KABARBURSA.COM - Komite Ahli PB IDI, Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, M.Kes, SpFK memberikan rekomendasi strategis untuk menurunkan harga obat di Indonesia, yang dinilai jauh lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia.
Dr. Husniah menyarankan agar Indonesia kembali mengontrol harga obat generik dengan menetapkannya secara nasional. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan harga dan membuatnya lebih terjangkau.
Pabrik obat harus transparan dalam menghitung struktur harga obat. Semua komponen yang membentuk harga obat perlu dijelaskan secara rinci. Ini akan memastikan tidak ada elemen biaya yang tidak perlu.
Mengingat industri ekspedisi dan bisnis B2C (business to consumer) sudah sangat maju, jaringan atau level Pedagang Besar Farmasi (PBF) dapat dihilangkan. Ini akan memangkas biaya hingga 20 persen.
Klasifikasi obat seharusnya hanya terdiri dari Paten dan Generik. Jika masa berlaku paten sudah habis, obat tersebut otomatis menjadi generik dan harganya pun harus mengikuti harga generik.
Proses registrasi obat harus dipermudah oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Langkah ini akan mempercepat ketersediaan obat generik di pasaran.
Dr. Husniah juga menyoroti mahalnya alat kesehatan di Indonesia. Alat kesehatan mahal karena pajak impor sebesar 12.5-15 persen ditambah PPN 11 persen. Hal ini menambah beban hingga hampir 30 persen.
Sebagaimana sempat diberitakan, menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sebelumnya mengungkapkan bahwa harga obat dan alat kesehatan di Indonesia lima kali lipat lebih mahal dibandingkan di Malaysia.
Budi menegaskan bahwa tingginya harga obat dan alat kesehatan di Indonesia disebabkan oleh inefisiensi dalam perdagangan dan tata kelola yang kurang optimal. Menurutnya, banyak biaya yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan.
Budi memberikan contoh ketidakkonsistenan dalam kebijakan impor alat kesehatan. Misalnya, impor mesin USG dikenakan bea masuk 0 persen, sementara impor komponen seperti layar USG dikenakan bea masuk 15 persen.
Untuk mencari solusi, Kemenkes berkoordinasi dengan asosiasi industri kesehatan. Budi menilai jika obat di luar negeri bisa lebih murah, Indonesia seharusnya bisa melakukan hal yang sama.
"Koordinasi yang efektif antara kementerian teknis, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan sangat penting untuk mencapai tujuan ini," tegas Budi.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa harga obat di Indonesia bisa mencapai lima kali lebih mahal dibandingkan dengan di Malaysia. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat bersama Presiden Joko Widodo terkait pajak industri kesehatan.
"Perbedaan harga obat bisa mencapai tiga hingga lima kali lipat dibandingkan dengan Malaysia, sekitar 300 persen hingga 500 persen," ujar Menkes di Istana Negara, Jakarta, Selasa 2 Juli 2024.
Menkes menambahkan bahwa perbedaan harga tersebut tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan pajak saja. "Pajak paling hanya 20 hingga 30 persen. Tapi bagaimana menjelaskan perbedaan yang mencapai 300 hingga 500 persen?" tanyanya.
Menurut Menkes, perbedaan harga ini sebagian besar disebabkan oleh inefisiensi dan tata kelola obat-obatan yang kurang optimal. Menkes menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan harga obat.
"Ada biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan. Pada akhirnya, pemerintah yang harus menanggung biaya ini. Layanan kesehatan sekarang hampir semuanya dibayar oleh BPJS," jelasnya.
Menkes juga menekankan pentingnya mencari solusi untuk menekan harga obat. "Jika harga obat mahal, yang akan membayar adalah pemerintah. Oleh karena itu, kita harus mencari kombinasi yang paling murah," katanya.
Tantangan Industri Farmasi
Pada tahun 2024, industri farmasi menghadapi tantangan krusial terkait tekanan keterjangkauan yang semakin meningkat yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap sektor perawatan kesehatan. Dengan biaya perawatan kesehatan yang terus meroket, pemerintah di seluruh dunia aktif mencari solusi untuk mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas perawatan pasien.
Tekanan ini mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi akan solusi hemat biaya serta pengawasan yang lebih ketat terhadap harga obat-obatan. Perusahaan-perusahaan farmasi harus mencari inovasi untuk menyeimbangkan kebutuhan akan profitabilitas dengan kebutuhan akan obat-obatan yang terjangkau.
Salah satu strategi yang diterapkan pemerintah adalah kontrol harga yang ketat. Dengan menetapkan batasan harga yang dapat dikenakan perusahaan farmasi untuk produk-produk mereka, pemerintah bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, pendekatan ini memicu debat dalam industri, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa kontrol harga dapat menghambat inovasi dan pembangunan obat-obatan baru yang kritis.
Strategi lain yang diterapkan pemerintah adalah promosi obat generik. Obat generik, yang identik dengan obat bermerek dalam komposisi dan kekuatan, seringkali lebih terjangkau daripada yang bermerek, menjadi pilihan yang menarik dalam sistem perawatan kesehatan yang efisien secara biaya. Namun, peningkatan penggunaan obat generik dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan farmasi karena margin keuntungannya yang lebih rendah.
Selain kontrol harga dan promosi obat generik, pemerintah juga sedang mengeksplorasi model pembayaran alternatif untuk meredakan tekanan keterjangkauan. Salah satu pendekatan ini adalah penetapan harga berdasarkan nilai, di mana harga obat ditetapkan berdasarkan manfaat klinis yang terbukti dan nilai yang ditawarkannya kepada pasien.
Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya obat sebanding dengan manfaat terapeutiknya, mengoptimalkan alokasi sumber daya perawatan kesehatan.
Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan investasi signifikan dalam penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi di sektor perawatan kesehatan. Dengan mendukung pengembangan teknologi dan terapi baru, pemerintah berharap dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan jangka panjang. Ini termasuk inisiatif pendanaan yang menitikberatkan pada pengobatan presisi, perawatan personalisasi, dan solusi kesehatan digital, yang berpotensi mengubah cara perawatan pasien dilakukan dan meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan.
Tidak bisa diabaikan bahwa meskipun pemerintah memiliki peran sentral dalam menanggapi tekanan keterjangkauan, tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini tidak hanya ada di tangan mereka. Perusahaan farmasi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan penetapan harga mereka adil dan transparan.
Dengan mengadopsi praktik penetapan harga yang etis dan terlibat dalam dialog yang konstruktif dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya, perusahaan farmasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan sektor perawatan kesehatan.
Secara keseluruhan, tekanan keterjangkauan yang diberlakukan pemerintah terhadap sektor perawatan kesehatan adalah masalah yang kompleks yang memerlukan kolaborasi dan inovasi dari semua pihak yang terlibat.
Dengan menerapkan kombinasi strategi seperti pengendalian harga, promosi obat generik, model pembayaran alternatif, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan, pemerintah dan perusahaan farmasi dapat bekerja bersama untuk memastikan bahwa perawatan kesehatan tetap dapat diakses dan terjangkau bagi semua orang. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.