KABARBURSA.COM – Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menyebut pemerintah akan mengalami dilema dalam mengerek industri otomotif pada kuartal kedua 2024 akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Selama ini, ketika terjadi pelemahan ekonomi, penjualan di industri otomotif bergantung dengan subsidi dari pemerintah.
“Memberikan subsidi di tengah kondisi ekonomi yang sulit bukanlah keputusan yang mudah dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Semoga kabinet baru bisa menyelesaikannya dengan baik,” kata Yannes kepada Kabar Bursa, Selasa, 18 Juni 2024.
Yannes menuturkan, segmen terbesar pembeli mobil di Indonesia adalah middle income class yang populasinya mencapai 50 jutaan orang. Kelompok tersebut, rentan terhadap berbagai tekanan ekonomi.
“Daya konsumsi mereka Rp1,2-6 juta per bulan untuk mobil dengan kartu kredit maksimal di angka Rp500 jutaan,” jelasnya.
Jika ada wacana yang bergulir terkait penghapusan pajak barang mewah mobil di bawah Rp1 miliar dianggap sangat tidak tepat karena yang menikmati subsidi tersebut adalah orang kaya. Subsidi yang tepat, kata dia, adalah insentif Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan di bawah Rp500 juta agar pihak yang merasakan dampaknya adalah middle income class.
Pada kuartal pertama, penjualan mobil sempat jeblok dan menurun secara signifikan. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohanes Nangoi menyebut penurunan penjualan hingga 22 persen.
Selain karena faktor situasi politik dan leasing yang melakukan pengetatan, penurunan penjualan secara drastis terjadi karena penurunan nilai tukar rupiah yang berimbas kepada daya beli masyarakat dan kenaikan harga bahan baku mobil.
Setelah sempat sedikit bangkit pada awal kuartal kedua 2024, rupiah kembali melemah hingga berada di angka Rp16.400. Pelemahan nilai tukar kali ini bahkan merupakan yang terparah dibanding kuartal pertama 2024 dan bahkan sejak 2020 silam.
“Anjloknya nilai tukar rupiah dapat membawa dampak yang cukup serius pada penjualan kendaraan di Indonesia. Kenaikan komponen impor dan akibatnya pada kenaikan harga mobil, penurunan daya beli konsumen, serta ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh pelemahan rupiah semuanya berkontribusi pada penurunan penjualan,” kata Yannes.
Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menyebut, kenaikan harga barang bakal menekan daya beli konsumen dan membuat mobil baru yang ditawarkan di pasaran sulit dijangkau oleh sebagian besar kelompok masyarakat, terutama middle income yang menjadi pasar utama mobil murah.
“Pelemahan rupiah biasanya diikuti oleh biaya hidup secara keseluruhan yang lebih tinggi akibat begitu banyaknya barang impor di dalam negeri. Hal ini berakibat pada konsumen yang menghadapi peningkatan biaya sehari-hari menjadi lebih konservatif dalam pengeluaran besar seperti pembelian mobil,” jelasnya.
Agar dapat mengendalikan inflasi dan stabilisasi nilai tukar, lanjut Yannes, Bank Indonesia (BI) bakal menaikkan suku bunga yang mengakibatkan kredit mobil jadi lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Ketika cicilan tinggi, kemampuan konsumen dalam membayar juga akan menurun.
Leasing Kencangkan Ikat Pinggang
Yannes menyebut, pelemahan nilai tukar akan selalu diikuti oleh pihak perusahaan pembiayaan seperti leasing untuk melakukan pengetatan agar mengurangi risiko gagal bayar yang meningkat.
Pengencangan ikat pinggang pihak leasing bisa berupa pengetatan prasyarat pengajuan pembiayaan, peningkatan uang muka (down payment), verifikasi kredit, dan menaikkan suku bunga pembiayaan. Peningkatan suku bunga bakal berdampak kepada peningkatan cost ownership atau total biaya kepemilikan kendaraan bagi konsumen.
“Belum lagi ini berefek domino pada konsumen yang sebelumnya memenuhi syarat untuk pembiayaan kendaraan mungkin tidak lagi memenuhi syarat di bawah kebijakan yang lebih ketat,” jelas Yannes.
Sebelumnya, Direktur Bisnis BNI Finance Albertus Hendi Trianto menyebut perusahaan pembiayaan bakal selalu hati-hati ketika terjadi kenaikan suku bunga.
“Kalau jualan tidak tinggi dan kualitas keredit memburuk, di beberapa tempat juga memburuk sehingga hampir semua perusahaan pembiayaan menahan penjualannya lebih hati-hati. Di beberapa daerah tertentu itu pasti survei lebih ketat lagi, DP lebih tinggi, untuk menjaga agar customer yang dibiayai adalah customer yang benar,” kata Albertus kepada Kabar Bursa beberapa waktu lalu.
Kuartal Kedua 2024 Lebih Baik
Yannes menuturkan, agar tidak terjadi kejadian serupa seperti kuartal kedua pemerintah perlu intervensi dalam hal mengupayakan Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Meski di sisi lain, penurunan suku bunga tersebut diharapkan tidak menghadapi risiko stabilitas ekonomi global kian buruk.
“Semoga ekonomi global membaik, karena hal ini dapat mendukung ekspor Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Peningkatan ekspor dapat memperkuat rupiah dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Yannes.
Kendati demikian, lanjut dia, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan masalah tantangan dari ketidakpastian ekonomi global, inflasi dan masalah rantai pasok.
“Kebijakan yang tepat dan respons yang cepat dari pemerintah kabinet baru dalam koordinasinya yang erat dengan industri otomotif, kuartal kedua memiliki potensi untuk menunjukkan perbaikan dibandingkan kuartal pertama,” pungkasnya. (cit/*)