprediksi akan meningkat dengan adanya program ini, sehingga diharapkan harga daging ayam bisa lebih baik.
“Mengantisipasi kebutuhan pangan seperti beras, jagung, daging ayam, daging sapi, telur, dan susu kami berkooodinasi dengan semua pihak. Tentu, kami akan mengedepankan para peternak agar mendapatkan harga yang baik,” papar dia.
Menurut Sigit, program makan bergizi gratis memberikan dampak positif karena serapan ayam meningkat 10 sampai dengan 20 persen dengan harga yang akan lebih stabil.
“Program makan bergizi gratis sudah diketok pada APBN 2025 senilai Rp71 triliun. Saat ini harga ayam sering naik turun, diharapkan melalui program ini bisa stabil,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Prof Muladno menyampaikan bahwa program makan siang gratis memberikan peluang bagi para peternak mandiri, sehingga diharapkan bisa diarahkan ke peternak rakyat.
“Kami berharap program makan bergizi gratis benar-benar bisa berjalan dan diarahkan ke peternak rakyat,” kata Muladno.
PINSAR berkomitmen menyukseskan program makan bergizi gratis ini. Sebagai langkah awal, diusulkan agar PINSAR segera berkomunikasi dengan lurah dan camat untuk mempersiapkannya.
“Perlu ada komando dari atas sehingga yang menjalankan di tingkat bawah dapat berjalan maksimal,” ujar Muladno.
Sebagai informasi, Munas VI PINSAR Indonesia menetapkan tiga rekomendasi kepada pemerintah, yaitu
- Setiap tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Ayam dan Telur Nasional
- Mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi Undang-undang Peternakan Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan agar dalam membangun perunggasan lebih kompetitif
- Mendorong harga ayam di atas harga pokok produksi (HPP).
Dalam Munas VI PINSAR INdonesia ini, Singgih Januratmoko kembali terpilih sebagai Ketua Umum PINSAR periode 2024-2029, secara aklamasi atas dukungan seluruh peserta yang terdiri dari Pengurus Pusat PINSAR Indonesia, pengurus wilayah, dan pengurus daerah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina dijabat Prof Muladno dan Ketua Dewan Pengawas dijabat drh Hartono yang juga terpilih secara aklamasi.
Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Maino Dwi Hartono mengatakan, untuk mengakomodir keluhan peternak terkait harga, harga acuan pembelian/penjual (HAP) ayam dan telur akan dievaluasi kembali seperti melalui HAP zonasi karena tidak bisa disamakan daerah satu dengan lainnya.
Kementan Dukung Ketahanan Pangan Melalui Peternakan Ayam Telur
Sementara itu, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) Indonesia mengembangkan gerakan ekonomi kerakyatan dengan mendukung program ketahanan pangan melalui peternakan ayam ras petelur skala mikro kecil.
Pada Jumat, 9 Agustus 2024, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda bersama Ketua LPER Mulyadi Atma meninjau kegiatan chick in ayam pullet petelur di Panti Asuhan Siti Hamdana Sjamsoedin Palasari, Cijeruk, Bogor.
Agung menyatakan pihaknya menyambut baik upaya panti asuhan bekerja sama dengan LPER sebagai wujud konkret pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peternakan ayam ras petelur berbasis cluster.
Untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, Kementan telah memiliki konsepsi dan roadmap ketersediaan daging dan telur ayam ras melalui skema cluster peternakan berbasis pedesaan dan kecamatan.
“Skema clusterisasi ini mendorong tumbuhnya ekonomi dan kemandirian wilayah, mendekatkan produksi dengan konsumen," ucapnya.
Sementara Ketua LPER Mulyadi mengatakan, skema cluster peternakan ayam petelur sangat tepat diterapkan karena adanya keseragaman manajemen budidaya sekaligus menekan biaya logistik, sehingga menguntungkan peternak dan konsumen.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan telur baik internal panti maupun menyediakan telur murah untuk masyarakat sekitar, Panti Asuhan Siti Hamdana Sjamsoedin telah membangun peternakan ayam petelur berbasis cluster dengan populasi sebanyak 10.000 ekor.
Pengembangan dan pemeliharaan cluster peternakan ayam petelur ini bekerja sama dengan LPER wilayah Jawa Barat. Dengan populasi 10.000 ekor ayam layer per cluster berpotensi menyediakan 4,32 juta butir telur selama satu siklus produksi terhitung umur 20-95 minggu.
Agung menambahkan, jika menghitung skema petelur skala mikro kecil, panti ini akan memiliki omzet harian Rp13 juta atau Rp394 juta per bulan sehingga bila dilakukan oleh masyarakat dapat meningkatkan perputaran ekonomi setempat.
Agung mengatakan, cluster petelur secara presisi bila dikaitkan dengan program MBG akan mampu menyediakan telur untuk 12.000 penerima manfaat selama satu tahun atau akan mengcover empat unit centra kitchen (unit pelayanan) basis kecamatan.
Dia mengapresiasi langkah panti asuhan yang mengembangkan model usaha kerakyatan dan telah turut andil membantu pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. (*)