KABARBURSA.COM - Pemerintah mengindikasikan kemungkinan pemangkasan subsidi energi sebesar Rp67,1 triliun pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Pemangkasan ini diusulkan melalui berbagai langkah efisiensi, termasuk pengendalian subsidi elpiji, penerapan tariff adjustment untuk pelanggan listrik non-subsidi, dan pengendalian subsidi serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa potensi efisiensi ini tidak berarti pemangkasan anggaran subsidi energi akan dilakukan secara langsung.
“Ini masih berupa wacana awal,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.
Menurutnya, siklus perumusan APBN melibatkan berbagai tahap pembahasan dengan DPR. Oleh karena itu, efisiensi subsidi energi belum bersifat final dan masih akan dibahas lebih lanjut.
“Ini masih postur besar banget, nanti kita lihat dari pandangan fraksi-fraksi,” jelas Sri Mulyani. “Nanti kita makin pertajam posturnya, kita akan diskusikan di Badan Anggaran DPR RI, di situ kita kalibrasi lagi,” tambahnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa angka potensi efisiensi subsidi energi yang tertulis dalam KEM-PPKF merupakan hasil perhitungan berdasarkan asumsi APBN saat ini.
Potensi efisiensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tidak adanya perubahan volume penyaluran subsidi energi, serta mempertahankan kurs rupiah dan harga minyak mentah.
“Itu bisa kita tetapkan, kita kira-kira, nanti kita lihat volumenya supaya tetap disiplin, enggak nambah, tapi ini masih sangat-sangat awal,” tutur Sri Mulyani.
Dalam dokumen KEM-PPKF 2025, disebutkan bahwa transformasi subsidi dan kompensasi energi perlu terus didorong agar lebih tepat sasaran dan optimal. Subsidi dan kompensasi energi perlu didesain ulang untuk lebih menjangkau masyarakat miskin dan rentan.
Langkah kebijakan transformasi yang dapat diterapkan dalam jangka pendek meliputi pengendalian subsidi elpiji dengan menetapkan target sasaran penerima subsidi elpiji tabung 3 kg, yaitu rumah tangga desil pendapatan 1-7, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran.
Selanjutnya, penerapan tariff adjustment untuk pelanggan listrik non-subsidi golongan rumah tangga kaya (3500 VA ke atas) dan golongan pemerintah. Terakhir, pengendalian subsidi dan kompensasi atas solar dan pertalite dengan pengendalian kategori konsumen.
“Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” tulis dokumen KEM-PPKF 2025.
Penyaluran subsidi selama Januari-April 2024
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran subsidi selama Januari-April 2024 turun 16,4 persen menjadi Rp51,8 triliun dari Rp62 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya subsidi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari total subsidi sebesar Rp51,8 triliun, Rp 42,4 triliun dialokasikan untuk subsidi energi, sementara subsidi non-energi sebesar Rp 9,4 triliun. "Untuk subsidi kita mengalami sedikit penurunan dari Rp 62 triliun ke Rp 51,8 triliun, turun tajam tentu kita lihat nanti perkembangannya," ungkapnya saat konferensi pers APBNKita di Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.
Penyaluran BBM bersubsidi selama Januari-April 2024 turun 2,6 persen menjadi 4,3 juta kiloliter (kl) dari 4,4 juta kl pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penyaluran LPG 3 kg naik tipis 0,8 persen menjadi 2 juta metrik ton (MT) dari sebelumnya 1,99 juta MT. Subsidi listrik juga meningkat 3 persen menjadi 40,3 juta pelanggan dari sebelumnya 39,2 juta pelanggan.
Di sisi lain, subsidi non-energi menunjukkan peningkatan signifikan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melonjak 68,7 persen menjadi Rp90,5 triliun dari Rp53,6 triliun pada Januari-April 2023. Jumlah debitur KUR juga naik 65,7 persen menjadi 1,6 juta orang dari sebelumnya 0,9 juta orang.
“KUR juga naik tinggi karena tahun lalu agak lamban dengan adanya perubahan kebijakan, sekarang sudah normal. Jadi, Januari-April sudah tersalurkan Rp90,5 triliun dari Rp53,6 triliun, jumlah debitur juga naik dari 900.000 jadi 1,6 juta,” tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, peningkatan ini menunjukkan bahwa APBN memberikan manfaat yang luas. “Ini bagus karena operasi mengenai APBN memberi manfaat sangat luas, mulai dari penyaluran KUR, LPG, dan listrik, serta BBM,” tandasnya.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa penurunan subsidi energi merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mengarahkan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang lebih produktif.
“Penyesuaian subsidi energi ini penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Dia juga menggarisbawahi bahwa meskipun ada penurunan subsidi energi, pemerintah tetap berkomitmen untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan melalui program-program bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Kami tetap memprioritaskan perlindungan bagi masyarakat yang paling membutuhkan, dan ini tercermin dalam berbagai program bantuan sosial yang kami jalankan,” jelasnya.
Selain itu, peningkatan penyaluran KUR mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih berdaya saing dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
“Dengan peningkatan akses KUR, kami berharap UMKM dapat lebih berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian,” katanya.
Melalui berbagai langkah ini, Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengelolaan anggaran yang ketat dan pemberian dukungan yang memadai kepada masyarakat dan sektor-sektor kunci dalam perekonomian.
“Kami terus berupaya agar kebijakan fiskal yang dijalankan dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.