KABARBURSA.COM - Sri Mulyani Indrawati memberikan kode bahwa dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Awalnya, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, bersama pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lainnya membawakan persembahan lagu dalam acara Spectaxular 2024 di Glora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.
Suryo membawakan lagu berjudul ‘Shes Gone’ yang dipopulerkan oleh band rock asal Amerika Serikat (AS), Steelheart. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang kehilangan kekasihnya.
Tak lama kemudian, Sri Mulyani juga naik ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu dengan judul ‘Anak Sekolah’ yang dipopulerkan oleh Chrisye.
Mantan Direktur Bank Dunia ini, menanyakan apakah lagu yang dibawakan Suryo apakah ditujukan untuk dirinya.
“Tadi lagunya She’s Gone. Itu lagu untuk saya? I’m Gone,” celetuk Sri Mulyani sambil melambaikan tangan ke pegawai pajak, Minggu, 14 Juli 2024.
Sekadar informasi, Sri Mulyani memang disebut-sebut sebagai salah calon Menteri Keuangan di pemerintah Prabowo-Gibran.
Selain itu, ada beberapa nama lainnya calon Menkeu, yakni Budi Gunadi Sadikin (sekarang Menteri Kesehatan), Erick Thohir (sekarang Menteri BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar.
Pemadanan NIK-NPWP
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo, mengungkapkan bahwa proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 99 persen dari total 73,58 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
“Sistem administrasi yang baru untuk pemadanan NIK dan NPWP telah mencapai 99 persen, sehingga sekitar 400.000 wajib pajak kemungkinan masih belum dipadankan,” kata Suryo di acara ‘Spectaxcular 2024’ di Plaza Tenggara GBK, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.
Suryo juga menyoroti bahwa beberapa aplikasi layanan perpajakan kini sudah dapat dimanfaatkan dengan menggunakan NIK 16 digit. Dia menargetkan bahwa mulai bulan Agustus mendatang, semua wajib pajak akan dapat memanfaatkan semua aplikasi layanan administrasi perpajakan dengan menggunakan NPWP baru berupa NPWP 16 digit atau menggunakan NIK.
“Insya Allah, mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan administrasi kepada masyarakat wajib pajak dapat dilakukan dengan menggunakan NPWP 16 digit atau menggunakan NIK sebelum kita benar-benar beralih ke sistem administrasi yang baru,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu telah mengumumkan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2024, tujuh layanan administrasi dapat diakses dengan menggunakan NIK, termasuk:
1. Pendaftaran wajib pajak atau e-registration
2. Profil akun wajib pajak di laman DJP Online (djponline.pajak.go.id)
3. Konfirmasi status wajib pajak (info KSWP)
4. Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26)
5. Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi)
6. Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah)
7. Pengajuan keberatan atau e-objection.
Selain NIK dan NPWP 16 digit, layanan ini juga dapat diakses dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), yang merupakan identitas perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak pusat maupun cabang.
Informasi ini diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk lebih mudah mengakses dan menggunakan layanan administrasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.
Sri Mulyani Bertemu Utusan Presiden AS
Beberapa hari lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut kedatangan Alexia Latortue, Assistant Secretary for International Trade and Development dari US Treasury Department.
Keduanya bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis, 11 Juli 2024 sore.
Pertemuan antara Sri Mulyani dan rekan lamanya ini mencakup berbagai topik penting, termasuk persetujuan dari Amerika Serikat (AS) terhadap pengalihan utang Indonesia untuk perlindungan alam (debt for nature swap) sebesar USD35 juta atau sekitar Rp566,65 miliar dengan kurs Rp16.190.
“Saya sangat menghargai persetujuan dari pemerintah AS untuk melakukan Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement bagi Indonesia sebesar USD35 juta yang baru saja diumumkan. Ini adalah langkah yang signifikan dalam mendukung upaya konservasi Laut dan Terumbu Karang yang telah dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Jumat, 11 Juli 2024.
Pengalihan utang ini akan mengubah dana yang semula dialokasikan untuk pembayaran utang menjadi sumber daya yang mendukung inisiatif konservasi ekosistem terumbu karang. Hal ini mencerminkan komitmen bersama Indonesia dan AS dalam menjaga kelestarian terumbu karang serta bekerja sama dalam menangani tantangan mendesak terkait perlindungan ekosistem tersebut.
Selain itu, keduanya juga membahas perkembangan transisi energi di Indonesia, terutama terkait pendanaan yang mulai mengalir ke sektor energi terbarukan.
Alexia, yang mewakili pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, datang bersama tim Just Energy Transition Partnership (JETP).
“JETP merupakan inisiatif kerja sama dalam mendukung transisi menuju energi rendah karbon yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Pertemuan Puncak Kepala Negara G20 di Bali,” jelas Sri Mulyani.
Inisiatif ini didukung oleh negara-negara seperti AS, Jepang, dan Eropa, serta lembaga keuangan multilateral dan sektor swasta, serta filantropis. Selain itu, mereka juga membahas perkembangan pasar karbon di Indonesia. (*)