KABARBURSA.COM - Pemerintah akan menerapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan solar. Langkah ini tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang segera diselesaikan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan bahwa setelah revisi Perpres 191 selesai, hanya jenis kendaraan tertentu yang akan diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
"Ada kategori kendaraan tertentu yang akan diizinkan menggunakan solar dan Pertalite. Biasanya, kendaraan yang mengangkut bahan pangan, bahan pokok, serta angkutan umum," ujar Arifin di Komplek Kementerian ESDM pada Jumat, 8 Maret 2024.
Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tepat sasaran demi menghindari kerugian negara. Arifin menargetkan revisi Perpres 191 Tahun 2014 akan segera rampung dalam waktu dekat.
"Waktu penyelesaiannya harus tahun ini. Dalam beberapa bulan ke depan, karena draft revisinya sudah ada sejak setahun yang lalu," tambahnya.
Meskipun belum ada pemberlakuan pembatasan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah mengurangi kuota penyaluran Pertalite tahun ini. Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan bahwa kuota penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite pada 2024 sebanyak 31,7 juta kiloliter, lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 32,56 juta kiloliter.
"Saat ini kuota penyaluran solar ditambah 2 juta kiloliter. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi menjelang kegiatan Pemilu 2024," ujar Erika dalam paparannya di Kabupaten Bogor pada Sabtu, 30 Desember 2023.
Data BPH Migas per 28 Desember 2023 menunjukkan bahwa realisasi penyaluran solar mencapai 17,64 juta kiloliter, melampaui 102,69 persen dari total kuota 17 juta kiloliter. Sementara itu, penyaluran Pertalite mencapai 29,77 juta kiloliter atau 91,43 persen dari kuota 21,56 juta kiloliter.