KABARBURSA.COM - Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan, bahwa sebanyak 14 unit rumah tapak untuk para menteri di IKN telah selesai dibangun. Dari jumlah tersebut, empat unit sudah lengkap dengan perabotannya dan siap dihuni.
Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam S Ernawi, menjelaskan perkembangan ini dalam sebuah rapat.
"Rusun ASN targetnya fungsional 12 tower. Tadi malam kita ditunjukkan mock-up, beberapa juga dilakukan di Paspampres unitnya seperti apa. Rencananya untuk 17 Agustus siap 12 (tower rusun), yang utamanya delapan tower untuk ASN," jelas Imam, Kamis, 11 Juli 2024
Imam juga menjelaskan mengenai pembangunan rumah menteri di IKN. Dia menyebutkan bahwa dari total 36 unit yang direncanakan, 14 rumah telah selesai dibangun di Persil 105.
"Sekarang dari 14, empat di antaranya sudah siap termasuk furniturnya, yang 10 minggu-minggu ini kita isi. Semua kita siapkan, termasuk furniturnya," tambah dia.
Imam menjelaskan bahwa kawasan permukiman ini akan dilengkapi dengan berbagai infrastruktur penunjang. Namun, fokus pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut akan dimulai setelah perayaan 17 Agustus.
"Karena ini kawasan permukiman, nanti dilengkapi prasarananya," jelas Imam.
Untuk diketahui, Setidaknya sekitar 36 unit rumah tapak untuk para menteri dibangun di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN. Adapun Kementerian PUPR telah menunjuk penyedia jasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.
Sedangkan paket Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero)-PT Indah Karya (Persero)-PT Surya Perkasa Raya KSO.
Ruang lingkup kontrak tersebut meliputi beberapa pekerjaan antara lain perencanaan perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan, pekerjaan infrastruktur kawasan, serta pekerjaan furnitur.
Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan sudah selesai pada Juni 2025.
Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan desain rumah dalam dua tipe, yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi. Pembangunan konstruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengungkapkan bahwa hanya 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM) yang siap dihuni pada Agustus 2024 dari total 36 unit yang sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga, menyatakan bahwa 14 unit hunian menteri tersebut akan rampung bulan ini dan bisa mulai ditempati pada Agustus 2024.
“Rumah tapak jabatan menteri itu 14 (ditarget rampung pada akhir Juli), fully furnish sudah dengan segala perlengkapan seperti piring dan sebagainya,” jelas Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat, 7 Juli 2024.
Sementara itu, sebanyak 22 unit rumah tapak jabatan menteri lainnya ditargetkan akan selesai pada Oktober 2024. Danis menambahkan bahwa pada bulan September nanti, akan ada tambahan 20 unit yang selesai dibangun, dan pada bulan Oktober, keseluruhan 36 unit rumah sudah akan rampung.
“Kemudian nanti tambah lagi menjadi 20 unit pada September dan Oktober 36 unit sudah selesai,” pungkas Danis.
Sebagai informasi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), disebutkan bahwa pembangunan 36 rumah dinas menteri di IKN memakan biaya sebesar Rp519,05 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2022-2024. Anggaran ini mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari perencanaan, desain, hingga konstruksi dan penyediaan furnitur untuk setiap rumah.
Biaya konstruksi rumah menteri tersebut mencapai sekitar Rp14,4 miliar per unit. Rumah-rumah ini dirancang dengan dua lantai dan satu lantai semi-basement, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hunian yang nyaman dan fungsional. Selain itu, rumah-rumah ini juga dibangun dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan efisiensi energi, sesuai dengan visi pembangunan IKN sebagai kota yang modern dan ramah lingkungan.
Pembangunan rumah tapak jabatan menteri ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa para pejabat tinggi negara memiliki tempat tinggal yang memadai dan strategis di IKN. Dengan fasilitas yang lengkap dan lokasi yang strategis, diharapkan para menteri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.
Pada 17 Agustus mendatang ditetapkan bahwa ibukota negara resmi dipindahkan ke IKN beserta seluruh pejabat yang terkait di dalamnya.(*)